LEXmedia. Sertifikat halal self declare kini menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Sejak 18 Oktober 2026, masa penahapan kewajiban halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan UMK telah berakhir. Oleh karena itu, UMK yang belum mengantongi sertifikat menghadapi risiko hukum yang nyata. Artikel ini menguraikan dasar hukum, syarat, biaya, dan langkah praktis pengurusannya.
Dasar Hukum Sertifikat Halal Self Declare
Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan prinsip dasarnya. Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, pembentuk undang-undang memberikan perlakuan khusus bagi UMK.
Melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemerintah menyisipkan Pasal 4A ke dalam UU Jaminan Produk Halal. Ketentuan ini menyatakan kewajiban halal UMK bertumpu pada pernyataan pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya, pernyataan tersebut harus mengikuti standar halal yang BPJPH tetapkan. Mekanisme inilah yang publik kenal sebagai self declare.
Ketentuan Teknis dalam PP No. 42 Tahun 2024
PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjadi aturan pelaksananya. Pasal 98 PP tersebut menetapkan dua kriteria pokok. Pertama, produk tidak berisiko atau memakai bahan yang kehalalannya sudah pasti. Kedua, proses produksinya sederhana dan kehalalannya terjamin.
Selain itu, Pasal 98 ayat (4) mensyaratkan standar halal minimal. Pelaku usaha wajib membuat akad atau ikrar tentang kehalalan produk, bahan, dan proses produksinya. Pelaku usaha juga wajib menjalani pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Kemudian, Pasal 93 memberi kewenangan kepada Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk jalur ini.
Syarat UMK untuk Sertifikat Halal Self Declare
Tidak semua UMK otomatis dapat memakai jalur ini. BPJPH merinci kriterianya dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis layanan self declare. Untuk Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2026, BPJPH menetapkan syarat pokok berikut:
1. Memiliki NIB dengan skala usaha mikro atau kecil.
2. Omzet tahunan paling banyak Rp15 miliar, berdasarkan pernyataan mandiri.
3. Memiliki paling banyak satu fasilitas produksi dan satu outlet.
4. Lokasi, tempat, dan alat produksi terpisah dari proses produk tidak halal.
5. Memakai peralatan sederhana, manual atau semi-otomatis, bukan skala pabrik.
6. Tidak memakai bahan berbahaya yang peraturan larang.
7. Bahan hewan sembelihan wajib berasal dari RPH atau produsen bersertifikat halal.
Sebaliknya, produk dengan bahan kritis atau proses kompleks wajib menempuh jalur reguler. Jalur reguler melibatkan audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan biaya yang pelaku usaha tanggung sendiri. Karena itu, pelaku usaha perlu jujur menilai profil produknya sejak awal.
Langkah Mengurus Sertifikat Halal Self Declare via SIHALAL
Pasal 67 PP No. 42 Tahun 2024 mewajibkan permohonan melalui sistem elektronik terintegrasi. Saat ini, BPJPH menjalankan layanan tersebut melalui SIHALAL di ptsp.halal.go.id. Berikut tahapan praktisnya.
1. Siapkan NIB dan Dokumen Usaha
Pertama, pastikan NIB sudah terbit melalui OSS dengan KBLI yang sesuai kegiatan riil. Data yang keliru dapat menghambat verifikasi. Selain itu, siapkan daftar produk, daftar bahan beserta bukti kehalalannya, serta alur proses produksi. Dokumen ini merupakan isi minimal permohonan menurut Pasal 67 ayat (2).
2. Daftar Akun dan Ajukan Permohonan
Selanjutnya, buat akun SIHALAL lalu pilih skema pernyataan pelaku usaha. Jika mengikuti SEHATI, masukkan kode fasilitasi yang tersedia. Kemudian, isi data produk, bahan, dan proses secara rinci. Pelaku usaha juga mengunggah manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), data penyelia halal, serta ikrar kehalalan.
3. Verifikasi oleh Pendamping PPH
Setelah itu, Pendamping PPH memverifikasi dan memvalidasi pernyataan pelaku usaha. Menurut Pasal 99, lembaga pendamping berasal dari ormas Islam, lembaga keagamaan Islam, atau perguruan tinggi berbadan hukum. Pasal 98 ayat (6) membatasi pendampingan paling lama 10 hari sejak permohonan masuk.
4. Sidang Fatwa dan Penerbitan Sertifikat
Berikutnya, BPJPH meneruskan berkas kepada Komite Fatwa Produk Halal. Komite menggelar sidang fatwa paling lama satu hari. Lalu, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama satu hari sejak penetapan kehalalan. Dengan demikian, proses ideal jalur ini relatif singkat.
Biaya Sertifikat Halal Self Declare, Benarkah Gratis?
Pasal 103 PP No. 42 Tahun 2024 membebaskan biaya bagi UMK jalur pernyataan halal. Namun, pembebasan ini tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Karena itu, fasilitas gratis bergantung pada kuota SEHATI. Untuk tahun 2026, BPJPH membuka kuota 1,35 juta sertifikat.
Apabila kuota habis, Pasal 104 membuka sumber pendanaan lain. Contohnya APBD, dana kemitraan, hibah, dan dana bergulir. Selain itu, UMK dengan kepentingan mendesak boleh membiayai sendiri melalui surat pernyataan. Waspadai pula pihak yang mengaku petugas BPJPH lalu meminta “denda” atau biaya tidak resmi.
Risiko Hukum setelah 17 Oktober 2026
Pasal 160 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2024 menetapkan batas penahapan UMK hingga 17 Oktober 2026. Akibatnya, kewajiban bersertifikat halal berlaku penuh sejak 18 Oktober 2026. BPJPH juga menegaskan tidak ada penundaan.
Pasal 170 mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, dan penarikan barang dari peredaran. Khusus pelanggaran kewajiban bersertifikat halal, Pasal 171 menyebut sanksi hingga penarikan barang dari peredaran. Meski begitu, BPJPH menyatakan penegakan mengedepankan pembinaan. BPJPH juga tengah menyusun ketentuan khusus bagi UMK.
Kewajiban Setelah Sertifikat Terbit
Kepemilikan sertifikat bukan akhir kepatuhan. Pasal 25 UU No. 33 Tahun 2014 mewajibkan pemegang sertifikat mencantumkan label halal dan menjaga kehalalan produk. Selain itu, Pasal 90 PP No. 42 Tahun 2024 mewajibkan pembaruan sertifikat bila komposisi bahan atau proses berubah. Bahkan, kelalaian menjaga kehalalan produk berisiko pidana menurut Pasal 56 UU Jaminan Produk Halal.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan lima langkah:
Pertama, UMK yang belum bersertifikat sebaiknya segera mengajukan sertifikat halal self declare tanpa menunggu aturan khusus.
Kedua, audit ulang bahan baku dan simpan bukti kehalalan dari pemasok.
Ketiga, pisahkan alat produksi dari bahan tidak halal secara konsisten.
Keempat, dokumentasikan setiap perubahan resep dan segera ajukan pembaruan sertifikat.
Kelima, gunakan hanya kanal resmi BPJPH untuk informasi dan layanan.
Pada akhirnya, sertifikat halal self declare bukan sekadar formalitas administratif. Sertifikat ini melindungi usaha dari sanksi sekaligus memperluas kepercayaan pasar.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu sertifikat halal UMK self declare?
Sertifikat halal self declare adalah sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha sendiri. Dasarnya Pasal 4A UU No. 33 Tahun 2014 hasil perubahan UU Cipta Kerja serta Pasal 98 PP No. 42 Tahun 2024. Prosesnya mensyaratkan ikrar kehalalan, pendampingan PPH, dan penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa Produk Halal.
2. Berapa biaya mengurus sertifikat halal UMK self declare?
Melalui program SEHATI, UMK yang memenuhi kriteria tidak membayar biaya sertifikasi. Pasal 103 PP No. 42 Tahun 2024 membebaskan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Untuk tahun 2026, BPJPH menyediakan 1,35 juta kuota gratis. Jika kuota habis, UMK dapat memakai pendanaan APBD, dana kemitraan, hibah, atau biaya sendiri.
3. Berapa lama proses sertifikat halal self declare?
Menurut Pasal 98 PP No. 42 Tahun 2024, pendampingan PPH berlangsung paling lama 10 hari sejak permohonan masuk. Selanjutnya, Komite Fatwa Produk Halal menggelar sidang fatwa paling lama satu hari. BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat paling lama satu hari. Dalam praktik, durasinya bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean verifikasi.
4. Apa sanksi jika UMK belum bersertifikat halal?
Sejak 18 Oktober 2026, produk pangan UMK wajib bersertifikat halal. Pasal 170 PP No. 42 Tahun 2024 mengatur peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, hingga penarikan barang dari peredaran. Saat ini, BPJPH mengedepankan pembinaan dan tengah menyusun ketentuan khusus UMK. Namun, pelaku usaha sebaiknya tetap segera mengurus sertifikat halalnya.
