LEXmedia. Pengalihan saham Perseroan Terbatas (PT) tertutup kerap memicu sengketa ketika dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Banyak pemegang saham beranggapan bahwa mereka bebas menjual sahamnya kapan saja. Namun, anggaran dasar perusahaan sering mengatur syarat khusus. Artikel ini membahas dasar hukum pengalihan saham tanpa RUPS, akibat hukum, serta
LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum
LEXmedia. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) akibat perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menjadi kewajiban hukum yang mendesak bagi seluruh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan KBLI versi 2025 melalui regulasi terbaru. Oleh karena itu, setiap PT yang mencantumkan kode KBLI lama dalam anggaran dasar wajib
