Bagaimana kedudukan aset Debitor yang dikuasai pihak ketiga? Simak batas boedel pailit, hak pihak ketiga, verifikasi aset, hingga langkah hukum Kurator.
LEXmedia. Komisaris Utama menempati posisi strategis dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT). Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas hukum yang tegas. Ketika seorang Komisaris Utama melampaui fungsi pengawasan, ia memasuki ranah pengurusan operasional. Akibatnya, hukum Indonesia menyediakan sanksi Komisaris Utama PT yang berlapis. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
Dalam praktik kepailitan, persoalan terbesar tidak selalu muncul ketika Kurator mulai menjual harta pailit. Justru persoalan dapat muncul jauh sebelumnya, yaitu ketika Kurator menemukan bahwa sebagian aset Debitur sudah tidak lagi berada dalam penguasaan Debitur, telah dialihkan kepada pihak lain, disembunyikan, dijaminkan, atau bahkan secara fisik masih ada tetapi secara
LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul
Latar Belakang Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (2009, hal. 228) menyatakan bahwa Kurator mempunyai 2 (dua) kewajiban utama yaitu: pertama, Kurator mengemban statutory duties, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua, berupa fiduciary duties atau fiduciary obligation,
LEXmedia. Dalam era ketidakpastian ekonomi global saat ini, risiko kepailitan perusahaan menjadi ancaman nyata bagi dunia bisnis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha, tetapi juga mengancam kesejahteraan para pekerja. Ketika pengadilan niaga menyatakan sebuah perusahaan pailit, nasib pekerja langsung berada di ujung tanduk, maka perusahaan harus memahami instrumen
LEXmedia. Proses kepailitan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar terkait tata kelola harta pailit, untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitur, integritas pengurusan aset menjadi kunci utama. Oleh karena itu, peran Hakim Pengawas dalam mengawasi kewajiban Kurator kepailitan sangat sentral sebagai benteng keadilan prosedural. Tanpa pengawasan ketat, potensi kelalaian pengelolaan aset
LEXmedia. Struktur kelompok perusahaan (group company) kini menjadi standar dalam operasional bisnis modern di Indonesia. Skema ini melibatkan perusahaan induk (holding company) dan anak perusahaan (subsidiary company). Secara yuridis, setiap entitas merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Prinsip ini memberikan hak dan kewajiban independen kepada masing-masing perusahaan. Kita mengenalnya sebagai
