Tag: UU 48/2009

Palu hakim, buku hukum, dan baret militer di meja sidang sebagai ilustrasi Putusan MK Peradilan Militer tentang yurisdiksi prajurit TNI
Artikel
Redaksi LEXmedia

Putusan MK: Peradilan Militer

LEXmedia. Putusan MK Peradilan Militer Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengubah arah perdebatan lama tentang yurisdiksi prajurit TNI. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam amarnya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Namun, putusan ini tidak serta-merta memindahkan perkara prajurit ke peradilan umum. Oleh karena itu, pembaca perlu

Hakim Indonesia menerapkan living law dalam masyarakat saat membacakan putusan di ruang sidang pengadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penerapan Living Law dalam Masyarakat

LEXmedia. Konsep living law dalam masyarakat kembali menjadi sorotan utama dunia peradilan Indonesia. Hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang tertulis. Sebagai penegak keadilan substantif, hakim wajib menggali nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar wacana akademis belaka, kini memiliki landasan konstitusional dan legislatif yang kuat. Artikel

Ilustrasi analisis independensi hakim dalam mengadili kasus politik dengan latar belakang palu sidang dan bendera Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Analisis Independensi Hakim dalam Mengadili Kasus Politik

LEXmedia. Jantung dari sebuah negara hukum terletak pada tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Saat ini, masyarakat memerlukan analisis independensi hakim dalam mengadili kasus politik guna memastikan hukum tidak menjadi alat kekuasaan. Memasuki periode pasca-2026, tantangan peradilan akan semakin kompleks akibat dinamika politik yang sensitif. Oleh karena itu, hakim harus memiliki