LEXmedia. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kewenangan besar ini membawa risiko hukum yang signifikan. Penyalahgunaan wewenang PPK dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Bahkan, tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemahaman tentang batas kewenangan PPK menjadi kebutuhan
LEXmedia. Force majeure kontrak internasional menjadi isu krusial ketika peristiwa di luar kendali menghambat pelaksanaan perjanjian bisnis lintas negara. Pandemi, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global membuktikan bahwa risiko tak terduga dapat melumpuhkan kewajiban kontraktual kapan saja. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami dasar hukum serta mekanisme klausul
LEXmedia. Sengketa tanah aset BUMN sering muncul akibat tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau okupasi pihak ketiga. Badan Usaha Milik Negara mengelola tanah dalam jumlah besar untuk mendukung operasional bisnis. Namun, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN kerap memicu perselisihan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan
LEXmedia. Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda kerap mengancam kepastian hukum aset perusahaan di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda, sementara masing-masing pihak mengklaim keabsahannya. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas aset produktifnya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan prosedur Pembatalan Sertipikat
LEXmedia. Praktik perbankan dan lembaga pembiayaan di Indonesia kerap menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai sebagai syarat pengajuan kredit. Fenomena ini lazim ditemukan pada kredit multiguna, kredit tanpa agunan, maupun pinjaman melalui koperasi karyawan. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah SK Pegawai sebagai jaminan kredit benar-benar memiliki kepastian hukum? Artikel
LEXmedia. Penipuan dalam perjanjian investasi kerap merugikan korban secara finansial. Korban sering bingung menentukan langkah hukum yang tepat setelah dana mereka hilang. Artikel ini menjelaskan tata cara gugatan perdata penipuan investasi secara praktis dan sistematis. Pembahasan mencakup dasar hukum, syarat pembuktian, dan tahapan proses di pengadilan. Selain itu, artikel ini
LEXmedia. Minat investor asing terhadap properti di Bali terus meningkat setiap tahun. Namun, isu kepemilikan warga negara asing (WNA) atas properti di Bali kerap menimbulkan kebingungan hukum bagi calon investor asing. Sistem agraria Indonesia menganut prinsip nasionalitas yang membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Oleh karena itu, memahami kerangka
LEXmedia. Pengalihan saham Perseroan Terbatas (PT) tertutup kerap memicu sengketa ketika dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Banyak pemegang saham beranggapan bahwa mereka bebas menjual sahamnya kapan saja. Namun, anggaran dasar perusahaan sering mengatur syarat khusus. Artikel ini membahas dasar hukum pengalihan saham tanpa RUPS, akibat hukum, serta
LEXmedia. Sengketa dualisme kepemilikan saham kerap muncul ketika dua pihak sama-sama mengklaim status sah sebagai pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas (PT). Kondisi ini biasanya berakar dari perbedaan versi akta, penyalahgunaan kuasa, atau praktik pinjam nama (nominee) yang tidak tercatat secara transparan. Akibatnya, kepastian hukum atas kepemilikan perusahaan menjadi kabur.
LEXmedia. Banyak pelaku usaha menganggap kursi Komisaris hanya jabatan simbolis. Padahal, hukum Indonesia berkata lain. Pertanyaan apakah Komisaris PT bisa digugat kelalaian karena pengawasan bukan sekadar wacana akademis. Ini adalah risiko hukum nyata yang bisa menyeret harta pribadi seorang Komisaris ke meja pengadilan. Dewan Komisaris memang tidak mengurus operasional perusahaan.
