LEXmedia. Peristiwa salah tangkap masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seseorang yang tidak bersalah dapat mengalami penahanan akibat kekeliruan identitas atau error in persona. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi hak korban salah tangkap. Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak mereka. Artikel
LEXmedia. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang membatasi kebebasan tersangka selama proses pidana berjalan. Namun, negara hukum tidak memberikan wewenang tanpa batas kepada aparat penegak hukum. UU No. 20/2025 tentang KUHAP Baru menetapkan jangka waktu penahanan secara tegas di setiap tahap pemeriksaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat bertanya-tanya, apa
LEXmedia. Pembuktian perkara korupsi sering menghadapi kendala serius. Pelaku utama biasanya memiliki kekuasaan dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum memerlukan strategi khusus untuk mengungkap keterlibatan setiap pihak. Salah satu strategi tersebut adalah menghadirkan saksi mahkota dalam perkara korupsi, yaitu penunjukan salah satu tersangka sebagai saksi bagi
LEXmedia. Pengelolaan Satu Data Hak Asasi Manusia (HAM) kini menjadi kewajiban formal bagi Kementerian Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini lahir dari Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025. Oleh karena itu, setiap instansi terkait wajib memahami tata kelola data HAM secara menyeluruh. Selain menjadi mandat teknis, pengelolaan Satu
LEXmedia. Usaha sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Namun, aktivitas ini kerap memicu dampak serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Konflik agraria dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan nyata bagi pelaku industri. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pendekatan baru yang lebih bertanggung jawab. Penerapan uji tuntas HAM
