Tag: UU 05/1999

Direksi perusahaan menandatangani dokumen dalam proses merger dan akuisisi perusahaan terbuka di ruang rapat korporat Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tata Cara Merger dan Akuisisi Perusahaan Terbuka

LEXmedia. Merger dan akuisisi perusahaan terbuka merupakan aksi korporasi strategis yang berdampak besar bagi pemegang saham publik. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari direksi, komisaris, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan terbuka wajib memahami aturan dan tahapan hukum secara menyeluruh sebelum melaksanakan merger dan akuisisi perusahaan

Ilustrasi pengawasan KPPU terhadap ekosistem digital di ruang rapat lembaga pemerintah
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pengawasan KPPU Ekosistem Digital

LEXmedia. Ekonomi digital Indonesia tumbuh sangat cepat dalam lima tahun terakhir. Platform e-commerce, ride-hailing, dan layanan berbasis algoritma kini menguasai sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pertumbuhan ini membawa risiko baru berupa dominasi pasar, self-preferencing, dan penguasaan data oleh segelintir platform besar. Pengawasan KPPU terhadap ekosistem digital menjadi krusial untuk

Tim hukum melakukan legal due diligence merger dan akuisisi di kantor hukum Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legal Due Diligence Merger dan Akuisisi

LEXmedia. Legal due diligence menjadi tahap krusial sebelum pelaku usaha menandatangani transaksi merger atau akuisisi. Proses ini memastikan transaksi tidak menimbulkan praktik monopoli. Selain itu, legal due diligence juga melindungi perusahaan dari sanksi persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini membahas yang mencakup empat regulasi utama, yaitu UU No. 5/1999, UU

Analisis yuridis potongan komisi ojek online sebesar 8 persen sesuai Perpres 27/2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aspek Hukum Komisi Ojek Online 8 Persen

LEXmedia. Potongan komisi ojek online sebesar 8 persen (8%) yang diterapkan oleh platform digital kini kembali menjadi sorotan tajam publik. Isu ini bukan sekadar persoalan bisnis komersial biasa, melainkan menyentuh aspek hukum fundamental dalam hubungan kemitraan serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kita perlu mencermati regulasi terbaru,

Ilustrasi Kapal tanker impor BBM di perairan Indonesia berdasarkan Perpres 26/2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perpres 26 Tahun 2026 dan Monopoli BBM

LEXmedia. Indonesia resmi memasuki babak baru dalam tata kelola energi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 pada 30 April 2026. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum baru untuk pengadaan minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Secara substansial, aturan

Dua eksekutif perusahaan multinasional berjabat tangan dalam proses merger perusahaan multinasional di ruang rapat korporasi modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Merger Perusahaan Multinasional

LEXmedia. Merger perusahaan multinasional merupakan strategi konsolidasi bisnis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pelaku usaha asing dan domestik kerap menggabungkan entitas hukum untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun demikian, aspek hukum merger perusahaan multinasional harus dipahami secara komprehensif sebelum proses penggabungan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman

Penerapan batasan diskon obat farmasi dalam rapat direksi perusahaan farmasi untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Batasan Diskon Obat Farmasi di Indonesia

LEXmedia. Persaingan di industri farmasi Indonesia semakin ketat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan obat-obatan berkualitas. Dalam upaya merebut pangsa pasar, banyak perusahaan menerapkan strategi potongan harga besar-besaran kepada distributor maupun apotek. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif jika dilakukan tanpa kendali. Pelaku usaha wajib memahami