LEXmedia. Sengketa tanah aset BUMN sering muncul akibat tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau okupasi pihak ketiga. Badan Usaha Milik Negara mengelola tanah dalam jumlah besar untuk mendukung operasional bisnis. Namun, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN kerap memicu perselisihan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan
LEXmedia. Kehilangan bukti hak atas tanah membuat pemilik properti panik. Namun, pemerintah sudah menyiapkan jalur hukum yang jelas melalui transformasi sertipikat elektronik. Artikel ini membahas tata cara mengurus sertipikat tanah hilang atau rusak berdasarkan peraturan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, pembahasan mencakup dasar hukum, syarat dokumen, dan langkah praktis agar proses
LEXmedia. Tanah bekas hak adat seperti Girik, Petok D, dan Letter C masih banyak beredar di masyarakat Indonesia. Dokumen ini bukan sertipikat, melainkan bukti pembayaran pajak tanah zaman kolonial dan awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemilik tanah berbasis girik menghadapi risiko hukum yang nyata, terutama dalam sengketa kepemilikan dan transaksi
LEXmedia. Transaksi tanah dengan kwitansi masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Banyak orang menganggap kwitansi sudah cukup sebagai bukti kepemilikan setelah uang diserahkan. Padahal, anggapan ini keliru secara hukum. Artikel ini membahas risiko hukum kwitansi jual beli tanah, dasar hukum yang mengaturnya, serta langkah aman agar
LEXmedia. Balik nama sertipikat tanah elektronik menjadi kebutuhan hukum yang mendesak bagi masyarakat yang membeli, mewarisi, atau menerima hibah tanah. Sejak Kementerian ATR/BPN mendorong digitalisasi layanan pertanahan, prosesnya kini berjalan melalui sistem terintegrasi. Namun, banyak pemilik tanah masih bingung memahami alur dan dasar hukumnya. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Kasus sengketa lahan Hotel Sultan di Jakarta menjadi pusat perhatian publik serta praktisi hukum nasional. Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah strategis untuk mengamankan aset negara bernilai sangat tinggi tersebut. Publik terus mencermati bagaimana jalannya eksekusi lahan Hotel Sultan oleh Negara yang melibatkan pertarungan regulasi pertanahan yang kompleks. Oleh karena
