LEXmedia. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kewenangan besar ini membawa risiko hukum yang signifikan. Penyalahgunaan wewenang PPK dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Bahkan, tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemahaman tentang batas kewenangan PPK menjadi kebutuhan
LEXmedia. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kerap mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, pemulihan aset negara menjadi agenda hukum yang tidak dapat ditunda oleh Kejaksaan. Proses ini tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan hak keuangan negara secara nyata. Artikel ini membahas dasar hukum, tahapan, dan
LEXmedia. Isu pembuktian penyalahgunaan wewenang pejabat publik kerap menimbulkan kebingungan hukum di Indonesia. Sebab, satu perbuatan dapat masuk ranah administrasi sekaligus pidana korupsi. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan pembahasan yang berfokus pada syarat yang wajib dipenuhi sebelum pejabat dinyatakan menyalahgunakan wewenang. Selain itu, uraian ini merujuk pada UU No.
LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau
LEXmedia. Banyak pejabat publik dan pelaku usaha khawatir setiap penyimpangan anggaran otomatis berujung pidana. Padahal, hukum Indonesia membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Perbedaan kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi ini menentukan apakah suatu penyimpangan diselesaikan melalui koreksi internal atau berujung proses pidana di pengadilan. Artikel
LEXmedia. Kerugian keuangan negara menjadi unsur paling krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis dari perspektif undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman Mahkamah Agung. Pemahaman yang akurat sangat penting bagi pelaku usaha, pejabat publik, praktisi hukum, dan masyarakat agar tidak salah menerapkan norma
LEXmedia. Praktik korupsi dalam proyek negara tidak hanya melibatkan individu. Namun, skandal tersebut juga kerap melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis formal. Fenomena ini mendorong perkembangan hukum pidana di Indonesia untuk memperluas subjek hukum pada badan usaha. Kita perlu memahami secara mendalam skema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi proyek negara
LEXmedia. Kontrak pengadaan barang jasa pemerintah menjadi area hukum paling berisiko bagi vendor di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami potensi jerat pidana yang sesungguhnya mengintai mereka. Oleh karena itu, panduan hukum praktis ini hadir untuk membantu vendor memahami regulasi secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu, penguasaan atas UU
LEXmedia. Kita harus memahami bahwa integritas adalah fondasi utama bagi aparatur negara. Oleh karena itu, kewajiban hukum Bea Cukai terkait gratifikasi, pencatatan, dan kode angka menjadi topik yang sangat krusial. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kepabeanan seringkali menghadapi situasi dilematis. Situasi ini muncul saat mereka berhadapan langsung dengan pelaku
LEXmedia. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian yang sangat kuat. Aparat penegak hukum selalu mengandalkan keutuhan alat bukti untuk menjerat pelaku kejahatan keuangan. Namun, tantangan besar sering muncul ketika pihak tertentu berupaya menyembunyikan rekam jejak kejahatan mereka. Oleh karena itu, publik harus memahami konsekuensi hukum menghilangkan barang bukti
