LEXmedia. Setiap Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki kewajiban laporan tahunan PT yang bersifat mutlak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Sebaliknya, menjadi instrumen pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kewajiban ini secara menyeluruh agar terhindar dari sanksi hukum. Dalam
LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.
LEXmedia. Serangan ransomware terus mengancam ekosistem bisnis Indonesia secara masif. Tanggung jawab hukum direksi menjadi isu sentral ketika perusahaan menderita kerugian besar akibat enkripsi data oleh peretas siber. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan perlu memahami kerangka hukum yang mengatur risiko ini secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini menganalisis landasan
LEXmedia. Perseroan terbatas sering kali mengambil keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan mufakat dari seluruh pihak. Sebagian pemegang saham minoritas terkadang menolak aksi korporasi yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, hukum memberikan hak keluar demi melindungi kepentingan mereka. Regulasi menyediakan buyback saham
LEXmedia. Merger perusahaan multinasional merupakan strategi konsolidasi bisnis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pelaku usaha asing dan domestik kerap menggabungkan entitas hukum untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun demikian, aspek hukum merger perusahaan multinasional harus dipahami secara komprehensif sebelum proses penggabungan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman
LEXmedia. Pembagian dividen PT perseorangan kerap menimbulkan pertanyaan, terutama soal apakah prosesnya wajib melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam praktik hukum perseroan, jawaban atas isu ini tidak sesederhana “ya” atau “tidak”. Oleh karena itu, pemahaman harus dimulai dari karakter PT perseorangan itu sendiri. PT perseorangan memiliki satu pemegang saham.
LEXmedia. Praktik pinjam nama atau nominee dalam kepemilikan saham korporasi di Indonesia telah lama menjadi isu krusial. Banyak investor asing menggunakan perjanjian terselubung ini untuk menguasai sektor bisnis yang sebenarnya tertutup bagi modal asing. Oleh karena itu, penegakan hukum nominee perusahaan pemegang saham asing di Indonesia kini menjadi prioritas utama
LEXmedia. Dinamika hukum bisnis di Indonesia mencatat sejarah baru lewat kehadiran Lembaga Danantara Indonesia. Kehadiran entitas baru ini memicu diskusi hangat mengenai kewenangan hukum lembaga Danantara dalam investasi BUMN. Pembentukan lembaga ini bukan sekadar urusan restrukturisasi administratif biasa. Namun, kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola investasi kekayaan
Doktrin ultra vires berperan sebagai pembatas agar tidak terjadi pelampauan dan penyimpangan kewenangan sehingga salah satu cara menjaga agar tidak menyimpang, dan selalu dapat diawasi adalah dengan membatasi dan mengawasi secara ketat terkait kewenangan-kewenangan yang harus ditulis secara tegas dalam anggaran dasarnya agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak diperkenankan keluar dari kewenangan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar tersebut.
Doktrin ultra vires ini merupakan sebuah dokrin modern dalam corporate law secara universal, sehingga dalam isu ini lebih memfokuskan kepada legal concept dengan tujuan legal reform dengan melakukan perbandingan dengan negara Inggris untuk perbandingan legislasi terkait substansi demi terciptanya pengaturan mengenai doktrin ultra vires yang lebih baik dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia.
LEXmedia. Perkembangan regulasi dalam tata kelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia kini mengalami transformasi yang sangat fundamental. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif semata, melainkan sebuah langkah menuju transparansi dan pengawasan digital yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah berkomitmen penuh untuk memotong jalur birokrasi yang rumit demi mendukung kemudahan berusaha bagi
