Tag: Asset Recovery

Seorang kurator hukum sedang meneliti dokumen keuangan di meja kerja sebagai bagian dari proses asset tracing kepailitan
Artikel
Ajis Mujahidin

Asset Tracing dalam Kepailitan: Mencari Aset Yang Tidak Terlihat

Dalam perkara kepailitan, tidak semua aset Debitur selalu berada di tempat yang mudah ditemukan. Ada tanah yang tercatat atas nama Debitur tetapi dikuasai pihak lain. Ada kendaraan yang secara administratif masih terdaftar sebagai milik Debitur tetapi telah berpindah penguasaan. Ada piutang yang belum tertagih. Ada saham yang berada dalam struktur

Ilustrasi mekanisme pemulihan aset negara oleh kejaksaan melalui proses hukum dan pengadilan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme Pemulihan Aset Negara oleh Kejaksaan

LEXmedia. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kerap mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, pemulihan aset negara menjadi agenda hukum yang tidak dapat ditunda oleh Kejaksaan. Proses ini tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan hak keuangan negara secara nyata. Artikel ini membahas dasar hukum, tahapan, dan

lustrasi kurator hukum meneliti dokumen aset untuk proses asset recovery kepailitan
Artikel
Ajis Mujahidin

Ketika Harta Pailit “Dirampas”: Perlindungan Boedel Pailit dan Peran Kurator dalam Asset Recovery

Dalam praktik kepailitan, persoalan terbesar tidak selalu muncul ketika Kurator mulai menjual harta pailit. Justru persoalan dapat muncul jauh sebelumnya, yaitu ketika Kurator menemukan bahwa sebagian aset Debitur sudah tidak lagi berada dalam penguasaan Debitur, telah dialihkan kepada pihak lain, disembunyikan, dijaminkan, atau bahkan secara fisik masih ada tetapi secara

Mekanisme asset recovery tindak pidana korporasi UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP)
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme Asset Recovery Tindak Pidana Korporasi

LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan regulasi hukum acara pidana yang baru bagi entitas bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mekanisme asset recovery tindak pidana korporasi UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Aturan ini mengubah cara penegak hukum mengejar kerugian negara secara signifikan. Selain itu, hukum kini