LEXmedia. Pengisian jabatan wakil presiden kini menjadi isu ketatanegaraan yang nyata, bukan lagi wacana akademik. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak 12 November 2026. Kekosongan itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karena itu, publik perlu memahami jalur konstitusional yang kini berjalan.
Artikel ini mengurai dasar hukum, tahapan, dan titik kritis mekanisme tersebut. Pembahasan merujuk pada UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Selain itu, artikel ini menutup analisis dengan rekomendasi kepatuhan hukum bagi para pihak.
Dasar Hukum Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945
Konstitusi mengatur persoalan ini secara ringkas. Bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Norma ini memuat tiga unsur pokok. Pertama, ada keadaan kekosongan jabatan. Kedua, MPR wajib bersidang paling lambat 60 hari. Ketiga, MPR hanya memilih dari dua calon usulan Presiden.
Ketentuan tersebut menyimpang dari pola umum Pasal 6A ayat (1). Pasal itu menetapkan bahwa rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun, pemilu ulang di tengah masa jabatan menelan biaya besar dan waktu panjang. Karena itu, perubahan ketiga UUD 1945 memilih jalur perwakilan melalui MPR.
Kewenangan MPR dalam UU No. 17 Tahun 2014
UU MD3 menerjemahkan norma konstitusi tersebut ke tingkat operasional. Pasal 4 huruf e memberi MPR wewenang memilih wakil presiden dari dua calon usulan Presiden. Selanjutnya, Pasal 46 sampai Pasal 49 mengatur prosedur pemilihan, pelantikan, dan penetapannya.
UU MD3 telah beberapa kali berubah, terakhir melalui UU No. 13 Tahun 2019. Meski demikian, perubahan itu berfokus pada susunan pimpinan dan hal kelembagaan lain. Ketentuan teknis pemilihan wakil presiden dalam Pasal 46–49 tetap menjadi rujukan utama.
Pada tingkat internal, MPR memakai Peraturan Tata Tertib MPR. Pemberitaan Metro TV menyebut Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 134–142. Ketentuan itu mengatur rapat gabungan, verifikasi berkas, hingga pelantikan.
Penyebab Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
UUD NRI 1945 tidak mendefinisikan istilah “kekosongan”. Meski begitu, pembacaan sistematis atas Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 menunjukkan beberapa penyebab:
1. Wakil presiden naik menggantikan presiden yang mangkat, berhenti, atau diberhentikan (Pasal 8 ayat (1)).
2. Wakil presiden mangkat dalam masa jabatan.
3. Wakil presiden berhenti, termasuk karena mengundurkan diri.
4. MPR memberhentikan wakil presiden atas usul DPR melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B.
Penulis berpendapat bahwa halangan sementara, seperti sakit atau dinas luar negeri, tidak menciptakan kekosongan. Pasal 8 ayat (2) hanya relevan untuk kekosongan yang bersifat tetap. Dengan demikian, pengunduran diri yang telah MPR terima masuk kategori ketiga.
Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden Menurut UU MD3
UU MD3 dan Tata Tertib MPR membentuk alur yang cukup rinci. Berikut tahapannya:
1. Rapat gabungan. Menurut pemberitaan, Tata Tertib MPR mewajibkan rapat gabungan paling lama 3×24 jam sejak kekosongan. Rapat ini menetapkan jadwal sidang paripurna.
2. Usulan Presiden. Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratan. Usulan itu wajib tiba paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna (Pasal 46 ayat (2)).
3. Verifikasi berkas. Tim verifikasi MPR memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon. Jika berkas kurang, pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya.
4. Pernyataan kesiapan. Kedua calon wajib menyatakan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan (Pasal 46 ayat (4)).
5. Pemungutan suara. Calon dengan suara terbanyak menjadi wakil presiden (Pasal 46 ayat (5)). Jika suara sama, MPR mengulang pemilihan satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu calon (Pasal 46 ayat (6)–(7)).
6. Pelantikan. Wakil presiden terpilih bersumpah atau berjanji di hadapan sidang paripurna MPR. Jika MPR tidak dapat bersidang, sumpah berlangsung di rapat paripurna DPR. Alternatif terakhir adalah di hadapan pimpinan MPR, disaksikan pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 47).
7. Penetapan. MPR menetapkan wakil presiden terpilih dengan Ketetapan MPR (Pasal 49).
Persyaratan Calon dalam Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi syarat konstitusional dasar. Calon harus warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Selain itu, calon tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani.
Namun, Pasal 46 ayat (2) UU MD3 hanya menyebut “kelengkapan persyaratan” tanpa rujukan tegas. Sebaliknya, Pasal 51 ayat (5) secara eksplisit merujuk undang-undang pemilu untuk kekosongan ganda. Akibatnya, rujukan syarat untuk kekosongan wakil presiden saja bergantung pada Tata Tertib MPR dan penafsiran sistematis.
Analisis Hukum: Titik Kritis Mekanisme
Dominasi Presiden dalam Pencalonan
Pasal 8 ayat (2) memberi Presiden monopoli pengusulan. Partai politik tidak memiliki jalur formal, berbeda dengan kekosongan ganda dalam Pasal 8 ayat (3). Meski demikian, Presiden tetap menghitung peta dukungan fraksi agar calonnya lolos di MPR.
