LEXmedia. Banyak Wajib Pajak terkejut saat menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dengan denda yang besar. Namun, hukum pajak Indonesia menyediakan jalan keluar yang sah, yaitu pengurangan sanksi pajak atau penghapusannya. Pada Oktober 2026, pemerintah memperluas jalan tersebut melalui PMK No. 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026. Oleh karena itu, artikel ini
LEXmedia. Pembayaran utang pajak memasuki babak baru sejak Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Regulasi ini mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. PMK 71/2026 ditetapkan pada 29 September 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober
LEXmedia. Sengketa perpajakan di Indonesia terus menumpuk. Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit mencatat 64.625 sengketa pajak senilai Rp176,15 triliun yang masih berproses per akhir 2025. Angka ini menunjukkan bahwa keberatan pajak tetap menjadi instrumen utama Wajib Pajak untuk menguji ketetapan fiskus. Oleh karena itu, setiap perubahan
LEXmedia. Pemerintah resmi memperbarui aturan keberatan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026). Regulasi ini mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Menteri Keuangan menetapkannya pada 29 September 2026. Selanjutnya, aturan ini mulai berlaku pada
LEXmedia. Profesi konsultan pajak kini memasuki babak baru. Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 untuk menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 beserta perubahannya. Akibatnya, syarat izin konsultan pajak berubah cukup signifikan. Calon konsultan, kantor konsultan, dan Wajib Pajak perlu memahami peta aturan baru ini. Artikel ini menyajikan panduan praktis mulai dari
LEXmedia. Restitusi pajak sering menjadi persoalan arus kas bagi pelaku usaha. Prosedur biasa melalui pemeriksaan bisa berlangsung hingga 12 bulan. Oleh karena itu, negara menyediakan jalur cepat bernama pengembalian pendahuluan. Namun, jalur ini tidak terbuka untuk semua wajib pajak. Artikel ini menguraikan syarat pengembalian pendahuluan berdasarkan UU KUP dan PMK
LEXmedia. Kesalahan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) bisa menimpa wajib pajak mana pun. Angka penghasilan keliru, bukti potong terlewat, atau kredit pajak belum lengkap. Karena itu, hukum pajak menyediakan jalan keluar melalui pembetulan SPT di Coretax. Namun, mekanismenya kini berubah. Mulai 1 Oktober 2026, DJP memberlakukan PER-12/PJ/2026 yang mengganti skema delta
LEXmedia. Banyak Wajib Pajak menyerahkan urusan perpajakan kepada orang lain. Namun, tidak semua orang berhak bertindak atas nama Wajib Pajak. Karena itu, memahami syarat kuasa wajib pajak menjadi langkah awal sebelum menandatangani surat kuasa. Sejak 6 Juli 2026, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) resmi berlaku. Regulasi
LEXmedia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin aktif mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, memahami tata cara tindak lanjut SP2DK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap perusahaan. SP2DK bukan pemeriksaan pajak. Namun, surat ini tetap memerlukan respons yang cermat dan tepat waktu.
LEXmedia. Dunia perpajakan sering kali menghadirkan sengketa yang rumit antara otoritas pajak dan masyarakat. Oleh karena itu, banyak wajib pajak membutuhkan pendampingan profesional untuk menyelesaikan perkara hukum mereka di Pengadilan Pajak. Orang yang berhak mendampingi mereka disebut sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak. Namun, tidak semua orang bisa menyandang gelar ini
