LEXmedia. Mulai 1 Oktober 2026, pajak marketplace 0,5 persen resmi berlaku bagi pedagang online di Indonesia. Kini empat platform besar memungut PPh Pasal 22 langsung dari setiap transaksi penjualan. Namun, banyak pedagang masih bertanya: siapa yang terkena, berapa besarnya, dan bagaimana cara patuh? Oleh karena itu, artikel ini mengurai dasar
LEXmedia. Pemerintah resmi mengubah mekanisme penghitungan batas omzet PT Perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengatur perubahan ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan aturan ini pada 22 April 2026. Aturan ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Salah satu poin krusialnya mewajibkan penggabungan
LEXmedia. Banyak pemilik Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV) meyakini satu hal. Mereka menganggap usahanya otomatis berhak memanfaatkan PPh Final UMKM 0,5% selama omzet di bawah Rp4,8 miliar. Namun, asumsi tersebut kini perlu dikoreksi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026). Akibatnya, regulasi ini mengubah secara
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada awal tahun ini. Regulasi baru ini membawa perubahan yang sangat fundamental bagi lanskap perpajakan pelaku usaha mikro-kecil. Sebagai hasilnya, pemahaman komprehensif mengenai dampak PP 20/2026 bagi kepatuhan pajak menjadi sangat krusial bagi seluruh pelaku industri. Pemerintah mengubah skema
LEXmedia. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai perpajakan badan usaha di Indonesia. Kebijakan terbaru ini mengulas dampak PP No. 20/2026 terhadap PPh Final UMKM PT dan CV. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami regulasi ini dengan baik. Selain itu, aturan ini mengubah skema insentif pajak secara signifikan. Sebagai hasilnya,
LEXmedia. Penerapan tarif Pajak Penghasilan atau PPh Final sering menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini terjadi karena skema tersebut menawarkan kemudahan administrasi yang sangat praktis bagi wajib pajak. Selain itu, kepastian tarif yang rendah membuat banyak orang berbondong-bondong memilih metode penghitungan ini. Pemerintah menegaskan bahwa
