LEXmedia. Isu Danantara Indonesia angkat direksi BUMN kembali mengemuka setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2026. Banyak pihak menganggap Danantara kini memegang kendali penuh atas kursi direksi perusahaan negara. Namun, teks peraturan menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dasar hukumnya pasal demi pasal. Selain
LEXmedia. Pajak merger nilai buku kembali menjadi isu utama setelah Menteri Keuangan menetapkan PMK No. 1 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan keempat atas PMK No. 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax. Namun, fasilitas nilai buku tidak berlaku otomatis. Wajib Pajak badan tetap harus memperoleh persetujuan
LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi tentang Dewan Pengawas Syariah PT pada 16 Maret 2026. Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 itu menguji mekanisme pengangkatan DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku utuh. Namun, pertimbangan hukum
LEXmedia. Pengelolaan BUMN memasuki babak baru sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 pada 21 Agustus 2026. Regulasi ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yaitu perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Akibatnya, peta kewenangan atas perusahaan negara berubah secara mendasar. Kementerian BUMN tidak
LEXmedia. Due diligence data pribadi kini menjadi agenda wajib dalam setiap transaksi merger dan akuisisi di Indonesia. Pemerintah menetapkan PP No. 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada 16 Juli 2026. Selanjutnya, peraturan ini mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Oleh
LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan
LEXmedia. Pelaku usaha di Indonesia semakin banyak menggunakan skema holding company untuk mengelola grup perusahaan secara efisien. Selain itu, struktur ini memisahkan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu kesatuan bisnis. Namun, penerapan skema holding company membutuhkan kepatuhan terhadap beberapa peraturan sekaligus. Artikel ini membahas dasar hukum, mekanisme pembentukan, aspek
LEXmedia. Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan pemahaman hukum yang tepat. Syarat pendirian PT PMA kini mengalami sejumlah perubahan penting setelah pemerintah menerbitkan paket regulasi baru di bidang perizinan berusaha. Investor asing wajib memahami ketentuan ini sebelum memulai proses pendirian badan usaha di Indonesia. Selain itu, calon investor perlu mencermati
LEXmedia. Konflik antar pemegang saham kerap muncul di tengah perjalanan bisnis. Penyebabnya beragam, mulai dari perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian pemegang saham, hingga sengketa keabsahan kepemilikan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha kini memilih jalur arbitrase dibanding pengadilan umum. Penyelesaian sengketa saham melalui BANI menjadi opsi populer karena prosesnya relatif cepat,
LEXmedia. Merger dan akuisisi perusahaan terbuka merupakan aksi korporasi strategis yang berdampak besar bagi pemegang saham publik. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari direksi, komisaris, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan terbuka wajib memahami aturan dan tahapan hukum secara menyeluruh sebelum melaksanakan merger dan akuisisi perusahaan
