LEXmedia. RUU Badan Usaha kini menjadi perhatian serius pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah telah memasukkan rancangan ini ke Prolegnas Prioritas 2026. Selain itu, Kementerian Hukum memberi sinyal arah baru bagi CV, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Ketiganya berpotensi bergeser dari badan usaha bukan badan hukum menjadi badan hukum. Oleh karena itu, para pemilik CV perlu memahami posisi hukumnya sejak sekarang.
Artikel ini mengulas dasar hukum yang berlaku, rezim pendaftaran terbaru, dan arah perubahan. Selanjutnya, kami menyampaikan pandangan praktisi serta langkah kepatuhan yang realistis.
Mengapa RUU Badan Usaha Masuk Prolegnas Prioritas 2026?
Pengaturan badan usaha di Indonesia masih tersebar di banyak instrumen. PT tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 beserta perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Sebaliknya, CV dan firma masih bersandar pada KUHD warisan kolonial. Bahkan, persekutuan perdata mengacu pada Buku III KUHPerdata.
Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo, menilai fragmentasi ini menimbulkan ketidakharmonisan dan mengganggu kepastian hukum. Ia juga menyebut Naskah Akademik RUU telah rampung pada 2023. Setelah itu, rancangan ini masuk Prolegnas Prioritas 2026.
Pada Juni 2026, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi, menjelaskan rencana kodifikasi. RUU akan menyatukan aturan PT, perseroan perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, koperasi, hingga BUMDes. Menurutnya, aturan badan usaha nonbadan hukum yang tidak terintegrasi membuat pengawasan tidak optimal. Selain itu, Ditjen AHU merancang RUU ini sebagai umbrella act. Cakupannya meliputi penyederhanaan pendirian, pengawasan, pemilik manfaat, dan perusahaan sosial.
Catatan penting: hingga artikel ini terbit, publik belum dapat mengakses draf final RUU Badan Usaha. Karena itu, wacana “wajib berbadan hukum” masih berupa arah kebijakan, bukan norma yang mengikat.
Kedudukan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata Menurut KUHD
Pasal 16 KUHD mendefinisikan firma sebagai persekutuan yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Sementara itu, Pasal 19 KUHD mengatur CV sebagai persekutuan dengan satu atau lebih sekutu pelepas uang. Adapun persekutuan perdata berinduk pada Pasal 1618 KUHPerdata.
Ketiga bentuk ini tidak memiliki kekayaan yang terpisah dari para sekutunya. Akibatnya, hukum tidak memandang CV atau firma sebagai subjek hukum mandiri layaknya PT. Pasal 22 KUHD mewajibkan pendirian dengan akta autentik. Namun, ketiadaan akta tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
Tanggung Jawab Sekutu yang Tidak Terbatas
Inilah titik paling krusial. Pasal 18 KUHD menetapkan tiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan firma. Artinya, kreditur dapat menagih harta pribadi sekutu ketika aset firma tidak mencukupi.
Dalam CV, sekutu komplementer menanggung risiko serupa. Sebaliknya, Pasal 20 KUHD membatasi tanggung jawab sekutu komanditer sebesar modal yang ia setor. Meski demikian, Pasal 21 KUHD menghapus perlindungan itu bila sekutu komanditer ikut mengurus perusahaan. Dalam praktik, kami sering menemukan sekutu komanditer yang aktif menandatangani kontrak. Konsekuensinya, ia ikut menanggung utang CV secara pribadi.
Persekutuan perdata memiliki karakter berbeda. Pasal 1642 KUHPerdata menyatakan para sekutu tidak terikat secara tanggung renteng. Selain itu, Pasal 1644 KUHPerdata hanya mengikat sekutu lain jika ada pemberian kuasa.
Permenkum No. 25/2025: Rezim Pendaftaran Saat Ini
Sebelum DPR mengesahkan RUU Badan Usaha, aturan operasional tetap merujuk pada Permenkum No. 25 Tahun 2025. Menteri Hukum menetapkan regulasi ini pada 24 Juni 2025. Kemudian, regulasi ini berlaku sejak pengundangan pada 13 Oktober 2025 (BN 2025 No. 812). Permenkum ini sekaligus mencabut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 secara penuh.
Pasal 1 angka 1 memuat definisi yang patut dicermati. Regulasi ini mengartikan persekutuan perdata sebagai persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus. Rumusan ini cocok untuk kantor advokat, akuntan, atau konsultan. Sementara itu, firma dan CV menjalankan usaha. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 menegaskan sekutu komplementer bertanggung jawab tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
Pasal 4 mengatur alur pendaftaran pendirian. Para pendiri mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal AHU melalui notaris. Selanjutnya, notaris menyampaikannya secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sebelum itu, notaris wajib memeriksa ketersediaan nama sesuai kriteria Pasal 4 ayat (4). Dengan demikian, SABU menggantikan pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri menurut Pasal 23 KUHD.
Batas 60 Hari dan Risiko Pemblokiran Akses
Pasal 5 ayat (1) memberi batas waktu 60 hari kalender sejak penandatanganan akta pendirian. Jika terlambat, Pasal 5 ayat (3) menutup kemungkinan pengajuan permohonan. Dengan kata lain, pendiri harus membuat akta baru. Selanjutnya, Pasal 6 mewajibkan notaris mengunggah akta dan surat pernyataan bermeterai.
Permenkum 25/2025 juga mengatur pemblokiran akses (Pasal 17–21) dan pembukaannya (Pasal 22–26). Selama akses terblokir, CV tidak dapat memproses perubahan data di SABU. Bahkan, Pasal 35 menegaskan blokir lama tetap berlaku setelah regulasi baru terbit.
