LEXmedia. Deregulasi Permenkum 2026 menandai perubahan besar dalam tata kelola regulasi Kementerian Hukum (Kemenkum). Kemenkum memangkas 195 Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) menjadi 34 Permenkum. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan langkah ini pada Forum Nasional Pembangunan Hukum, 15 Oktober 2026. Oleh karena itu, pelaku usaha, notaris, dan pengurus badan hukum perlu memahami dampaknya. Sebab, sebagian besar layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berpijak pada Permenkum.
Artikel ini menganalisis dasar hukum penataan tersebut. Selain itu, artikel ini menguraikan dampak praktisnya bagi layanan AHU. Pada bagian akhir, disajikan langkah kepatuhan yang dapat diterapkan.
Apa Itu Deregulasi Permenkum 2026?
Deregulasi berarti penataan ulang regulasi agar lebih sederhana, efisien, dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Kemenkum menggabungkan, mengubah, dan mencabut ratusan peraturan menteri sekaligus. Hasilnya, jumlah Permenkum menyusut sekitar 83 persen, dari 195 menjadi 34 regulasi.
Menkum menyebut langkah ini sebagai pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh terhambat aturan yang berbelit. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah aturan yang berkurang. Ukuran sebenarnya adalah kepastian hukum, kelancaran investasi, dan efisiensi anggaran.
Kaitan dengan Agenda Reformasi Regulasi Nasional
Kebijakan ini sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Selain itu, Kemenkum memperkuat Regulatory Impact Assessment (RIA) sejak tahap pembentukan hingga evaluasi peraturan. Dengan demikian, setiap Permenkum hasil penataan idealnya telah melewati uji dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Dasar Hukum: UU No. 12/2011 juncto UU No. 13/2022
Penataan ratusan Permenkum tidak berdiri di ruang hampa. Kerangka utamanya adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DPR dan Presiden telah mengubah UU ini dengan UU No. 15 Tahun 2019, lalu terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022.
Kedudukan Permenkum dalam Hierarki
Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 tidak mencantumkan peraturan menteri dalam hierarki utama. Akan tetapi, Pasal 8 ayat (1) mengakui peraturan yang ditetapkan Menteri sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) memberi syarat yang tegas. Peraturan tersebut mengikat sepanjang diperintahkan peraturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Konsekuensinya, setiap Permenkum hasil penataan wajib memiliki dasar delegasi atau kewenangan yang jelas.
Metode Omnibus sebagai Instrumen Penataan
UU No. 13/2022 menyisipkan ayat (1a) dan ayat (1b) ke dalam Pasal 64. Ketentuan ini membuka penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan. Melalui metode ini, pembentuk peraturan dapat memuat materi baru dan mengubah materi yang saling terkait. Pembentuk peraturan juga dapat mencabut peraturan yang jenis dan hierarkinya sama. Seluruh materi itu kemudian bergabung dalam satu peraturan untuk tujuan tertentu.
Logika tersebut sangat relevan dengan Deregulasi Permenkum 2026. Sebab, penyusutan dari 195 menjadi 34 regulasi menuntut penggabungan dan pencabutan peraturan setingkat secara besar-besaran. Selain itu, Pasal 97A memuat konsekuensi penting. Materi dalam peraturan omnibus hanya dapat berubah atau tercabut melalui perubahan atau pencabutan peraturan omnibus itu sendiri. Artinya, rujukan hukum ke depan akan terpusat pada Permenkum hasil konsolidasi.
Asas Pembentukan dan Partisipasi Bermakna
Pasal 5 UU No. 12/2011 mewajibkan sejumlah asas pembentukan peraturan. Asas tersebut antara lain kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Sementara itu, UU No. 13/2022 memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna melalui perubahan Pasal 96. Di samping itu, Pasal 97C menugaskan kementerian di bidang peraturan perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi peraturan. Ketentuan inilah yang memberi landasan kelembagaan bagi Kemenkum untuk menata regulasinya.
Dampak Deregulasi Permenkum 2026 bagi Layanan AHU
Ditjen AHU mengelola layanan berskala sangat besar. Hingga 20 September 2026, Ditjen AHU mencatat 11.190.922 permohonan layanan administrasi hukum. Oleh sebab itu, perubahan dasar regulasi akan langsung terasa oleh pengguna layanan. Berikut empat dampak utamanya.
1. Rujukan Regulasi Lebih Ringkas
Selama ini, satu layanan AHU sering bergantung pada beberapa peraturan sekaligus. Contohnya, tata cara pendirian perkumpulan merujuk Permenkumham No. 3/2016 juncto Permenkumham No. 10/2019. Setelah konsolidasi, pemohon dan notaris cukup merujuk regulasi yang lebih sedikit. Hasilnya, risiko salah tafsir dan konflik norma ikut berkurang.
2. Selaras dengan Digitalisasi 470 Layanan
Mulai 1 September 2026, Kemenkum menerapkan 470 layanan hukum secara digital penuh melalui aplikasi PASTI. Deregulasi melengkapi transformasi tersebut. Regulasi yang ringkas memudahkan penerjemahan prosedur ke dalam sistem elektronik. Contohnya adalah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Fidusia Online.
