Tag: Hukum Tata Negara

Praktisi hukum menuju gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan pengujian undang-undang
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tata Cara Pengujian Undang-Undang di MK

LEXmedia. Pengujian undang-undang (UU) menjadi salah satu instrumen hukum paling penting bagi warga negara Indonesia. Melalui mekanisme ini, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menilai keabsahannya terhadap UUD 1945. Namun, banyak calon Pemohon masih bingung mengenai tata cara, syarat, dan dokumen yang

Ruang sidang pemilu yang melambangkan hak konstitusional pemilih atas keterwakilan perempuan 30 persen dalam pencalonan legislatif Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan 30 Persen

LEXmedia. Isu keterwakilan perempuan 30 persen kembali menjadi sorotan publik. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan penting soal ini pada Mei 2026. Pemilih memiliki hak konstitusional atas daftar calon legislatif yang benar-benar memenuhi kuota tersebut. Namun, praktik di lapangan menunjukkan partai politik masih sering mengabaikan ketentuan ini. Oleh karena itu, pemilih dan

Ilustrasi Ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang menggambarkan proses hukum terkait konstitusionalitas pilkada langsung rakyat di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Asas Konstitusionalitas Pilkada Langsung oleh Rakyat

LEXmedia. Konstitusionalitas pilkada langsung oleh rakyat kembali menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada 29 Juni 2026. Putusan ini lahir dari kekhawatiran sejumlah pihak bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah akan dialihkan dari sistem pemilihan langsung menuju pemilihan melalui DPRD atau penunjukan Presiden. Oleh karena itu,

Ilustrasi ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang merepresentasikan pembahasan constitutional omission dalam hukum Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Constitutional Omission Hukum Indonesia

LEXmedia. Constitutional omission menjadi istilah yang mulai ramai dibicarakan kalangan akademisi hukum tata negara Indonesia. Secara sederhana, constitutional omission merujuk pada kondisi ketika pembentuk undang-undang gagal merumuskan norma operasional yang seharusnya memenuhi mandat konstitusi. Akibatnya, hak konstitusional warga negara berpotensi kehilangan makna praktisnya. Isu ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi larangan polisi aktif jabatan sipil di instansi pemerintah Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

LEXmedia. Isu polisi aktif menduduki jabatan sipil kembali menjadi sorotan publik. Perdebatan ini muncul di tengah revisi Undang-Undang Kepolisian yang telah disetujui DPR pada 9 Juni 2026. Banyak masyarakat bertanya apakah anggota Polri aktif boleh menduduki posisi di kementerian, lembaga, atau badan usaha milik negara. Pertanyaan ini penting karena menyangkut

Potret Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengenakan jas formal dengan latar belakang buku hukum
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Tokoh Hukum dan Konstitusi

LEXmedia. Masyarakat Indonesia mengenal Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie bukan sekadar nama besar dalam koridor hukum nasional. Beliau merupakan arsitek utama yang meletakkan fondasi kokoh bagi bangunan demokrasi pasca-reformasi. Perjalanan hidupnya mencerminkan pergulatan bangsa Indonesia dalam mencari bentuk negara yang ideal, adil, dan transparan. Sejak awal kiprahnya di panggung akademik hingga

Prof. Dr. Saldi Isra mengenakan toga Hakim Konstitusi dengan latar belakang gedung Mahkamah Konstitusi RI
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Saldi Isra: Sang Penjaga Konstitusi dan Wakil Ketua MK

LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali publik anggap sebagai benteng hukum yang dingin. Namun, sosok Prof. Dr. Saldi, S.H membawa perspektif yang berbeda melalui kehangatan nurani seorang negarawan. Beliau saat ini mengemban amanah penting sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perjalanan karier beliau dari ruang kuliah Universitas Andalas menuju

Visual Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, sosok arsitek hukum yang berperan besar dalam transformasi sistem hukum nasional Indonesia
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra: Pakar Hukum Indonesia

LEXmedia. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra merupakan sosok sentral dalam dinamika hukum tata negara di tanah air. Beliau bukan sekadar akademisi, melainkan juga seorang negarawan yang menjadi arsitek kepastian hukum. Sebagai pakar hukum Indonesia, beliau memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam berbagai rezim pemerintahan. Ketajaman analisisnya seringkali menjadi penentu