LEXmedia. Legalitas perdagangan aset kripto di Indonesia kini bergantung pada izin dan pengawasan OJK. Sejak 10 Januari 2025, OJK mengambil alih pengaturan kripto dari Bappebti. Namun, banyak orang masih bertanya apakah jual beli kripto itu sah. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan kerangka hukum terbaru. Pembahasan mencakup POJK 27/2024, POJK
LEXmedia. Perusahaan penyelenggara aset kripto di Indonesia kini menghadapi kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Sejak peralihan kewenangan dari Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang mandat penuh atas pengaturan dan pengawasan sektor ini. Oleh karena itu, memahami mekanisme pelaporan aset kripto ke OJK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap penyelenggara perdagangan aset
LEXmedia. Perusahaan perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak seiring adopsi aset digital oleh masyarakat yang tumbuh pesat. Namun, di balik peluang keuntungan yang besar, terdapat risiko hukum yang sangat serius ketika sistem digital mengalami gangguan. Kebocoran data, kerusakan sistem, atau penghentian layanan sepihak dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis
LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
LEXmedia. Perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia mendorong regulator untuk memperkuat kerangka hukum aktivitas perdagangan aset digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.07/2025. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban rencana bisnis perdagangan aset kripto bagi seluruh penyelenggara, langkah ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola yang
