LEXmedia. Pemerintah kini memetakan pelaku usaha melalui tiga fase wirausaha dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Perpres 38/2026). Presiden menetapkan Perpres ini pada 2 Juli 2026, dan aturan tersebut berlaku sejak tanggal yang sama. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami kaitan fase tersebut dengan legalitas
LEXmedia. Pemerintah resmi mengubah mekanisme penghitungan batas omzet PT Perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengatur perubahan ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan aturan ini pada 22 April 2026. Aturan ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Salah satu poin krusialnya mewajibkan penggabungan
LEXmedia. Setiap pelaku usaha yang telah mengantongi perizinan berusaha memiliki kewajiban administratif penting, yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kewajiban ini sering luput dari perhatian, padahal konsekuensinya cukup serius bagi kelangsungan izin usaha. Oleh karena itu, memahami dasar hukum, subjek wajib lapor, dan mekanisme pelaporan menjadi hal krusial bagi
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi baru terkait pungutan negara di sektor pengawasan obat dan makanan. Aturan ini berfokus pada penyesuaian nominal layanan publik yang wajib dipatuhi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tarif baru BPOM untuk registrasi, inspeksi dan sertifikasi perusahaan menjadi instrumen penting bagi kelangsungan bisnis.
LEXmedia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang memperketat regulasi jaminan produk melalui instruksi hukum yang sangat tegas. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus segera memahami Analisis Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Retail per Oktober 2026 agar operasional bisnis tetap berjalan lancar. Selain itu, regulasi ini menetapkan batas waktu final bagi seluruh
