LEXmedia. OJK kini menegaskan bahwa setiap pinjol lapor data transaksi pendanaan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Kewajiban ini bersumber dari POJK Nomor 8 Tahun 2026 yang berlaku sejak 6 Juli 2026. Selain itu, penyelenggara tetap terikat pada POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan UU Nomor 27 Tahun 2022. Oleh
LEXmedia. Due diligence data pribadi kini menjadi agenda wajib dalam setiap transaksi merger dan akuisisi di Indonesia. Pemerintah menetapkan PP No. 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada 16 Juli 2026. Selanjutnya, peraturan ini mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Oleh
LEXmedia. Jutaan pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja lepas bekerja tanpa kepastian status hukum. Karena itu, pemerintah dan DPR mencoba menutup celah tersebut. Salah satu jalurnya adalah RUU Pekerja Platform yang masuk Prolegnas Prioritas 2026. Namun, pembahasan naskahnya belum menunjukkan kemajuan yang jelas. Artikel ini menganalisis status RUU tersebut dan
LEXmedia. Sanksi pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Regulasi ini memperjelas bentuk, besaran, dan mekanisme penjatuhan sanksi bagi pengendali maupun prosesor data pribadi. Oleh karena
LEXmedia. Digitalisasi bisnis mendorong makin banyak perusahaan Indonesia menyimpan data pada server luar negeri. Layanan cloud, aplikasi SaaS asing, dan ekspansi bisnis lintas negara membuat transfer data pribadi internasional menjadi kebutuhan operasional sehari-hari. Namun, praktik ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU
LEXmedia. Setiap perusahaan yang mengolah data pelanggan kini menghadapi risiko hukum baru dan konkret. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026. Beleid ini menjadi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penyusunan Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Pribadi menjadi kebutuhan
LEXmedia. Hukum AI generatif di Indonesia kini menjadi isu kepatuhan yang nyata bagi perusahaan. Karyawan memakai chatbot untuk menyusun kontrak, laporan, hingga kode program. Namun, setiap perintah yang diketik bisa memuat data pribadi atau rahasia bisnis. Oleh karena itu, manajemen perlu memahami risikonya sejak awal. Artikel ini membahas kerangka hukum
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal terus meresahkan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ribuan entitas pinjaman online ilegal setiap tahun melalui Satgas PASTI. Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya menghentikan praktik penagihan yang mengancam dan merendahkan korban. Selain itu, banyak korban kehilangan data pribadi akibat modus penyebaran kontak secara
LEXmedia. Belanja online kini menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak konsumen belum memahami hak mereka secara utuh. Perlindungan konsumen belanja online menjadi isu penting saat ini. Transaksi elektronik rentan terhadap barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Transformasi digital di Indonesia berkembang pesat setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini turut membawa ancaman siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan Audit Keamanan Informasi bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Kewajiban ini bertujuan melindungi data pengguna sekaligus menjaga keandalan layanan digital. Selain itu, regulasi ini
