LEXmedia. Banyak pencari keadilan bertanya-tanya apakah jaksa dapat mengajukan banding putusan bebas korupsi setelah hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah. Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 pada 19 Agustus 2026. SEMA tersebut menegaskan sikap resmi Mahkamah Agung terhadap upaya hukum atas putusan bebas, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.
Artikel ini mengulas akibat hukum banding putusan bebas korupsi, pembahasan merujuk pada dua undang-undang utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025). Kedua, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009).
Dasar Hukum Banding Putusan Bebas Korupsi
Ketentuan banding putusan bebas korupsi tidak berdiri sebagai aturan tersendiri. UU 46/2009 menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya menjalankan hukum acara pidana umum. Namun, undang-undang ini tetap dapat mengatur ketentuan khusus secara berbeda.
Dengan demikian, ketentuan banding dalam UU 20/2025 turut mengikat perkara korupsi. Pasal 244 UU 20/2025 memberi hak banding kepada terdakwa maupun penuntut umum. Namun, pembentuk undang-undang mengecualikan hak tersebut untuk putusan bebas. Selain itu, Pasal 299 ayat (2) UU 20/2025 mengunci upaya kasasi dengan pengecualian serupa. Kedua pasal inilah yang membentuk fondasi pembahasan banding putusan bebas korupsi pada bagian berikutnya.
Sejarah Perdebatan Kasasi atas Putusan Bebas
Perdebatan mengenai upaya hukum atas putusan bebas sebenarnya bukan hal baru dalam praktik peradilan Indonesia. Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP lama. Pembatalan itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 dan khusus berlaku untuk upaya kasasi. Putusan itu sempat membuka ruang kasasi jaksa terhadap putusan bebas selama rezim UU Nomor 8 Tahun 1981 masih berlaku.
Meskipun demikian, Indonesia kini telah memasuki rezim hukum acara baru melalui UU 20/2025 (KUHAP Baru). Akibatnya, aparat penegak hukum tidak dapat lagi menarik putusan MK tersebut untuk membuka kembali ruang kasasi. Sebab, pembentuk undang-undang telah menutup ruang itu secara tegas dalam KUHAP Baru.
Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam Korupsi
Pembahasan banding putusan bebas korupsi perlu membedakan dua jenis putusan yang kerap tertukar. Putusan bebas terjadi ketika dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sebaliknya, putusan lepas terjadi ketika perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana.
Kedua jenis putusan ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda bagi upaya hukum lanjutan. Sebagai hasilnya, aturan mengenai banding atas putusan lepas cenderung lebih longgar daripada putusan bebas, tergantung pada persoalan penerapan hukumnya. Pemahaman yang tepat mencegah jaksa maupun kuasa hukum terdakwa keliru menentukan langkah hukum berikutnya.
Akibat Hukum Jika Jaksa Mengajukan Banding Putusan Bebas Korupsi
Lantas, apa akibat hukum banding putusan bebas korupsi jika jaksa tetap mengajukannya? Berdasarkan praktik peradilan terbaru, Pengadilan Tinggi akan menyatakan permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal. PT Jakarta, misalnya, menegaskan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan banding atas putusan bebas di pengadilan negeri. PT Jambi mengambil sikap serupa melalui Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2026/PT JMB. Pengadilan tersebut menolak memori banding karena putusan bebas bukan objek upaya hukum biasa. Sebagai hasilnya, pengadilan tinggi selaku judex factie tidak berwenang menguji ulang fakta persidangan. Fakta tersebut sudah hakim tingkat pertama nyatakan tidak terbukti.
Praktik Pengadilan atas Banding Putusan Bebas Korupsi
Praktik serupa juga terjadi pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa penuntut umum sempat mengajukan banding atas putusan bebas seorang terdakwa dalam perkara pengadaan papan tulis interaktif. Pengadilan menilai banding tersebut tidak memenuhi syarat formal karena putusan bebas bersifat final sejak hakim mengucapkannya.
Selain itu, kasus lain yang menjadi sorotan publik adalah permohonan kasasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kejaksaan mengajukan kasasi tersebut terhadap putusan bebas tiga anggota DPRD dalam perkara gratifikasi. Pengadilan Negeri Mataram sempat mengembalikan memori kasasi tersebut karena belum memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa akibat hukum banding putusan bebas korupsi kini merujuk pada aturan hukum acara terbaru. Yurisprudensi lama tidak lagi relevan untuk perkara semacam ini.
