Tag: UU 04/2024

Pekerja perempuan hamil berdiskusi dengan staf HR tentang pengajuan hak cuti melahirkan di kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Cuti Melahirkan Pekerja Perempuan

LEXmedia. Hak cuti melahirkan adalah salah satu hak normatif terpenting bagi pekerja perempuan di Indonesia. Namun, banyak pekerja belum memahami durasi, besaran upah, dan perlindungan yang melekat pada hak tersebut. Di sisi lain, sebagian pengusaha masih keliru menerapkannya. Selain itu, aturannya kini sedang berubah. DPR telah mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan palu hakim di meja rapat perusahaan, dengan manajer HR, penasihat hukum, dan pekerja berdiskusi
Artikel
Redaksi LEXmedia

13 Ketentuan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan

LEXmedia. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna ke-9 pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ada 13 ketentuan baru di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memetakan dampaknya sejak sekarang. Artikel ini mengurai ketiga belas ketentuan tersebut

Fasilitas daycare perusahaan di kantor modern sebagai bentuk kepatuhan hukum ketenagakerjaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Fasilitas Daycare: Kewajiban Pemberi Kerja

LEXmedia. Isu fasilitas daycare perusahaan kian ramai dibicarakan seiring meningkatnya kesadaran dunia usaha terhadap kesejahteraan pekerja perempuan. Banyak pemberi kerja bertanya apakah menyediakan tempat penitipan anak merupakan kewajiban hukum atau sekadar benefit tambahan. Pertanyaan ini penting karena menyangkut kepatuhan perusahaan sekaligus hak dasar pekerja yang memiliki anak. Oleh karena itu,

Pekerja wanita menikmati hak cuti melahirkan sesuai UU Ketenagakerjaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Cuti Melahirkan dan Perlindungan Kerja

LEXmedia. Cuti melahirkan pekerja wanita merupakan hak dasar yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap pekerja wanita berhak mengambil masa istirahat sebelum dan sesudah persalinan tanpa kehilangan pekerjaannya. Namun, banyak perusahaan dan pekerja belum memahami perubahan aturan terbaru. Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, hak pengupahan, dan