LEXmedia. Arus kas usaha bisa tersendat kapan saja. Namun, kesulitan membayar utang tidak selalu harus berakhir dengan pailit. Hukum Indonesia menyediakan jalur restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami syarat dan prosedur PKPU sejak awal. Artikel ini menguraikan dasar hukum, persyaratan, tahapan, serta dampak dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap praktik PKPU.
Apa Itu PKPU dan Apa Dasar Hukumnya?
PKPU adalah masa yang diberikan pengadilan kepada debitur untuk merundingkan pembayaran utangnya. Pada masa itu, debitur menyusun dan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditur. Rencana tersebut dapat memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang.
Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan PKPU terletak pada Bab III, mulai Pasal 222 hingga Pasal 294.
Berbeda dengan kepailitan, PKPU berorientasi pada kelangsungan usaha. Debitur tetap menjalankan bisnisnya. Akan tetapi, Pasal 240 mewajibkan debitur memperoleh persetujuan pengurus sebelum melakukan tindakan kepengurusan atau pengalihan harta. Dengan kata lain, debitur tetap bekerja, tetapi di bawah pengawasan.
Syarat dan Prosedur PKPU: Siapa yang Berhak Mengajukan?
Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004 menetapkan dua pihak yang berhak mengajukan PKPU. Pihak pertama adalah debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur. Pihak kedua adalah kreditur itu sendiri.
Syarat Pengajuan oleh Debitur
Menurut Pasal 222 ayat (2), debitur dapat mengajukan PKPU apabila memenuhi tiga unsur berikut:
1. Memiliki minimal dua kreditur.
2. Memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Tidak dapat, atau memperkirakan tidak dapat, melanjutkan pembayaran utang tersebut.
Unsur ketiga memberi ruang bagi debitur untuk bertindak preventif. Artinya, debitur tidak perlu menunggu gagal bayar terjadi lebih dulu.
Syarat Pengajuan oleh Kreditur
Selanjutnya, Pasal 222 ayat (3) mengatur hak kreditur. Kreditur dapat memohon PKPU jika memperkirakan debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang jatuh waktu. Tujuannya agar debitur mengajukan rencana perdamaian. Dalam praktik, majelis hakim menilai keberadaan utang yang jatuh waktu serta adanya kreditur lain.
Debitur dengan Pemohon Khusus
Selain itu, Pasal 223 memuat pengecualian bagi debitur tertentu. Debitur tersebut meliputi bank, perusahaan efek, bursa efek, perusahaan asuransi, dan BUMN di bidang kepentingan publik. Bagi debitur ini, hanya otoritas tertentu yang berwenang mengajukan PKPU. Kini, UU OJK dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK menempatkan kewenangan atas sebagian besar lembaga jasa keuangan pada OJK.
Dokumen yang Wajib Disiapkan
Pasal 224 mewajibkan permohonan PKPU ditandatangani pemohon bersama advokatnya. Pemohon mengajukannya kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili hukum debitur. Apabila pemohonnya debitur, permohonan wajib memuat daftar sifat dan jumlah piutang serta utang beserta buktinya. Sebaliknya, jika pemohonnya kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur paling lambat tujuh hari sebelum sidang.
Daftar Periksa Syarat dan Prosedur PKPU
Agar berkas lengkap, siapkan dokumen berikut:
1. Surat permohonan dan surat kuasa khusus advokat.
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir badan usaha.
3. Bukti utang, seperti perjanjian, faktur, dan surat teguran.
4. Daftar kreditur beserta alamat dan nilai tagihan.
5. Laporan keuangan terakhir.
6. Rencana perdamaian, yang sebaiknya sudah dilampirkan sejak awal.
Tahapan Prosedur PKPU di Pengadilan Niaga
1. Putusan PKPU Sementara
Kecepatan menjadi ciri khas PKPU. Pasal 225 mewajibkan pengadilan mengabulkan PKPU sementara paling lambat tiga hari sejak pendaftaran jika pemohonnya debitur. Untuk permohonan kreditur, batasnya 20 hari. Pada saat yang sama, pengadilan menunjuk hakim pengawas dan satu atau lebih pengurus. Kemudian, pengurus mengumumkan putusan tersebut dalam Berita Negara dan surat kabar sesuai Pasal 226.
2. Pendaftaran dan Pencocokan Tagihan
Berikutnya, para kreditur mendaftarkan tagihan kepada pengurus. Pengurus lalu mencocokkan tagihan dalam rapat verifikasi. Pengadilan wajib menggelar sidang paling lambat 45 hari setelah putusan PKPU sementara. Sidang ini menentukan langkah selanjutnya.
3. PKPU Tetap atau Pailit
Dalam sidang tersebut, kreditur memutuskan pemberian PKPU tetap melalui pemungutan suara sesuai Pasal 229. Jika disetujui, Pasal 228 ayat (6) membatasi PKPU beserta perpanjangannya maksimal 270 hari sejak PKPU sementara. Sebaliknya, jika kreditur menolak, Pasal 230 mewajibkan pengadilan menyatakan debitur pailit.
4. Perdamaian dan Homologasi
Tahap akhir adalah pemungutan suara atas rencana perdamaian berdasarkan Pasal 281. Apabila kreditur menyetujuinya, pengadilan mengesahkan perdamaian melalui sidang homologasi. Perdamaian yang sah mengikat seluruh kreditur konkuren. Namun, jika pengadilan menolak pengesahan, Pasal 289 menetapkan debitur dinyatakan pailit.
