LEXmedia. Pelaku usaha di Indonesia semakin banyak menggunakan skema holding company untuk mengelola grup perusahaan secara efisien. Selain itu, struktur ini memisahkan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu kesatuan bisnis. Namun, penerapan skema holding company membutuhkan kepatuhan terhadap beberapa peraturan sekaligus. Artikel ini membahas dasar hukum, mekanisme pembentukan, aspek perpajakan, dan risiko tanggung jawab berdasarkan UU No. 40/2007, PP No. 27/1998, dan UU No. 7/2021.
Memahami Skema Holding Company dan Anak Perusahaan
Secara hukum, skema holding company merujuk pada struktur kepemilikan saham mayoritas oleh satu perseroan terhadap perseroan lain. Perseroan yang menguasai saham mayoritas berperan sebagai perusahaan induk, sedangkan perseroan yang berada di bawah kendalinya berperan sebagai anak perusahaan. Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas. Artinya, pemegang saham termasuk perusahaan induk tidak menanggung kerugian anak perusahaan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Prinsip ini menjadi dasar utama keabsahan struktur holding di Indonesia. Oleh karena itu, setiap anak perusahaan tetap berstatus badan hukum mandiri dengan hak dan kewajiban terpisah dari induknya.
Manfaat dan Tujuan Skema Holding Company bagi Pelaku Usaha
Skema holding company menawarkan sejumlah manfaat strategis bagi pelaku usaha. Pertama, struktur ini memudahkan konsolidasi manajemen atas beberapa lini bisnis dalam satu kendali korporasi. Selain itu, perusahaan induk dapat memitigasi risiko usaha karena setiap anak perusahaan menanggung tanggung jawab hukumnya sendiri. Struktur holding juga mempermudah ekspansi usaha melalui akuisisi anak perusahaan baru tanpa mengubah entitas utama. Dengan demikian, pelaku usaha memperoleh fleksibilitas mengatur portofolio bisnis sekaligus menjaga efisiensi operasional. Namun, manfaat tersebut hanya optimal apabila perusahaan menerapkan skema holding company sesuai ketentuan UU No. 40/2007 dan peraturan pelaksananya.
Mekanisme Pembentukan Skema Holding Company Melalui Pengambilalihan
Tahapan Pengambilalihan Saham dalam Struktur Holding
Perusahaan umumnya membentuk skema holding company melalui mekanisme pengambilalihan atau akuisisi saham. PP No. 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mengatur prosedur ini secara rinci. Direksi pada perseroan yang mengambilalih maupun yang menjadi sasaran pengambilalihan wajib menyusun rancangan pengambilalihan. Rancangan tersebut memuat alasan pengambilalihan, tata cara penilaian saham, dan penyelesaian hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya, masing-masing perseroan harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan itu. Selain itu, perseroan wajib memperhatikan kepentingan kreditor sebelum pengambilalihan berlangsung. Dengan demikian, proses pembentukan holding tidak dapat berjalan sepihak tanpa memenuhi tahapan hukum yang berlaku.
Aspek Perpajakan dalam Skema Holding Company
Aspek perpajakan menjadi pertimbangan penting ketika perusahaan merancang skema holding company. UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan induk memperoleh dividen dari anak perusahaan dalam negeri tanpa kena Pajak Penghasilan. Pengecualian ini berlaku tanpa syarat kepemilikan saham minimal maupun kewajiban investasi ulang. Sebagai hasilnya, arus dividen antar perusahaan dalam satu grup holding menjadi lebih efisien secara pajak. Namun, keuntungan dari pengalihan saham kepada perseroan sebagai pengganti penyertaan modal tetap merupakan objek pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan tetap memerlukan konsultasi dengan konsultan pajak sebelum membentuk struktur holding.
Risiko dan Tanggung Jawab Hukum dalam Struktur Holding
Meski prinsip tanggung jawab terbatas berlaku umum, Pasal 3 ayat (2) UU No. 40/2007 mengatur pengecualiannya. Pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila status badan hukum perseroan belum terpenuhi. Tanggung jawab pribadi juga berlaku jika pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan iktikad buruk. Selain itu, keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum atau penggunaan kekayaan perseroan secara melawan hukum turut menghapus perlindungan tersebut. Praktisi hukum menyebut konsep ini piercing the corporate veil. Dengan demikian, perusahaan induk dalam skema holding company tetap berisiko menanggung tanggung jawab hukum. Risiko ini muncul apabila perusahaan induk terbukti melakukan pengendalian yang merugikan anak perusahaan.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Penerapan skema holding company yang sah membutuhkan kepatuhan menyeluruh terhadap tiga regulasi utama tersebut. Perusahaan sebaiknya menyusun rancangan pengambilalihan sesuai PP No. 27/1998 secara cermat. Selain itu, perusahaan perlu merancang struktur kepemilikan saham agar tetap sejalan dengan prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU No. 40/2007.
Aspek perpajakan turut memerlukan perencanaan matang berdasarkan UU HPP agar perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat fiskal secara legal. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya berkonsultasi dengan praktisi hukum korporasi sebelum membentuk skema holding company. Langkah ini membantu memastikan struktur grup perusahaan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu skema holding company?
Adalah struktur kepemilikan saham mayoritas oleh satu perseroan terhadap perseroan lain. Selanjutnya, perseroan yang menguasai mayoritas saham berperan sebagai perusahaan induk, sedangkan yang berada di bawah kendalinya berperan sebagai anak perusahaan. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur struktur ini. Setiap anak perusahaan tetap berstatus badan hukum mandiri dengan tanggung jawab terpisah dari perusahaan induknya.
2. Bagaimana cara membentuk skema holding company?
Perusahaan umumnya membentuk skema ini melalui pengambilalihan saham sesuai PP No. 27/1998. Direksi wajib menyusun rancangan pengambilalihan, memperoleh persetujuan RUPS, dan memperhatikan hak kreditor serta pemegang saham minoritas. Proses ini tidak dapat berjalan sepihak tanpa memenuhi tahapan hukum yang berlaku secara menyeluruh. Selain itu, perseroan wajib mengumumkan rencana pengambilalihan kepada publik sebelum pelaksanaan agar transparan.
3. Apakah dividen antar perusahaan dalam grup holding dikenai pajak?
Berdasarkan UU No. 7/2021, perusahaan induk memperoleh dividen dari anak perusahaan dalam negeri tanpa kena Pajak Penghasilan. Pengecualian ini berlaku tanpa syarat kepemilikan saham minimal maupun kewajiban investasi ulang. Sebagai hasilnya, arus dividen dalam satu grup holding menjadi lebih efisien secara pajak. Meski demikian, pengalihan saham ke perseroan sebagai pengganti modal tetap kena pajak sesuai UU Pajak Penghasilan.
4. Apakah perusahaan induk bisa bertanggung jawab atas utang anak perusahaan?
Pada dasarnya, perusahaan induk tidak menanggung utang anak perusahaan melebihi nilai sahamnya. Namun, Pasal 3 ayat (2) UU No. 40/2007 mengatur pengecualian apabila perusahaan induk terbukti menyalahgunakan anak perusahaan dengan iktikad buruk atau terlibat perbuatan melawan hukum. Praktisi hukum menyebut pengecualian ini sebagai piercing the corporate veil, sehingga perusahaan induk perlu menjaga tata kelola anaknya secara hati-hati.
