LEXmedia. Belanja online kini menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak konsumen belum memahami hak mereka secara utuh. Perlindungan konsumen belanja online menjadi isu penting saat ini. Transaksi elektronik rentan terhadap barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Transformasi digital di Indonesia berkembang pesat setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini turut membawa ancaman siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan Audit Keamanan Informasi bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Kewajiban ini bertujuan melindungi data pengguna sekaligus menjaga keandalan layanan digital. Selain itu, regulasi ini
LEXmedia. Perlindungan data pribadi karyawan kini menjadi kewajiban hukum yang tidak bisa perusahaan abaikan. Setiap hari, tim sumber daya manusia mengumpulkan data pribadi karyawan, mulai dari nomor identitas hingga riwayat kesehatan. Selain itu, sistem HRIS berbasis cloud membuat data tersebut tersimpan secara digital sehingga rentan terhadap kebocoran data. Oleh karena
LEXmedia. Setiap penyelenggara platform digital di Indonesia menghadapi satu kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban itu adalah pendaftaran PSE Lingkup Privat kepada pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha domestik maupun penyelenggara asing yang melayani pengguna di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat atas tata cara dan dasar
LEXmedia. Kasus kebocoran data nasabah bank kian marak terjadi seiring digitalisasi layanan perbankan di Indonesia. Nasabah kerap tidak menyadari bahwa data pribadinya, mulai dari nomor identitas hingga riwayat transaksi, tersimpan dalam sistem elektronik yang rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, memahami perlindungan hukum kebocoran data nasabah bank menjadi kebutuhan
LEXmedia. Pengelolaan Satu Data Hak Asasi Manusia (HAM) kini menjadi kewajiban formal bagi Kementerian Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini lahir dari Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025. Oleh karena itu, setiap instansi terkait wajib memahami tata kelola data HAM secara menyeluruh. Selain menjadi mandat teknis, pengelolaan Satu
LEXmedia. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mengubah cara manusia menghasilkan karya ilmiah dan seni. Namun, pertanyaan tentang legalitas karya cipta AI di Indonesia masih menyisakan banyak perdebatan. Sistem hukum nasional belum memiliki aturan khusus yang mengatur kedudukan karya AI. Karya semacam ini dihasilkan oleh mesin pembelajaran atau
LEXmedia. Kasus penyebaran data pribadi oleh platform Fintech Lending (Pinjaman Online/Pinjol) masih terus terjadi di Indonesia. Banyak nasabah mengalami teror penagihan setelah kontak pribadinya disebarkan tanpa izin. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari kejelasan tentang sanksi hukum penyebaran data pribadi yang berlaku bagi penyelenggara fintech lending nakal. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Perlindungan data pribadi konsumen e-commerce kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Transaksi online yang terus meningkat membuat data pribadi konsumen rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan data tersebut. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai perlindungan data
LEXmedia. Perusahaan perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak seiring adopsi aset digital oleh masyarakat yang tumbuh pesat. Namun, di balik peluang keuntungan yang besar, terdapat risiko hukum yang sangat serius ketika sistem digital mengalami gangguan. Kebocoran data, kerusakan sistem, atau penghentian layanan sepihak dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis
