Siapa yang berhak menjual aset pailit yang menjadi jaminan Kreditor Separatis? Pahami Pasal 55, stay period, Pasal 59, dan pertanggungjawaban hasil penjualan.
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi para kreditur. Ketika Pengadilan Niaga menyatakan sebuah PT pailit, kurator segera meletakkan sita umum atas seluruh harta debitur. Namun, hukum tidak membagikan harta tersebut secara merata kepada semua pihak. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menetapkan urutan pembayaran utang pailit berdasarkan kedudukan
LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh
Bagaimana kedudukan aset Debitor yang dikuasai pihak ketiga? Simak batas boedel pailit, hak pihak ketiga, verifikasi aset, hingga langkah hukum Kurator.
Actio pauliana dalam kepailitan menjadi instrumen Kurator untuk membatalkan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor dan memulihkan aset ke dalam boedel pailit.
LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid
LEXmedia. Komisaris Utama menempati posisi strategis dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT). Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas hukum yang tegas. Ketika seorang Komisaris Utama melampaui fungsi pengawasan, ia memasuki ranah pengurusan operasional. Akibatnya, hukum Indonesia menyediakan sanksi Komisaris Utama PT yang berlapis. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Banyak pelaku usaha menganggap kursi Komisaris hanya jabatan simbolis. Padahal, hukum Indonesia berkata lain. Pertanyaan apakah Komisaris PT bisa digugat kelalaian karena pengawasan bukan sekadar wacana akademis. Ini adalah risiko hukum nyata yang bisa menyeret harta pribadi seorang Komisaris ke meja pengadilan. Dewan Komisaris memang tidak mengurus operasional perusahaan.
LEXmedia. Kasus mangkraknya proyek apartemen kerap membuat konsumen bertanya-tanya soal jalur hukum yang tersedia. Salah satu opsi yang sering disebut adalah PKPU pengembang rumah susun, yaitu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap developer yang gagal menuntaskan kewajibannya. Namun, permohonan ini tidak bisa diajukan sembarangan. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Hak tagih kreditur separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Bank dan lembaga pembiayaan yang memegang jaminan kebendaan kerap mempertanyakan sejauh mana kedudukan mereka tetap terlindungi ketika debitur mengajukan PKPU. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan analisis hukum atas hak tagih
