LEXmedia. Banyak pencari keadilan bertanya-tanya apakah jaksa dapat mengajukan banding putusan bebas korupsi setelah hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah. Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 pada 19 Agustus 2026. SEMA tersebut menegaskan sikap resmi Mahkamah Agung terhadap upaya hukum
LEXmedia. Sistem hukum pidana Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma besar. Penerapan pidana alternatif kini menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Perubahan ini lahir dari kebutuhan mendesak. Lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah mengalami kelebihan kapasitas kronis selama bertahun-tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LEXmedia. Status tersangka membawa dampak hukum dan sosial yang berat bagi seseorang. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia menyediakan mekanisme koreksi bernama praperadilan dalam proses penetapan tersangka. Mekanisme ini memungkinkan pihak yang keberatan menguji keabsahan tindakan penyidik di pengadilan negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku melalui UU No. 20/2025. Undang-undang ini mengubah total kerangka hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat perlu memahami prosedur penyadapan dan penahanan berdasarkan KUHAP baru. Kedua tindakan ini tergolong “Upaya Paksa” yang membatasi
LEXmedia. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kerap menjadi topik krusial dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Kejaksaan memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana. Namun, batas kewenangan penuntut umum dalam menerbitkan SKPP tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme baru yang memperkuat
LEXmedia. Kasus penganiayaan ringan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cekcok tetangga hingga konflik keluarga. Namun, tidak semua kasus seperti ini harus berakhir di meja hijau. Restorative justice penganiayaan ringan hadir sebagai jalan penyelesaian yang lebih manusiawi. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar penghukuman.
LEXmedia. Konsep living law dalam masyarakat kembali menjadi sorotan utama dunia peradilan Indonesia. Hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang tertulis. Sebagai penegak keadilan substantif, hakim wajib menggali nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar wacana akademis belaka, kini memiliki landasan konstitusional dan legislatif yang kuat. Artikel
LEXmedia. Fraud oleh direksi merupakan salah satu ancaman tata kelola paling serius bagi perseroan terbatas di Indonesia. Direksi memegang kewenangan pengurusan yang luas, sehingga penyalahgunaan posisi tersebut dapat menimbulkan kerugian material bagi perseroan, pemegang saham, dan kreditur. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban direksi menjadi
LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Perubahan ini bukan sekadar revisi pasal biasa. Perbedaan KUHP lama vs KUHP baru ini menyentuh cara berpikir mendasar tentang keadilan pidana. Oleh karena itu, masyarakat wajib
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, memahami dampak KUHP Nasional terhadap hak terdakwa menjadi kebutuhan mendesak bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggantikan
