LEXmedia. Penyelesaian sengketa pajak kini memasuki babak baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan sistem Coretax Administration System (CTAS) sejak 1 Januari 2025. Wajib Pajak yang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak lagi mengajukan permohonan secara manual. Sebaliknya, seluruh proses berjalan melalui Portal Wajib Pajak secara elektronik. Perubahan ini membawa
LEXmedia. Sengketa pajak antara Wajib Pajak dan otoritas pajak membutuhkan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, negara membentuk Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus. Namun, tidak semua orang dapat menduduki kursi hakim pada lembaga ini. Artikel ini membahas syarat hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
LEXmedia. Dunia perpajakan sering kali menghadirkan sengketa yang rumit antara otoritas pajak dan masyarakat. Oleh karena itu, banyak wajib pajak membutuhkan pendampingan profesional untuk menyelesaikan perkara hukum mereka di Pengadilan Pajak. Orang yang berhak mendampingi mereka disebut sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak. Namun, tidak semua orang bisa menyandang gelar ini
