LEXmedia. Perlindungan data pribadi karyawan kini menjadi kewajiban hukum yang tidak bisa perusahaan abaikan. Setiap hari, tim sumber daya manusia mengumpulkan data pribadi karyawan, mulai dari nomor identitas hingga riwayat kesehatan. Selain itu, sistem HRIS berbasis cloud membuat data tersebut tersimpan secara digital sehingga rentan terhadap kebocoran data. Oleh karena
LEXmedia. Kasus kebocoran data nasabah bank kian marak terjadi seiring digitalisasi layanan perbankan di Indonesia. Nasabah kerap tidak menyadari bahwa data pribadinya, mulai dari nomor identitas hingga riwayat transaksi, tersimpan dalam sistem elektronik yang rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, memahami perlindungan hukum kebocoran data nasabah bank menjadi kebutuhan
LEXmedia. Pengelolaan Satu Data Hak Asasi Manusia (HAM) kini menjadi kewajiban formal bagi Kementerian Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini lahir dari Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025. Oleh karena itu, setiap instansi terkait wajib memahami tata kelola data HAM secara menyeluruh. Selain menjadi mandat teknis, pengelolaan Satu
LEXmedia. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mengubah cara manusia menghasilkan karya ilmiah dan seni. Namun, pertanyaan tentang legalitas karya cipta AI di Indonesia masih menyisakan banyak perdebatan. Sistem hukum nasional belum memiliki aturan khusus yang mengatur kedudukan karya AI. Karya semacam ini dihasilkan oleh mesin pembelajaran atau
LEXmedia. Perlindungan data pribadi konsumen e-commerce kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Transaksi online yang terus meningkat membuat data pribadi konsumen rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan data tersebut. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai perlindungan data
LEXmedia. Dalam era digital yang semakin terintegrasi, platform e-commerce menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang sangat vital. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, terdapat risiko hukum yang sangat serius bagi kelangsungan bisnis. Mitigasi risiko sanksi pemblokiran sistem elektronik pelaku usaha e-commerce kini menjadi agenda krusial bagi setiap jajaran direksi. Sanksi
LEXmedia. Revolusi digital saat ini memaksa data pribadi untuk terus bergerak melintasi batas-batas teritorial negara dengan sangat cepat. Dinamika ekonomi digital melalui platform e-commerce dan layanan cloud mewajibkan entitas bisnis melakukan pemrosesan data lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kepastian hukum mengenai transfer data pribadi lintas batas negara guna
LEXmedia. Pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah peta bisnis di Indonesia oleh karena itu perusahaan wajib melaksanakan audit kepatuhan hukum perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Langkah ini sangat krusial untuk memitigasi sanksi denda administratif yang sangat besar. Selain itu, langkah proaktif ini
LEXmedia. Dunia digital berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko kejahatan siber yang tinggi. Salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat adalah kebocoran informasi sensitif. Oleh karena itu, kita semua wajib memahami regulasi perlindungan privasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) hadir
LEXMedia. Teknologi kecerdasan buatan berkembang sangat pesat. Salah satu produknya adalah teknologi deepfake yang mampu memanipulasi video dan suara secara nyata. Fenomena ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memahami Aspek Hukum Penyebaran Konten Deepfake AI berdasarkan UU ITE sebagai panduan literasi digital. Pemerintah Indonesia
