LEXmedia. Pembaruan hukum acara pidana Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peran advokat dalam KUHAP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana resmi menggantikan KUHAP lama sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, advokat kini menempati posisi yang jauh lebih kuat dalam sistem peradilan pidana nasional.
LEXmedia. Kasus salah tangkap kembali menjadi sorotan publik setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku. Isu ganti rugi salah tangkap menjadi krusial karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur mekanisme ini secara lebih rinci dibandingkan aturan lama. Namun, banyak masyarakat belum memahami
LEXmedia. Publik hukum Indonesia kembali membahas polemik penetapan status tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Kasus penetapan tersangka seorang mantan pejabat penegak hukum menjadi pemicu utama perdebatan ini pada pertengahan 2026. Banyak pihak mempertanyakan syarat sah penetapan tersangka apabila penyidik belum memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi. Pertanyaan ini
LEXmedia. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang membatasi kebebasan tersangka selama proses pidana berjalan. Namun, negara hukum tidak memberikan wewenang tanpa batas kepada aparat penegak hukum. UU No. 20/2025 tentang KUHAP Baru menetapkan jangka waktu penahanan secara tegas di setiap tahap pemeriksaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat bertanya-tanya, apa
LEXmedia. Status tersangka membawa dampak hukum dan sosial yang berat bagi seseorang. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia menyediakan mekanisme koreksi bernama praperadilan dalam proses penetapan tersangka. Mekanisme ini memungkinkan pihak yang keberatan menguji keabsahan tindakan penyidik di pengadilan negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku melalui UU No. 20/2025. Undang-undang ini mengubah total kerangka hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat perlu memahami prosedur penyadapan dan penahanan berdasarkan KUHAP baru. Kedua tindakan ini tergolong “Upaya Paksa” yang membatasi
LEXmedia. Aparat penegak hukum terus memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam proses ini, tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi menjadi instrumen penyelidikan yang sangat krusial. Korupsi modern kini sering meninggalkan jejak digital yang rumit. Selain itu, para pelaku juga kerap menyembunyikan dokumen keuangan dan aset hasil
LEXmedia. Penahanan merupakan upaya paksa yang sering memicu diskusi intens dalam sistem peradilan pidana kita, aturan mengenai penahanan menjadi tolok ukur keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejak pengesahan UU No. 1 Tahun 2023, kita menyaksikan perbedaan aturan penahanan pidana KUHP lama vs KUHP baru yang sangat
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan besar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu fokus yang menarik perhatian publik adalah tindak pidana menyerang kehormatan. Oleh karena itu, masyarakat dan praktisi hukum wajib memahami regulasi terbaru ini. Artikel ini akan mengulas secara