Patut diingat, Ditjen AHU telah menutup layanan pencatatan pendaftaran ulang melalui SE Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024. Penutupan berlaku enam bulan sejak 28 Agustus 2024. Akibatnya, CV lama yang belum tercatat di SABU umumnya harus mendirikan CV baru.
Ke Mana Arah RUU Badan Usaha?
Kami menilai arah RUU Badan Usaha patut diapresiasi. Pertama, status badan hukum akan memisahkan harta usaha dari harta pribadi sekutu. Kedua, kreditur dan perbankan memperoleh kepastian mengenai pihak yang mereka ajak berkontrak. Ketiga, negara dapat menelusuri pemilik manfaat secara lebih akurat.
Namun, perubahan status bukan sekadar mengganti label. Pembentuk undang-undang perlu menjawab tiga pertanyaan mendasar. Bagaimana nasib kontrak, izin, dan NIB atas nama CV? Apakah konversi berlangsung otomatis atau melalui permohonan? Lalu, berapa lama masa transisi yang wajar?
Selain itu, ada risiko tumpang tindih dengan perseroan perorangan. UU Cipta Kerja telah membuka PT perorangan bagi usaha mikro dan kecil. Jika CV juga menjadi badan hukum, perbedaan keduanya bisa kabur. Oleh karena itu, RUU perlu menegaskan fungsi khas setiap bentuk usaha.
Persekutuan perdata menghadapi persoalan tersendiri. Banyak profesi, seperti advokat, justru memandang tanggung jawab pribadi sebagai jaminan integritas. Karena itu, kami berpendapat RUU sebaiknya membuka pilihan, bukan memaksakan satu bentuk.
Dampak RUU Badan Usaha bagi UMKM
CV selama ini menjadi pilihan favorit UMKM karena struktur modalnya fleksibel. Jika RUU menetapkan modal minimum atau laporan tahunan, biaya kepatuhan akan naik. Sebaliknya, status badan hukum dapat memperluas akses kredit dan tender pemerintah. Dengan demikian, pemerintah perlu menakar beban administratif secara proporsional bagi usaha kecil.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum Menghadapi RUU Badan Usaha
Sambil menunggu pengesahan RUU Badan Usaha, pemilik CV, firma, dan persekutuan perdata dapat mengambil langkah berikut:
1. Audit status SABU. Pastikan CV Anda memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan data yang mutakhir.
2. Tinjau anggaran dasar. Sesuaikan kegiatan usaha dengan KBLI 2025 yang berlaku di AHU Online sejak 15 Juni 2026.
3. Batasi peran sekutu komanditer. Jangan biarkan sekutu komanditer menandatangani kontrak agar tidak terjerat Pasal 21 KUHD.
4. Rapikan data pemilik manfaat. Lengkapi data beneficial ownership untuk mengantisipasi pengawasan yang lebih ketat.
5. Pertimbangkan konversi ke PT. Bagi usaha yang tumbuh pesat, PT memberi perlindungan harta pribadi sejak sekarang.
6. Pantau perkembangan legislasi. Ikuti rilis resmi Kementerian Hukum dan DPR mengenai draf serta ketentuan peralihan.
Pada akhirnya, RUU Badan Usaha membawa peluang modernisasi hukum korporasi Indonesia. Namun, kepatuhan terhadap KUHD dan Permenkum 25/2025 tetap menjadi kewajiban hari ini. Pelaku usaha yang tertib administrasi akan lebih siap ketika ketentuan peralihan berlaku.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah CV sudah wajib berbadan hukum sekarang?
Belum. Hingga saat ini, CV tetap berstatus badan usaha bukan badan hukum menurut KUHD dan Permenkum No. 25 Tahun 2025. Wacana status badan hukum masih berada dalam RUU Badan Usaha yang masuk Prolegnas Prioritas 2026. Selama RUU belum berlaku, sekutu komplementer tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng hingga harta pribadi atas utang CV.
2. Apa itu RUU Badan Usaha?
RUU Badan Usaha adalah rancangan undang-undang yang Kementerian Hukum susun untuk menyatukan aturan badan usaha. Cakupannya meliputi PT, perseroan perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, koperasi, dan BUMDes. Selain itu, RUU ini mengatur penyederhanaan pendirian, pengawasan, dan pemilik manfaat. Tujuannya mengakhiri fragmentasi regulasi yang selama ini mengganggu kepastian hukum dan efektivitas pengawasan.
3. Berapa batas waktu pendaftaran CV di SABU?
Pasal 5 ayat (1) Permenkum No. 25 Tahun 2025 menetapkan batas 60 hari kalender sejak penandatanganan akta pendirian. Notaris mengajukan pendaftaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Jika melewati batas tersebut, notaris tidak dapat lagi mengajukan permohonan. Akibatnya, para pendiri harus membuat akta pendirian baru di hadapan notaris sebelum mendaftar ulang.
4. Apa beda tanggung jawab sekutu firma dan sekutu komanditer?
Sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng hingga harta pribadi berdasarkan Pasal 18 KUHD. Sebaliknya, sekutu komanditer hanya menanggung kerugian sebesar modal yang ia setor sesuai Pasal 20 KUHD. Namun, perlindungan itu hilang jika sekutu komanditer ikut mengurus perusahaan. Pasal 21 KUHD kemudian menjadikannya ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh utang CV.
5. Apakah Permenkumham No. 17 Tahun 2018 masih berlaku?
Tidak. Permenkum No. 25 Tahun 2025 mencabut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 sejak 13 Oktober 2025. Namun, Pasal 35 memuat ketentuan peralihan. Permohonan yang sedang berproses sebelum tanggal tersebut tetap mengikuti Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Selain itu, CV, firma, dan persekutuan perdata yang sedang terblokir tetap berstatus terblokir di SABU.
