LEXmedia. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang membatasi kebebasan tersangka selama proses pidana berjalan. Namun, negara hukum tidak memberikan wewenang tanpa batas kepada aparat penegak hukum. UU No. 20/2025 tentang KUHAP Baru menetapkan jangka waktu penahanan secara tegas di setiap tahap pemeriksaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat bertanya-tanya, apa yang terjadi jika masa penahanan habis sebelum sidang dimulai atau selesai? Artikel ini membahas hak tersangka yang merujuk pada KUHAP Baru dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dasar Hukum Penahanan Tersangka
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) mengatur penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam Pasal 89. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim masing-masing memiliki wewenang menahan tersangka atau terdakwa sesuai Pasal 99. Namun, penahanan hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 100 ayat 1). Selain itu, Pasal 100 ayat (5) mensyaratkan minimal dua alat bukti sah sebelum aparat menjatuhkan penahanan. Dengan demikian, penahanan bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan mekanisme yang tunduk pada syarat ketat.
Jangka Waktu Penahanan pada Setiap Tahap Proses Pidana
Secara garis besar, jangka waktu penahanan terbagi menjadi dua periode besar, yaitu sebelum sidang dan selama sidang berlangsung. Periode sebelum sidang mencakup tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Pada tahap penyidikan, Penyidik dapat menahan tersangka maksimal 20 hari, sesuai Pasal 102 ayat (1). Selanjutnya, Penyidik dapat memperpanjang masa penahanan hingga 40 hari melalui Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 102 ayat (2). Dengan demikian, total penahanan pada tahap penyidikan dapat mencapai 60 hari.
Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum berwenang menahan tersangka selama 20 hari, sesuai Pasal 103 ayat (1). Namun, Penuntut Umum dapat memperpanjang penahanan hingga 30 hari melalui ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 103 ayat (2). Oleh karena itu, total penahanan sebelum sidang, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, dapat mencapai 110 hari.
Setelah sidang dimulai, jangka waktu penahanan kembali dihitung baru. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa maksimal 30 hari dengan perpanjangan hingga 60 hari, sesuai Pasal 104. Ketentuan serupa berlaku pada tingkat banding (Pasal 105) dan kasasi (Pasal 106). Masing-masing tahap mengikuti pola 30 hari ditambah perpanjangan 60 hari.
Hak Tersangka Saat Masa Penahanan Habis Sebelum Sidang Dimulai
Ketentuan paling penting bagi tersangka terletak pada konsekuensi jika masa penahanan habis sebelum sidang dimulai. KUHAP Baru menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, apabila batas waktu penahanan terlampaui. Pada tahap penyidikan, Pasal 102 ayat (3) mewajibkan Penyidik mengeluarkan tersangka dari tahanan jika masa 40 hari terlampaui. Demikian pula, pada tahap penuntutan, Pasal 103 ayat (3) mewajibkan Penuntut Umum melakukan hal serupa. Kewajiban ini berlaku setelah masa perpanjangan 30 hari berakhir. Dengan kata lain, begitu total 110 hari terlampaui tanpa perkara dilimpahkan ke sidang, tersangka harus dibebaskan dari tahanan.
Pembebasan Demi Hukum: Konsekuensi Masa Penahanan Habis
Pembebasan demi hukum bukan berarti tersangka bebas dari proses hukum secara keseluruhan. Sebaliknya, status tersangka tetap melekat, dan proses pemeriksaan dapat terus berjalan tanpa penahanan. Dengan kata lain, aparat penegak hukum kehilangan hak menahan fisik tersangka, namun tetap berwenang melanjutkan penyidikan atau penuntutan. Akibatnya, tersangka memperoleh kebebasan sementara sambil menunggu proses hukum berlanjut.
Sebagai pengecualian, KUHAP Baru mengatur masa pembantaran dalam Pasal 111. Apabila tersangka sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit, KUHAP Baru tidak menghitung masa perawatan tersebut sebagai masa penahanan. Oleh karena itu, jangka waktu penahanan otomatis tertunda selama masa pembantaran berlangsung.
