Tag: UU 13/2003

Pengakhiran PKWT antara pengusaha dan pekerja kontrak di ruang kerja modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pengakhiran PKWT, Tata Cara dan Konsekuensi

LEXmedia. Pengakhiran PKWT sering menimbulkan kebingungan, baik bagi pengusaha maupun pekerja kontrak. Banyak pihak tidak memahami bahwa pengakhiran PKWT tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebaliknya, hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur secara ketat alasan, tata cara, hingga konsekuensi dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Artikel ini menjelaskan panduan hukum praktis mengenai pengakhiran PKWT

Redaksi LEXmedia 9 Aug 2026 WIB
Pekerja PKWT menerima surat PHK sebelum kontrak berakhir di kantor Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

PHK PKWT Sebelum Kontrak Kerja Berakhir

LEXmedia. Kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sebelum kontrak kerja berakhir kerap membingungkan pekerja kontrak di Indonesia. Banyak pekerja tidak menyadari bahwa hukum ketenagakerjaan melindungi mereka secara spesifik dalam situasi ini. Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, hak finansial, serta langkah praktis yang dapat

Redaksi LEXmedia 5 Aug 2026 WIB
Pekerja Indonesia mendiskusikan syarat pendaftaran serikat pekerja sebelum mengajukan dokumen ke dinas tenaga kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat Pendaftaran Serikat Pekerja

LEXmedia. Pekerja di Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berserikat. Namun, hak ini baru memperoleh kekuatan hukum penuh setelah serikat pekerja melewati proses pencatatan resmi. Artikel ini membahas syarat pendaftaran serikat pekerja di dinas tenaga kerja, mulai dari dasar hukum, dokumen wajib, hingga tata cara pengajuannya. Pengurus serikat pekerja dan pelaku

Redaksi LEXmedia 4 Aug 2026 WIB
Tim Satgas Kekerasan Tempat Kerja sedang membahas kebijakan pencegahan di ruang rapat perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pembentukan Satgas Kekerasan Tempat Kerja

LEXmedia. Kekerasan di tempat kerja bukan lagi isu yang bisa diabaikan oleh pengusaha di Indonesia. Pemerintah telah menegaskan kewajiban pembentukan Satgas kekerasan tempat kerja melalui beberapa regulasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memahami dasar hukum, struktur, dan fungsi satuan tugas ini agar terhindar dari sanksi administratif maupun risiko

Redaksi LEXmedia 4 Aug 2026 WIB
Konsultasi hukum mengenai pemotongan gaji karyawan di kantor perusahaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Kerugian

LEXmedia. Pemotongan gaji karyawan sering menjadi sumber sengketa ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak perusahaan beralasan kondisi keuangan sedang merugi, lalu memangkas upah pekerja secara sepihak. Namun, apakah alasan kerugian perusahaan cukup kuat secara hukum untuk membenarkan pemotongan gaji karyawan?. Artikel ini mengupas dasar hukum, batasan, dan prosedur sah berdasarkan UU No.

Redaksi LEXmedia 31 Jul 2026 WIB
Pekerja wanita menikmati hak cuti melahirkan sesuai UU Ketenagakerjaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Cuti Melahirkan dan Perlindungan Kerja

LEXmedia. Cuti melahirkan pekerja wanita merupakan hak dasar yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap pekerja wanita berhak mengambil masa istirahat sebelum dan sesudah persalinan tanpa kehilangan pekerjaannya. Namun, banyak perusahaan dan pekerja belum memahami perubahan aturan terbaru. Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, hak pengupahan, dan

Redaksi LEXmedia 30 Jul 2026 WIB
Karyawan menerima surat mutasi kerja dari HRD sebelum memutuskan menolak mutasi kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Menolak Mutasi Kerja, Bisa di PHK?

LEXmedia. Pertanyaan tentang menolak mutasi kerja kerap muncul ketika perusahaan memindahkan pekerja ke unit, jabatan, atau kota lain. Banyak pekerja khawatir keputusan menolak mutasi kerja akan langsung berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, jawabannya tidak sesederhana itu. Hukum ketenagakerjaan Indonesia membedakan mutasi yang sah dan mutasi yang cacat prosedur. Artikel

Redaksi LEXmedia 22 Jul 2026 WIB
Pekerja pabrik manufaktur mengenakan alat pelindung diri sesuai kewajiban K3 perusahaan manufaktur di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban K3 Perusahaan Manufaktur

LEXmedia. Kewajiban K3 perusahaan manufaktur menjadi isu krusial bagi setiap pelaku usaha industri di Indonesia. Pabrik dengan mesin berat, bahan kimia, dan proses produksi bertekanan tinggi menyimpan potensi bahaya kerja yang nyata. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan manufaktur menerapkan standar keselamatan kerja secara ketat dan terukur. Regulasi K3

Redaksi LEXmedia 16 Jul 2026 WIB
Penerapan aturan pekerjaan alih daya terbaru di perusahaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Pekerjaan Alih Daya/Outsourcing 2026

LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi ketenagakerjaan terbaru pada tahun 2026 ini. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami aturan pekerjaan alih daya/outsourcing secara komprehensif. Langkah ini sangat penting agar hak pekerja dan efisiensi bisnis berjalan seimbang. Selain itu, regulasi baru ini hadir untuk menjawab berbagai ketidakpastian hukum yang terjadi sebelumnya.

Redaksi LEXmedia 5 Jul 2026 WIB
Penerapan Kesetaraan Gender Kepemimpinan Perusahaan di Indonesia dalam rapat direksi korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kesetaraan Gender Kepemimpinan Perusahaan

LEXmedia. Kesetaraan gender dalam jajaran direksi kini menjadi isu hukum mendesak bagi korporasi modern. Saat ini, pelaku bisnis wajib memahami pentingnya aspek ini demi kepatuhan regulasi dan reputasi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengadopsi penerapan kesetaraan gender kepemimpinan perusahaan di Indonesia secara konsisten dan terukur. Langkah strategis ini

Redaksi LEXmedia 1 Jul 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Kasasi Putusan Bebas, Bolehkah?

    Artikel, Redaksi 20 Sep 2026 WIB

  2. Fasilitas Daycare: Kewajiban Pemberi Kerja

    Artikel, Korporasi 20 Sep 2026 WIB

  3. Jerat Hukum Video DFK di Media Sosial

    Artikel, Redaksi 20 Sep 2026 WIB

  4. Syarat dan Kepatuhan Tenaga Kerja Asing

    Artikel, Korporasi 19 Sep 2026 WIB

  5. Ketika Aset Pailit Dipegang Kreditor Separatis: Siapa yang Berkuasa Menjual?

    Artikel, Praktisi 19 Sep 2026 WIB