LEXmedia. Banyak Wajib Pajak terkejut saat menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dengan denda yang besar. Namun, hukum pajak Indonesia menyediakan jalan keluar yang sah, yaitu pengurangan sanksi pajak atau penghapusannya. Pada Oktober 2026, pemerintah memperluas jalan tersebut melalui PMK No. 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026. Oleh karena itu, artikel ini
LEXmedia. Pembayaran utang pajak memasuki babak baru sejak Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Regulasi ini mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. PMK 71/2026 ditetapkan pada 29 September 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober
LEXmedia. Profesi konsultan pajak kini memasuki babak baru. Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 untuk menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 beserta perubahannya. Akibatnya, syarat izin konsultan pajak berubah cukup signifikan. Calon konsultan, kantor konsultan, dan Wajib Pajak perlu memahami peta aturan baru ini. Artikel ini menyajikan panduan praktis mulai dari
LEXmedia. Banyak Wajib Pajak menyerahkan urusan perpajakan kepada orang lain. Namun, tidak semua orang berhak bertindak atas nama Wajib Pajak. Karena itu, memahami syarat kuasa wajib pajak menjadi langkah awal sebelum menandatangani surat kuasa. Sejak 6 Juli 2026, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) resmi berlaku. Regulasi