3. Masa Transisi dan Ketentuan Peralihan
Namun, penataan massal membawa risiko transisi. Permohonan yang sedang berjalan dapat terdampak perubahan syarat. Sebagai pembanding, Pasal 31 Permenkum No. 49/2025 mengatur bahwa permohonan dalam proses tetap mengikuti peraturan lama. Karena itu, pengguna layanan perlu mencermati ketentuan peralihan serupa pada setiap Permenkum hasil penataan.
4. Kewajiban Berbasis Undang-Undang Tetap Berlaku
Selanjutnya, deregulasi tidak berarti seluruh kewajiban lenyap. Kewajiban laporan tahunan perseroan, misalnya, bersumber dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula kewajiban terkait penghapusan jaminan fidusia yang bersumber dari UU No. 42 Tahun 1999. Dengan kata lain, kewajiban tersebut tetap mengikat meskipun wadah peraturan pelaksananya berpindah.
Catatan Kritis atas Penataan Regulasi
Dari sisi akademik, penyederhanaan kuantitatif perlu diuji secara kualitatif. Pertama, publik membutuhkan daftar resmi peraturan yang dicabut beserta peraturan penggantinya. Kedua, konsolidasi berpotensi melahirkan regulasi yang tebal dan sulit dinavigasi. Ketiga, partisipasi bermakna sesuai Pasal 96 harus tampak dalam proses penyusunan.
Hingga artikel ini terbit, pemberitaan resmi belum merinci daftar lengkap 34 Permenkum tersebut. Oleh karena itu, verifikasi melalui JDIH Kemenkum dan peraturan.go.id menjadi langkah wajib sebelum bertindak.
Rekomendasi Kepatuhan Pasca Deregulasi Permenkum 2026
Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan enam langkah kepatuhan berikut:
1. Petakan regulasi. Inventarisasi seluruh Permenkum yang menjadi dasar dokumen PT, yayasan, perkumpulan, dan fidusia.
2. Verifikasi status. Periksa status berlaku atau dicabut melalui JDIH Kemenkum dan peraturan.go.id.
3. Cermati ketentuan peralihan. Pastikan permohonan yang sedang berjalan mengikuti rezim aturan yang tepat.
4. Perbarui SOP internal. Notaris dan legal officer perlu memperbarui template akta, checklist, serta rujukan pasal.
5. Tuntaskan kewajiban tertunda. Selesaikan laporan tahunan PT, penghapusan fidusia, dan pembaruan data pemilik manfaat.
6. Libatkan konsultan hukum. Mintalah legal review untuk transaksi atau perubahan anggaran dasar yang bernilai strategis.
Pada akhirnya, Deregulasi Permenkum 2026 menawarkan peluang kepastian hukum yang lebih baik. Namun, manfaat itu hanya terwujud jika pengguna layanan AHU proaktif menyesuaikan diri. Kepatuhan yang terencana akan mencegah penolakan permohonan dan risiko sanksi administratif.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa yang dimaksud deregulasi Permenkum 2026?
Deregulasi Permenkum 2026 adalah kebijakan Kementerian Hukum yang menyederhanakan 195 Peraturan Menteri Hukum menjadi 34 Permenkum. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkannya pada 15 Oktober 2026. Tujuannya adalah menghadirkan regulasi yang sederhana, berkualitas, dan tidak tumpang tindih. Selain itu, kebijakan ini meningkatkan kepastian hukum, iklim investasi, dan kualitas pelayanan publik.
2. Apa dasar hukum deregulasi dan penataan Permenkum 2026?
Dasar hukumnya adalah UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022. Pasal 8 mengakui peraturan menteri sepanjang diperintahkan peraturan lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Selanjutnya, Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) membuka metode omnibus untuk menggabungkan dan mencabut peraturan setingkat. Pasal 97C juga menugaskan analisis dan evaluasi peraturan.
3. Apakah layanan AHU berubah setelah deregulasi Permenkum 2026?
Layanan AHU tetap berjalan melalui sistem elektronik, termasuk SABH dan Fidusia Online. Namun, dasar regulasinya kini terkonsolidasi ke dalam Permenkum yang lebih sedikit. Perubahan dapat menyentuh syarat, prosedur, dan ketentuan peralihan. Oleh karena itu, pemohon dan notaris perlu memeriksa Permenkum hasil penataan melalui JDIH Kemenkum dan peraturan.go.id sebelum mengajukan permohonan.
4. Apa yang harus dilakukan pelaku usaha agar tetap patuh?
Pelaku usaha perlu memetakan Permenkum yang menjadi dasar dokumen badan hukumnya. Selanjutnya, verifikasi status setiap peraturan melalui JDIH Kemenkum dan peraturan.go.id. Pastikan permohonan yang sedang berjalan mengikuti ketentuan peralihan yang tepat. Selain itu, perbarui SOP, template akta, dan checklist internal. Terakhir, tuntaskan kewajiban tertunda seperti laporan tahunan PT dan penghapusan jaminan fidusia.