Hak Ganti Rugi dan Jaminan Hak Asasi Manusia
Selain hak atas pembebasan dari tahanan, tersangka juga berhak mengajukan ganti rugi. Pasal 109 ayat (1) KUHAP Baru menyatakan bahwa tersangka berhak mengajukan ganti rugi ke pengadilan negeri. Hak ini berlaku apabila penahanan atau perpanjangannya terbukti tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 34 UU HAM menegaskan bahwa aparat tidak boleh menangkap, menahan, atau mengasingkan siapa pun secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU HAM menjamin asas praduga tidak bersalah. Jaminan ini berlaku bagi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut. Dengan demikian, batas waktu penahanan dalam KUHAP Baru merupakan wujud nyata dari prinsip HAM tersebut.
Langkah yang Dapat Ditempuh Saat Masa Penahanan Habis
Dalam praktiknya, tidak semua aparat penegak hukum patuh terhadap batas waktu penahanan. Oleh karena itu, tersangka, keluarga, atau advokat pendamping perlu proaktif memantau masa penahanan.
Pertama, advokat dapat mengirimkan surat permohonan pembebasan demi hukum kepada instansi yang menahan.
Kedua, apabila instansi mengabaikan permohonan tersebut, keluarga dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penahanan.
Ketiga, tersangka berhak melaporkan pelanggaran prosedur kepada pengawas internal instansi terkait, seperti Propam Polri atau Komisi Kejaksaan.
Langkah-langkah ini penting agar aparat tidak mengabaikan hak tersangka begitu saja.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
KUHAP Baru memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai batas waktu penahanan pada setiap tahap. Apabila masa penahanan habis sebelum sidang selesai, aparat penegak hukum wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim disiplin mencatat dan memantau tenggat waktu penahanan secara ketat. Selain itu, advokat dan keluarga tersangka sebaiknya turut mengawasi proses ini demi memastikan kepatuhan hukum.
Dengan menegakkan ketentuan ini secara konsisten, sistem peradilan pidana Indonesia semakin mencerminkan due process of law. Prinsip ini sekaligus menegaskan perlindungan HAM yang bermartabat.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa yang dimaksud dengan pembebasan demi hukum?
Pembebasan demi hukum adalah kewajiban aparat penegak hukum mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Kewajiban ini berlaku apabila masa penahanan telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang. KUHAP Baru (UU No. 20/2025) mengatur ketentuan ini, misalnya dalam Pasal 102 ayat (3) untuk tahap penyidikan. Meski tersangka bebas dari tahanan, proses hukum tetap berlanjut.
2. Apakah tersangka bisa ditahan kembali setelah dibebaskan demi hukum?
Pada prinsipnya, tersangka yang telah dibebaskan demi hukum tidak dapat ditahan kembali dengan alasan yang sama pada tahap yang sama. Namun, instansi pada tahap pemeriksaan berikutnya, seperti penuntutan atau persidangan, tetap berwenang menetapkan penahanan baru sesuai kebutuhan pemeriksaan. Pasal 99 dan Pasal 100 KUHAP Baru (UU No. 20/2025) mengatur ketentuan ini.
3. Apa dasar hukum yang melindungi tersangka dari penahanan sewenang-wenang?
Perlindungan tersangka dari penahanan sewenang-wenang bersumber dari dua peraturan utama. Kedua peraturan itu adalah KUHAP Baru (UU No. 20/2025) dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Pasal 34 UU HAM menegaskan larangan penahanan sewenang-wenang. Sementara itu, Pasal 109 KUHAP Baru mengatur hak ganti rugi apabila penahanan terbukti tidak sah. Kedua ketentuan ini saling melengkapi demi menjamin due process of law.
4. Berapa lama total maksimal masa penahanan tersangka sebelum sidang menurut KUHAP Baru?
KUHAP Baru tidak menetapkan angka tunggal, karena jangka waktu penahanan berbeda pada setiap tahap pemeriksaan. Sebelum sidang dimulai, total penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan dapat mencapai maksimal 110 hari (Pasal 102 dan Pasal 103). Selain itu, Pasal 109 ayat (2) menegaskan bahwa lama penahanan keseluruhan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum dari perkara yang disangkakan.
