LEXmedia. Sejak 1 Juni 2026, peta perdagangan komoditas strategis Indonesia berubah drastis. Pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu Danantara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini menyasar batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Akibatnya, eksportir harus menyesuaikan kontrak, alur dokumen, dan strategi bisnis mereka. Kini, masa
LEXmedia. Pemerintah resmi memperketat rezim kewajiban devisa hasil ekspor SDA mulai 1 Juni 2026. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2026, eksportir nonmigas wajib menyimpan seluruh devisanya di dalam negeri. Selain itu, dana tersebut harus bertahan paling singkat 12 bulan di bank milik negara. Oleh karena itu, kepatuhan kini menjadi syarat
LEXmedia. Pemerintah kini menerapkan kewajiban ekspor SDA melalui BUMN untuk komoditas strategis. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan pengetatan devisa hasil ekspor (DHE). Oleh karena itu, eksportir batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy menghadapi dua rezim sekaligus. Rezim pertama mengatur jalur ekspor. Rezim kedua mengatur ke mana devisa wajib mengalir. Artikel
