Putusan MK PHPU: Wapres Bisa Dibatalkan?

LEXmedia. Polemik putusan MK PHPU Wapres menyita perhatian publik pada bulan Oktober 2026. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara ini mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Akibatnya, kedudukan Wakil Presiden tidak berubah.

Meski demikian, pertanyaan mendasarnya tetap relevan. Apakah MK berwenang membatalkan jabatan Wakil Presiden yang sedang menjabat? Artikel ini menjawabnya melalui UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan putusan tersebut. Selain itu, kami merangkum pandangan sejumlah ahli hukum tata negara.

Duduk Perkara Putusan MK PHPU Wapres Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Permohonan masuk ke MK pada 10 September 2026. Dua belas pemohon mengajukannya, antara lain Denny Indrayana dan Partai Ummat. Mereka mendalilkan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalil itu bertumpu pada Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Oleh karena itu, pemohon menyoal surat penyetaraan pendidikan luar negeri yang Gibran gunakan saat mendaftar.

Petitumnya pun cukup jauh. Pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pilpres 2024. Bahkan, pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran oleh MPR.

Amar dan Temuan Mahkamah

Sembilan hakim konstitusi memutus perkara ini secara bulat tanpa dissenting opinion. Amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Menariknya, MK tetap menelaah persoalan pendidikan tersebut. Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara tamat SMA. Menurut MK, surat penyetaraan dari kementerian tidak sama dengan ijazah atau bukti kelulusan. Kendati demikian, temuan itu tidak berujung pada diskualifikasi.

Mengapa MK Tidak Bisa Membatalkan Jabatan Wakil Presiden?

Jawabannya terletak pada batas kewenangan MK. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberi MK empat kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Mahkamah Konstitusi memuat ketentuan serupa.

Dengan kata lain, rezim sengketa hasil pemilu (PHPU) melekat pada status peserta pemilu. Begitu MPR melantik pasangan calon terpilih, status “calon” berakhir. MK menegaskan Gibran bukan lagi calon wakil presiden sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024. Karena itu, forum PHPU tidak lagi tepat untuk menguji persoalan ini.

Kedudukan Hukum Pemohon Menjadi Penghalang

Selain soal waktu, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pasal 74 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi membatasi pihak yang boleh mengajukan PHPU. Untuk pemilu presiden, pemohonnya adalah pasangan calon. Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Peraturan MK menegaskan hal yang sama.

Sebagai hasilnya, permohonan dari partai politik, organisasi, atau perseorangan tidak memenuhi syarat formil. Sementara itu, Pasal 24C ayat (1) UUD menyebut putusan MK bersifat final. Artinya, tidak tersedia upaya banding maupun peninjauan kembali atas putusan ini.

Petitum yang Melampaui Pokok Perkara

Mahkamah juga menyoroti ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon secara utuh. Padahal, langkah itu ikut menyentuh keterpilihan Presiden. Di sisi lain, pemohon sama sekali tidak mempersoalkan kedudukan Presiden. Akibatnya, MK sulit mengabulkan petitum tanpa menimbulkan akibat hukum di luar permohonan.

Jalur Konstitusional: Pemberhentian melalui Pasal 7A dan 7B UUD

Lalu, apakah putusan MK Wapres ini menutup semua jalan? Jawabannya tidak. UUD NRI 1945 menyediakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan. Publik mengenalnya sebagai pemakzulan atau impeachment.

Pasal 7A UUD menyebut alasan pemberhentian secara limitatif. Alasannya meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. Selain itu, pemberhentian dapat terjadi apabila Presiden atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat.

Tahapan Pemakzulan Menurut UUD dan UU MK

1. Usul DPR. DPR mengajukan permintaan kepada MK dengan dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir. Sidang paripurna itu wajib dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR (Pasal 7B ayat (3)).

2. Pemeriksaan MK. MK wajib memutus pendapat DPR paling lama 90 hari (Pasal 7B ayat (4)). Pasal 10 ayat (2) serta Pasal 80 sampai 85 UU MK mengatur prosedurnya.

3. Penerusan ke MPR. Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR (Pasal 7B ayat (5)).

4. Keputusan MPR. MPR wajib memutus paling lambat 30 hari. Rapat paripurna memerlukan kehadiran tiga perempat anggota dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir. Wakil Presiden berhak menyampaikan penjelasan lebih dahulu (Pasal 7B ayat (6) dan (7)).

Jadi, peran MK dalam jalur ini bersifat yudisial. MK memeriksa dasar hukum pendapat DPR, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan MPR. Seandainya jabatan Wakil Presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD mengatur MPR memilih pengganti dari dua calon usulan Presiden dalam 60 hari.

Opini Putusan MK PHPU Wapres

Putusan ini memantik beragam tafsir di kalangan akademisi. Yance Arizona dari Universitas Gadjah Mada menilai persoalan konstitusionalnya belum selesai. Menurutnya, DPR masih dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.

