LEXmedia. Penutupan PT Perorangan tidak cukup dengan menghentikan kegiatan usaha. Pemilik wajib menempuh prosedur pembubaran resmi melalui sistem Kementerian Hukum. Tanpa prosedur itu, status badan hukum tetap melekat. Akibatnya, kewajiban pelaporan dan risiko sanksi terus berjalan. Artikel ini menguraikan syarat, dasar hukum, dan langkah praktisnya secara ringkas. Apa Itu PT
LEXmedia. Syarat pendirian PT kini mengalami penyesuaian penting sejak Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berlaku pada 17 Desember 2025. Regulasi ini mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Selain itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 mengubah alur perizinan berusaha di sistem OSS. Oleh karena itu, calon pendiri perlu memahami dua tahap
LEXmedia. Isu Danantara Indonesia angkat direksi BUMN kembali mengemuka setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2026. Banyak pihak menganggap Danantara kini memegang kendali penuh atas kursi direksi perusahaan negara. Namun, teks peraturan menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dasar hukumnya pasal demi pasal. Selain
LEXmedia. Pajak merger nilai buku kembali menjadi isu utama setelah Menteri Keuangan menetapkan PMK No. 1 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan keempat atas PMK No. 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax. Namun, fasilitas nilai buku tidak berlaku otomatis. Wajib Pajak badan tetap harus memperoleh persetujuan
LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi tentang Dewan Pengawas Syariah PT pada 16 Maret 2026. Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 itu menguji mekanisme pengangkatan DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku utuh. Namun, pertimbangan hukum
LEXmedia. Pengelolaan BUMN memasuki babak baru sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 pada 21 Agustus 2026. Regulasi ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yaitu perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Akibatnya, peta kewenangan atas perusahaan negara berubah secara mendasar. Kementerian BUMN tidak
LEXmedia. Due diligence data pribadi kini menjadi agenda wajib dalam setiap transaksi merger dan akuisisi di Indonesia. Pemerintah menetapkan PP No. 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada 16 Juli 2026. Selanjutnya, peraturan ini mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Oleh
LEXmedia. Piercing the corporate veil merupakan doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan menembus tabir tanggung jawab terbatas sebuah Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya, PT adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Namun, prinsip tersebut bukan perlindungan mutlak. Dalam kondisi
LEXmedia. Risiko pidana direksi dan komisaris kini nyata dalam praktik bisnis. Sejak 2 Januari 2026, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku efektif. Selain itu, aturan ini mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum dapat menjerat perseroan dan pengurusnya sekaligus. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis
LEXmedia. Komisaris Utama menempati posisi strategis dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT). Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas hukum yang tegas. Ketika seorang Komisaris Utama melampaui fungsi pengawasan, ia memasuki ranah pengurusan operasional. Akibatnya, hukum Indonesia menyediakan sanksi Komisaris Utama PT yang berlapis. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
