LEXmedia. Notoire feiten PTUN kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) memutus perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan itu, majelis memakai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai fakta yang diketahui umum. Akibatnya, keadaan hukum objek sengketa berubah secara signifikan. Artikel ini mengurai dasar hukumnya, cara hakim menerapkannya, serta implikasinya bagi badan atau pejabat pemerintahan.
Apa Itu Notoire Feiten PTUN?
Secara sederhana, notoire feiten berarti fakta yang telah diketahui umum. Karena itu, pihak berperkara tidak perlu membuktikannya lagi di persidangan. Konsep serupa juga hidup dalam hukum acara pidana melalui Pasal 184 ayat (2) KUHAP.
Dalam peradilan tata usaha negara, konsep tersebut memiliki pijakan tegas. Pasal 100 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian, notoire feiten PTUN berfungsi sebagai pengecualian dari kewajiban pembuktian.
Kedudukan Notoire Feiten PTUN dalam Sistem Pembuktian
Pasal 100 ayat (1) mengenal lima alat bukti. Kelimanya adalah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Namun, notoire feiten tidak termasuk dalam daftar tersebut. Ia bukan alat bukti, melainkan fakta yang bebas dari kewajiban pembuktian.
Selain itu, Pasal 107 memberi hakim kewenangan menentukan apa yang harus dibuktikan. Hakim juga menentukan beban pembuktian dan menilai hasilnya. Ketentuan ini mencerminkan asas hakim aktif (dominus litis) dalam Penjelasan Umum UU PTUN. Oleh karena itu, hakim TUN memiliki ruang luas untuk mengakui suatu fakta sebagai notoire.
Kerangka UU No. 5/1986 juncto UU No. 51/2009
UU No. 5 Tahun 1986 telah dua kali berubah. Perubahan pertama melalui UU No. 9 Tahun 2004, lalu perubahan kedua melalui UU No. 51 Tahun 2009. Meski begitu, rumusan Pasal 100 dan Pasal 107 tetap utuh. Artinya, ketentuan pembuktian masih mengacu pada naskah 1986.
Sementara itu, UU No. 51 Tahun 2009 memperkuat sisi pelaksanaan putusan. Pasal 116 kini mengatur upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif. Bahkan, pengadilan dapat mengumumkan pejabat yang tidak patuh di media massa. Sebagai hasilnya, putusan yang bertumpu pada notoire feiten tetap memiliki daya eksekusi penuh.
Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) hasil perubahan UU No. 9 Tahun 2004 menetapkan dua alasan gugatan. Pertama, keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam praktik, asas kecermatan menjadi salah satu AUPB yang paling sering diuji.
Notoire Feiten PTUN dalam Putusan MA No. 742 K/TUN/2026
Duduk Perkara Singkat
Perkara ini berawal dari gugatan advokat Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat itu pada 6 Agustus 2019. PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT menyatakan gugatan tidak diterima. Kemudian, PT TUN Jakarta menguatkannya melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.
Pada tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan dan mengadili sendiri. Majelis yang dipimpin Prof. Yulius memutus perkara pada 30 Oktober 2026. Amarnya membatalkan surat keterangan objek sengketa dan memerintahkan pencabutannya. Selanjutnya, salinan lengkap putusan terbit di Direktori Putusan MA pada 10 November 2026.
Putusan MK sebagai Fakta Hukum Baru
Inti analisis terletak pada pertimbangan majelis. MA menjadikan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten. Menurut majelis, putusan MK itu mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada objek sengketa.
Selain itu, MA menilai dasar penerbitan surat keterangan tidak cermat. Dokumen seperti certificate of attendance hanya membuktikan kehadiran, bukan kelulusan. MA juga mengesampingkan eksepsi kedaluwarsa dan kurang pihak. Lebih jauh, majelis menekankan keadilan substantif di atas keadilan prosedural.
Analisis: Kekuatan dan Catatan Kritis
Argumen yang Mendukung
Pertama, putusan MK bersifat final dan terbuka untuk umum. MK mengucapkannya dalam sidang terbuka, dan publik dapat mengakses salinannya. Oleh karena itu, keberadaan putusan tersebut sulit dibantah secara wajar.
