LEXmedia. Kasus salah tangkap kembali menjadi sorotan publik setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku. Isu ganti rugi salah tangkap menjadi krusial karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur mekanisme ini secara lebih rinci dibandingkan aturan lama. Namun, banyak masyarakat belum memahami
LEXmedia. Perlindungan saksi pelaku menjadi instrumen krusial dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Pertanyaannya seberapa jauh negara menjamin keamanan seseorang yang bersedia membongkar kejahatan dari dalam? Pertanyaan ini kian relevan sejak Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban pada 20 Mei 2026. Regulasi ini
LEXmedia. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kerap menjadi topik krusial dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Kejaksaan memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana. Namun, batas kewenangan penuntut umum dalam menerbitkan SKPP tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme baru yang memperkuat