Konsekuensi bagi Terdakwa dan Proses Peradilan
Pasal 244 UU 20/2025 juga mengatur konsekuensi langsung bagi terdakwa. Hakim wajib melepaskan terdakwa yang berada dalam tahanan sejak hakim mengucapkan putusan bebas, tanpa syarat apa pun. Ketentuan ini melindungi hak asasi terdakwa serta mencegah ketidakpastian status hukum berkepanjangan. Meskipun demikian, jaksa tetap berhak tidak sependapat dengan pertimbangan hakim. Akan tetapi, ketidaksetujuan tersebut tidak lantas melahirkan hak menempuh upaya hukum baru. Sebab, undang-undang sudah menutup jalur tersebut secara tegas. Setiap aparat penegak hukum sebaiknya menghormati prinsip finalitas putusan bebas agar kepastian hukum tetap terjaga bagi semua pihak.
Pemulihan Kerugian Negara Meski Putusan Bebas
Putusan bebas dalam perkara korupsi bukan berarti negara kehilangan seluruh haknya. Pasal 32 ayat (2) UU 46/2009 menyatakan bahwa putusan bebas tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, jaksa pengacara negara maupun instansi yang mengalami kerugian tetap dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak terkait. Jalur ini terpisah dari ranah pidana. Karena itu, larangan banding putusan bebas korupsi tidak memengaruhinya. Sebagai hasilnya, pemulihan aset negara tetap terbuka meskipun proses pidana telah berakhir dengan putusan bebas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tetap menyediakan ruang keadilan bagi kerugian negara.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum Terkait Banding Putusan Bebas Korupsi
Kejaksaan sebaiknya mencermati keabsahan putusan bebas sebelum menempuh upaya hukum lanjutan. Tim jaksa perlu memastikan bahwa dasar pengajuan banding sejalan dengan UU 20/2025 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2026. Selain itu, kejaksaan dapat mengoptimalkan jalur pemulihan aset melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU 46/2009. Advokat dan terdakwa juga perlu memahami hak mereka atas pelepasan segera dari tahanan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan banding putusan bebas korupsi akan mendukung kepastian hukum. Kepastian ini penting bagi jaksa, terdakwa, dan masyarakat pencari keadilan secara keseluruhan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah jaksa boleh mengajukan banding putusan bebas korupsi?
Tidak. UU 20/2025 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan banding maupun kasasi atas putusan bebas. Ketentuan ini juga berlaku untuk perkara korupsi karena UU 46/2009 mengikuti hukum acara pidana umum. Oleh karena itu, pengadilan tinggi akan menyatakan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal jika jaksa tetap mengajukannya.
2. Apa beda putusan bebas dan putusan lepas dalam kasus korupsi?
Putusan bebas terjadi saat dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, putusan lepas terjadi saat perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan tindak pidana, melainkan ranah hukum lain seperti perdata atau administrasi. Perbedaan ini menentukan boleh tidaknya jaksa menempuh upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut.
3. Apa dasar hukum larangan banding atas putusan bebas?
Dasar hukumnya adalah Pasal 244 UU 20/2025 yang mengecualikan putusan bebas dari objek banding. Selain itu, Pasal 299 ayat (2) UU 20/2025 mengunci ketentuan serupa untuk kasasi. SEMA Nomor 4 Tahun 2026 kemudian memperkuat aturan ini dengan mencabut SEMA Nomor 8 Tahun 2011 dan menegaskan finalitas putusan bebas.
4. Bagaimana jika jaksa tetap mengajukan banding atas putusan bebas korupsi?
Pengadilan tinggi akan menyatakan permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal. Hal serupa terjadi pada perkara di Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Medan. Putusan tingkat pertama tetap berlaku, dan hakim wajib melepaskan terdakwa yang berada dalam tahanan sejak putusan bebas terucap.
5. Apakah negara masih bisa menuntut kerugian jika hakim menyatakan terdakwa korupsi bebas?
Bisa. Pasal 32 ayat (2) UU 46/2009 menegaskan bahwa putusan bebas tidak menghapus hak negara menuntut kerugian keuangan. Oleh karena itu, jaksa pengacara negara atau instansi yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan perdata. Gugatan ini terpisah dari proses pidana dan bertujuan memulihkan kerugian negara tersebut.