Sementara itu, Yoppy Adhi Hernawan dari Universitas Padjadjaran berpendapat DPR dapat memandang temuan MK sebagai dugaan perbuatan tercela. Ia juga menilai pemakzulan dapat menyasar Wakil Presiden secara terpisah. Alasannya, keterikatan sebagai satu paket hanya berlaku pada tahap pencalonan.

Di sisi lain, pegiat pemilu Titi Anggraini menekankan pelajaran bagi pembentuk undang-undang. Ia mendorong RUU Pemilu memuat standar bukti kelulusan yang tegas dan mekanisme koreksi cacat syarat calon.

Pandangan berbeda datang dari KPU. Dalam persidangan, KPU menyatakan telah memverifikasi persyaratan Gibran. KPU juga menilai substansi gugatan sebenarnya masuk ranah pemakzulan, bukan PHPU. Adapun pimpinan DPR menyatakan menghormati putusan dan menekankan amar “tidak dapat diterima”.

Analisis atas Putusan MK PHPU Wapres

Dari sudut pandang praktisi, putusan ini menegaskan satu prinsip penting: forum menentukan hasil. Dalil yang kuat secara substansi tetap kandas jika pemohon membawanya ke forum yang salah. Hal yang sama berlaku bila pemohon tidak berwenang atau tenggang waktunya telah lewat.

Namun, MK juga memberi sinyal yang tidak biasa. Mahkamah menelaah substansi, lalu menyerahkan tindak lanjut kepada lembaga negara yang berwenang. Oleh karena itu, bola kini berada di ranah ketatanegaraan, khususnya DPR. Apa pun langkahnya, prosesnya wajib mengikuti Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.

Rekomendasi Kepatuhan Hukum

Putusan MK PHPU Wapres Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak membatalkan jabatan Wakil Presiden. MK hanya berwenang mengadili sengketa hasil pemilu atas permohonan pihak yang sah dan tepat waktu. Pemberhentian pejabat yang sedang menjabat hanya mungkin melalui Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.

Berikut rekomendasi kepatuhan bagi para pemangku kepentingan:

1. Penyelenggara pemilu: verifikasi syarat pendidikan dengan ijazah atau bukti kelulusan, bukan surat penyetaraan semata.

2. Partai politik pengusung: lakukan uji tuntas (due diligence) atas dokumen calon sebelum pendaftaran.

3. Pembentuk undang-undang: perjelas standar bukti kelulusan dan mekanisme koreksi cacat syarat dalam RUU Pemilu.

4. DPR: tempuh prosedur Pasal 7B UUD secara cermat jika memilih menindaklanjuti temuan MK.

5. Pencari keadilan: pastikan forum, kedudukan hukum, dan tenggang waktu tepat sebelum mengajukan perkara.

Sebagai catatan, artikel ini merupakan informasi hukum umum, bukan nasihat hukum. Untuk kebutuhan spesifik, konsultasikan dengan profesional hukum tepercaya.


FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apakah putusan MK PHPU bisa membatalkan jabatan Wapres?

Tidak secara langsung melalui sengketa hasil pemilu. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 membatasi kewenangan MK pada perselisihan hasil pemilu. Setelah pelantikan, status calon berakhir. Jabatan Wakil Presiden hanya dapat berakhir melalui pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD. Dengan demikian, putusan PHPU tidak dapat menjadi dasar diskualifikasi pejabat terpilih.

2. Apa isi Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026?

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima pada 6 Oktober 2026. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon. Selain itu, hakim konstitusi menegaskan Gibran bukan lagi calon sejak pelantikan 20 Oktober 2024. Meski menemukan kelemahan bukti pendidikan, MK menyerahkan tindak lanjutnya kepada lembaga berwenang. Putusan ini bersifat final.

3. Bagaimana prosedur pemakzulan Wakil Presiden di Indonesia?

DPR mengajukan pendapat kepada MK dengan dukungan dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna. MK wajib memutus dalam 90 hari. Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usul ke MPR. Selanjutnya, MPR memutus dalam 30 hari dengan kuorum tiga perempat anggota dan persetujuan dua pertiga anggota hadir. Dasarnya Pasal 7B UUD.

4. Siapa yang berhak mengajukan sengketa hasil Pilpres ke MK?

Pemohon sengketa hasil Pilpres adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 74 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu. Oleh karena itu, partai politik, organisasi, atau perseorangan di luar pasangan calon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan PHPU Presiden.

Picture of Editorial LEXmedia

Editorial LEXmedia

Editorial LEXmedia adalah tim di balik LEXmedia by LEXone, terdiri dari dua praktisi hukum dengan fokus pada hukum pidana, korporasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan regulasi sektor publik. Setiap artikel disusun melalui proses riset dan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah, sebelum dipublikasikan untuk memastikan akurasi dan relevansi bagi pembaca. Untuk pertanyaan atau klarifikasi terkait konten, Editorial LEXmedia dapat dihubungi melalui contact@lexone.id atau media sosial resmi di www.linkedin.com/company/lexone-indonesia.

Baca Juga