Kedua, pendekatan ini sejalan dengan tujuan peradilan TUN mencari kebenaran materiil. Hakim aktif tidak boleh mengabaikan perubahan hukum yang nyata. Dengan demikian, MA mencegah lahirnya putusan yang bertentangan dengan putusan lembaga peradilan lain.
Catatan Akademik
Namun, penerapan notoire feiten di tingkat kasasi menyisakan pertanyaan doktrinal. Pada dasarnya, MA berkedudukan sebagai judex juris, bukan judex facti. Pasal 30 UU Mahkamah Agung membatasi alasan kasasi pada kewenangan, penerapan hukum, dan kelalaian syarat formal.
Di sisi lain, putusan MK lahir setelah putusan banding. Dalam praktik, fakta baru semacam ini lazimnya masuk melalui peninjauan kembali sebagai novum. Selain itu, perlu pembedaan tegas antara keberadaan putusan dan isi pertimbangannya. Keberadaan putusan dapat menjadi notoire, tetapi tafsir atas isinya tetap memerlukan penilaian hukum. Karena itu, asas audi et alteram partem menuntut para pihak memperoleh kesempatan menanggapinya.
Meskipun demikian, MA memakai asas ius curia novit sebagai pijakan. Hakim dianggap mengetahui hukum, termasuk putusan pengadilan yang telah diucapkan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa batas notoire feiten PTUN masih memerlukan rumusan baku, misalnya melalui SEMA atau rumusan rapat pleno kamar.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Putusan ini membawa pelajaran penting bagi badan dan pejabat pemerintahan. Berikut langkah kepatuhan yang dapat diterapkan:
1. Verifikasi dokumen dasar. Pastikan setiap keputusan bertumpu pada dokumen yang membuktikan substansi, bukan sekadar formalitas.
2. Terapkan asas kecermatan. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 menempatkan kecermatan sebagai bagian AUPB.
3. Pantau putusan lembaga peradilan lain. Putusan MK atau MA dapat mengubah keadaan hukum keputusan yang telah terbit.
4. Lakukan evaluasi berkala. Tinjau ulang keputusan berisiko ketika fakta hukum berubah.
5. Patuhi putusan berkekuatan tetap. Ketidakpatuhan membuka risiko uang paksa, sanksi administratif, dan publikasi berdasarkan Pasal 116.
Bagi advokat dan pencari keadilan, dokumentasikan setiap fakta publik secara rapi. Meski notoire feiten PTUN membebaskan pembuktian, hakimlah yang menentukan apakah suatu fakta benar-benar diketahui umum. Oleh karena itu, tetap lampirkan salinan resmi sebagai bukti surat cadangan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa yang dimaksud notoire feiten dalam PTUN?
Notoire feiten adalah fakta atau keadaan yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan di persidangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 100 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim TUN menilai sendiri apakah suatu fakta memenuhi kualifikasi tersebut, sejalan dengan asas hakim aktif dalam hukum acara TUN.
2. Apakah notoire feiten dalam PTUN termasuk alat bukti?
Tidak. Pasal 100 ayat (1) UU PTUN hanya mengenal lima alat bukti: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Notoire feiten berada di luar daftar itu. Kedudukannya adalah fakta yang bebas dari kewajiban pembuktian, bukan sarana untuk membuktikan dalil para pihak.
3. Bagaimana MA menerapkan notoire feiten dalam Putusan MK No. 742 K/TUN/2026?
MA menjadikan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai notoire feiten. Majelis menilai putusan MK tersebut mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada objek sengketa. Bersama temuan ketidakcermatan penerbitan surat keterangan, pertimbangan ini menjadi dasar MA membatalkan objek sengketa pada 30 Oktober 2026 dan memerintahkan pencabutannya.
4. Apa risiko pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN?
Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah UU No. 51 Tahun 2009 mengatur upaya paksa terhadap pejabat yang tidak patuh. Bentuknya berupa uang paksa dan/atau sanksi administratif. Selain itu, pengadilan dapat mengumumkan pejabat tersebut di media massa cetak setempat. Ketua pengadilan juga dapat melapor kepada Presiden dan DPR.
