LEXmedia. Kecelakaan kerja bukan sekadar insiden operasional biasa. Peristiwa ini dapat membuka pintu bagi tuntutan hukum yang serius terhadap pengurus perseroan. Tanggung jawab direksi muncul ketika perusahaan lalai menjalankan kewajiban K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kelalaian ini dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Oleh karena itu, setiap anggota direksi
LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini memicu pertanyaan mendasar bagi pelaku usaha: apakah setiap perusahaan wajib melakukan perubahan akta KBLI 2025? Pertanyaan ini penting karena akta pendirian PT memuat maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang merujuk
LEXmedia. Sengketa dualisme kepemilikan saham kerap muncul ketika dua pihak sama-sama mengklaim status sah sebagai pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas (PT). Kondisi ini biasanya berakar dari perbedaan versi akta, penyalahgunaan kuasa, atau praktik pinjam nama (nominee) yang tidak tercatat secara transparan. Akibatnya, kepastian hukum atas kepemilikan perusahaan menjadi kabur.
LEXmedia. Banyak pelaku usaha menganggap kursi Komisaris hanya jabatan simbolis. Padahal, hukum Indonesia berkata lain. Pertanyaan apakah Komisaris PT bisa digugat kelalaian karena pengawasan bukan sekadar wacana akademis. Ini adalah risiko hukum nyata yang bisa menyeret harta pribadi seorang Komisaris ke meja pengadilan. Dewan Komisaris memang tidak mengurus operasional perusahaan.
LEXmedia. Konversi utang menjadi saham menjadi salah satu strategi restrukturisasi modal yang makin banyak dipilih oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan kreditur mengubah tagihannya menjadi penyertaan saham. Sebagai hasilnya, beban utang perusahaan berkurang tanpa arus kas keluar. Namun, praktik konversi utang menjadi saham tidak dapat dilakukan sembarangan.
LEXmedia. Banyak pelaku usaha di Indonesia baru menyadari masalah ini ketika sudah terlambat. Masa jabatan direksi berakhir, namun perusahaan tidak segera menindaklanjuti. Padahal, pengangkatan kembali direksi perseroan wajib melalui prosedur hukum yang jelas. Kelalaian pada tahap ini dapat menimbulkan risiko besar bagi keabsahan tindakan korporasi. Artikel ini membahas prosedur pengangkatan
LEXmedia. Pemisahan tidak murni Perseroan Terbatas (PT) menjadi strategi restrukturisasi yang diminati pelaku usaha di Indonesia. Skema ini memungkinkan sebuah perseroan mengalihkan sebagian aktiva dan pasivanya kepada entitas anak, tanpa membubarkan perseroan induk. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan mekanisme ini untuk memisahkan lini bisnis, menyiapkan anak usaha baru, atau
LEXmedia. Pembubaran dan likuidasi aset perseroan terbatas (PT) bukan sekadar menutup papan nama usaha. Proses ini menyangkut tanggung jawab hukum, kewajiban kepada kreditur, dan pembagian sisa aset kepada pemegang saham. Banyak pengusaha mengira pembubaran badan usaha selesai begitu operasional berhenti. Padahal, tanpa likuidasi yang sah, status badan hukum Perseroan tetap
LEXmedia. Akuisisi saham PT merupakan salah satu strategi korporasi yang paling sering ditempuh investor untuk menguasai pengendalian suatu Perseroan Terbatas. Namun, proses ini tidak boleh dijalankan secara serampangan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur akuisisi saham PT, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
LEXmedia. Transaksi jual beli saham menjadi instrumen bisnis yang sering digunakan dalam restrukturisasi kepemilikan Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha keliru menganggap transaksi ini bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan internal perseroan. Padahal, jual beli saham tanpa RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius. Risiko ini semakin besar jika Anggaran