Kewajiban mengajukan dua nama berfungsi sebagai rem. MPR tetap memiliki pilihan nyata, bukan sekadar mengesahkan satu calon. Akan tetapi, Pasal 46 ayat (7) mengembalikan keputusan kepada Presiden bila suara buntu dua kali. Konsekuensinya, posisi Presiden sangat kuat dalam seluruh proses.
Batas Waktu 60 Hari Tanpa Sanksi Eksplisit
Frasa “selambat-lambatnya” bersifat imperatif. Namun, UUD dan UU MD3 tidak mengatur akibat hukum bila MPR melampaui batas tersebut. Jurnal Media Iuris Universitas Airlangga (2024) juga mencatat bahwa batas ini hanya mengatur waktu sidang, bukan penetapan wakil presiden terpilih.
Oleh karena itu, pengawasannya lebih bersifat politik daripada yudisial. Kepatuhan bergantung pada itikad baik Presiden dan MPR.
Praktik Ketatanegaraan November 2026
Kasus 2026 menjadi uji nyata pertama atas mekanisme pascaamendemen ini. Rapat gabungan MPR pada 13 November 2026 menetapkan sidang paripurna pemilihan pada Rabu, 2 Desember 2026. Sementara itu, Katadata melaporkan pimpinan MPR menargetkan proses rampung dalam 14 hari, lebih cepat dari tenggat 60 hari.
Sebagai perbandingan, MPR memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden pada Juli 2001. Saat itu, pemilihan berlangsung sebelum perubahan ketiga UUD 1945 dengan banyak kandidat. Dengan demikian, kasus 2026 menjadi preseden pertama untuk model dua calon usulan Presiden.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Berdasarkan analisis di atas, dapat disampaikan rekomendasi berikut:
1. Presiden perlu mengajukan dua calon dengan berkas lengkap sesuai tenggat 14 hari Pasal 46 ayat (2). Untuk sidang 2 Desember 2026, tenggat ini menjadi parameter kepatuhan pertama.
2. Pimpinan MPR perlu memastikan verifikasi berjalan transparan dan sidang memenuhi batas 60 hari.
3. Fraksi dan kelompok DPD perlu menguji rekam jejak kedua calon secara terbuka sebelum pemungutan suara.
4. Pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan UU MD3. Revisi sebaiknya memuat definisi kekosongan, rujukan syarat calon, dan akibat hukum pelampauan tenggat.
5. Masyarakat sipil dan akademisi perlu mengawal setiap tahap agar proses tetap akuntabel.
Pengisian jabatan wakil presiden kini berdiri di atas Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 46–49 UU MD3. Meski demikian, beberapa celah norma masih terbuka, terutama soal syarat calon dan sanksi tenggat. Pada akhirnya, kepatuhan prosedural dalam kasus 2026 akan menentukan legitimasi wakil presiden terpilih. Selain itu, praktik ini akan menjadi preseden penting bagi ketatanegaraan Indonesia ke depan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Siapa yang memilih wakil presiden jika jabatannya kosong?
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden pengganti, bukan rakyat melalui pemilu. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan. MPR memilih satu dari dua calon yang Presiden usulkan. Calon dengan suara terbanyak dalam sidang paripurna MPR menjadi wakil presiden terpilih, lalu MPR menetapkannya dengan Ketetapan MPR.
2. Berapa lama batas waktu pengisian jabatan wakil presiden?
Konstitusi memberi batas paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan. Dalam rentang itu, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden. Selain itu, Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama paling lambat 14 hari sebelum sidang. Namun, undang-undang belum mengatur sanksi bila tenggat tersebut terlampaui oleh MPR.
3. Apa yang terjadi jika suara kedua calon wakil presiden sama?
Pasal 46 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2014 mengatur bahwa MPR mengulang pemilihan satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap sama, Pasal 46 ayat (7) memberi kewenangan kepada Presiden. Presiden kemudian memilih salah satu dari kedua calon tersebut. Ketentuan ini memastikan proses tidak berhenti karena kebuntuan suara di antara anggota MPR.
4. Apakah partai politik dapat mengusulkan calon wakil presiden pengganti?
Tidak secara formal. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 memberi hak pengusulan hanya kepada Presiden. Partai politik baru berperan formal bila presiden dan wakil presiden kosong bersamaan, sesuai Pasal 8 ayat (3). Meski demikian, fraksi partai di MPR tetap menentukan hasil akhir melalui pemungutan suara dalam sidang paripurna MPR yang terbuka.
5. Bagaimana wakil presiden pengganti dilantik?
Wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji di hadapan sidang paripurna MPR. Jika MPR tidak dapat bersidang, sumpah berlangsung di rapat paripurna DPR. Alternatif terakhir adalah di hadapan pimpinan MPR, disaksikan pimpinan Mahkamah Agung. Selanjutnya, MPR menetapkan wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR sesuai Pasal 49 UU No. 17 Tahun 2014.