Dampak Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 terhadap Upaya Hukum
Semula, Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) menutup semua upaya hukum terhadap putusan PKPU. Akibatnya, debitur yang proposalnya ditolak langsung menghadapi pailit tanpa ruang koreksi.
Situasi itu berubah pada 15 Desember 2021. Melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021, MK menyatakan kedua pasal tersebut inkonstitusional bersyarat. Kini, para pihak dapat mengajukan kasasi atas putusan PKPU dengan dua syarat kumulatif. Pertama, permohonan PKPU berasal dari kreditur. Kedua, kreditur menolak tawaran perdamaian debitur.
Putusan ini membawa konsekuensi praktis. Debitur memperoleh perlindungan dari potensi kekeliruan penerapan hukum. Di sisi lain, kreditur pemohon perlu menyiapkan dalil dan bukti yang lebih kuat. Perlu dicatat pula, putusan MK tidak berlaku surut. Selanjutnya, pada 2022 MK juga menolak permohonan yang meminta perluasan tafsir kasasi tersebut.
Putusan MK 74/PUU-XXIV/2026 dan Transparansi Harta Debitur
Perkembangan terbaru datang dari Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026 yang MK ucapkan pada 29 April 2026. Putusan ini memaknai ulang Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004. Kini, kurator wajib melaporkan perkembangan penanganan harta pailit kepada hakim pengawas setiap tiga bulan. Laporan itu juga wajib ditembuskan kepada kreditur dan debitur pailit atau kuasanya. Pengiriman dapat melalui surat tercatat, surel, atau aplikasi.
Secara normatif, putusan ini menyasar kurator dalam kepailitan, bukan pengurus PKPU. Meski demikian, kaitannya dengan PKPU sangat erat. PKPU yang gagal, baik karena kreditur menolak PKPU tetap maupun pengesahan perdamaian, langsung berujung pailit. Oleh karena itu, debitur dan kreditur perlu memahami hak atas informasi ini sejak tahap PKPU. Dari sudut pandang praktisi, standar keterbukaan tersebut juga layak menjadi tolok ukur kinerja pengurus.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum bagi Debitur dan Kreditur
Berdasarkan uraian di atas, berikut langkah kepatuhan yang direkomendasikan:
1. Audit utang sejak dini. Petakan seluruh kreditur, nilai tagihan, dan tanggal jatuh tempo sebelum mengajukan permohonan.
2. Susun rencana perdamaian yang realistis. Proposal harus sesuai dengan proyeksi arus kas, bukan sekadar janji.
3. Pilih pengurus yang independen. Pasal 234 mensyaratkan pengurus bebas dari benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur.
4. Disiplin pada tenggat waktu. Tenggat 45 hari dan 270 hari bersifat memaksa dan tidak dapat ditawar.
5. Antisipasi skenario kasasi dan pailit. Pahami batas kasasi pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021. Selain itu, gunakan hak atas tembusan laporan kurator sesuai Putusan MK 74/PUU-XXIV/2026.
Pada akhirnya, PKPU merupakan instrumen penyelamatan usaha, bukan sekadar penundaan. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan dokumen, itikad baik, dan strategi negosiasi yang matang. Dengan memahami syarat dan prosedur PKPU secara utuh, pelaku usaha dapat menempuh restrukturisasi utang yang sah, terukur, dan berkepastian hukum.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Berapa lama proses PKPU berlangsung?
PKPU sementara berlangsung paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan. Apabila kreditur menyetujui PKPU tetap, jangka waktunya dapat diperpanjang. Namun, Pasal 228 ayat (6) UU 37/2004 membatasi seluruh masa PKPU maksimal 270 hari sejak putusan PKPU sementara. Jika batas waktu terlampaui tanpa perdamaian, pengadilan wajib menyatakan debitur pailit. Karena itu, debitur perlu menyiapkan proposal sejak awal.
2. Apakah putusan PKPU bisa diajukan kasasi?
Bisa, tetapi terbatas. Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka kasasi dengan dua syarat kumulatif. Pertama, permohonan PKPU berasal dari kreditur. Kedua, kreditur menolak tawaran perdamaian dari debitur. Di luar kondisi tersebut, Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 tetap menutup upaya hukum apa pun. Selain itu, putusan MK ini tidak berlaku surut terhadap perkara sebelumnya.
3. Apa perbedaan utama PKPU dan pailit?
PKPU bertujuan merestrukturisasi utang melalui perdamaian, sehingga debitur tetap menjalankan usahanya di bawah pengawasan pengurus. Sebaliknya, pailit merupakan sita umum atas seluruh harta debitur. Kurator kemudian mengurus dan membereskan harta tersebut untuk membayar kreditur. Singkatnya, PKPU menyelamatkan usaha, sedangkan pailit melikuidasi harta debitur. Meski begitu, PKPU yang gagal dapat langsung berujung pada pailit.
4. Apakah debitur tetap boleh menjalankan usaha selama PKPU?
Ya. Debitur tetap mengelola usahanya selama masa PKPU. Namun, Pasal 240 UU 37/2004 mewajibkan debitur memperoleh persetujuan pengurus sebelum melakukan tindakan kepengurusan atau mengalihkan harta. Tindakan tanpa persetujuan pengurus berisiko merugikan harta debitur. Karena itu, debitur perlu menjaga koordinasi yang rapat dengan pengurus sepanjang proses. Langkah ini juga membangun kepercayaan kreditur menjelang pemungutan suara.
