LEXmedia. Kewajiban laporan kurator kini memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026 pada 29 April 2026. Melalui putusan itu, MK memaknai ulang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Akibatnya, kurator tidak cukup lagi melapor kepada
LEXmedia. Bantahan daftar piutang menjadi titik krusial dalam setiap proses kepailitan. Pada tahap ini, kurator, kreditor, dan debitor pailit menguji kebenaran tagihan satu per satu. Namun, rumusan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyimpan masalah redaksional selama lebih dari dua dekade. Akibatnya, praktisi kerap ragu ke pengadilan
LEXmedia. Isu AYDA kreditur separatis kepailitan kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perkara Nomor 173/PUU-XXIV/2026. Putusan ini menguji konstitusionalitas Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). Pemohon, PT. Sejin Silicone, mempersoalkan ketiadaan pengecualian mekanisme Agunan yang Diambil
LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh
Bagaimana kedudukan aset Debitor yang dikuasai pihak ketiga? Simak batas boedel pailit, hak pihak ketiga, verifikasi aset, hingga langkah hukum Kurator.
Actio pauliana dalam kepailitan menjadi instrumen Kurator untuk membatalkan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor dan memulihkan aset ke dalam boedel pailit.
LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid
Masih ada anggapan bahwa pekerjaan Kurator dalam perkara kepailitan pada akhirnya hanya bermuara pada satu pekerjaan: menjual harta Debitur kemudian membagikan hasilnya kepada Kreditur. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Menjual aset memang merupakan bagian penting dalam pemberesan, tetapi pemberesan harta pailit tidak identik dengan penjualan aset. Sebelum sampai pada tahap
LEXmedia. Tekanan finansial seringkali menghampiri dunia bisnis secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan solusi hukum yang pasti untuk menyelesaikan kewajiban utang mereka. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan kepailitan mandiri oleh debitur. Langkah ini merupakan mekanisme hukum resmi agar proses penyelesaian utang berjalan adil
Latar Belakang Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (2009, hal. 228) menyatakan bahwa Kurator mempunyai 2 (dua) kewajiban utama yaitu: pertama, Kurator mengemban statutory duties, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua, berupa fiduciary duties atau fiduciary obligation,
