LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh
LEXmedia. Tekanan finansial seringkali menghampiri dunia bisnis secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan solusi hukum yang pasti untuk menyelesaikan kewajiban utang mereka. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan kepailitan mandiri oleh debitur. Langkah ini merupakan mekanisme hukum resmi agar proses penyelesaian utang berjalan adil
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan
Latar Belakang Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (2009, hal. 228) menyatakan bahwa Kurator mempunyai 2 (dua) kewajiban utama yaitu: pertama, Kurator mengemban statutory duties, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua, berupa fiduciary duties atau fiduciary obligation,
LEXmedia. Penahanan merupakan upaya paksa yang sering memicu diskusi intens dalam sistem peradilan pidana kita, aturan mengenai penahanan menjadi tolok ukur keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejak pengesahan UU No. 1 Tahun 2023, kita menyaksikan perbedaan aturan penahanan pidana KUHP lama vs KUHP baru yang sangat
LEXmedia. Proses kepailitan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar terkait tata kelola harta pailit, untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitur, integritas pengurusan aset menjadi kunci utama. Oleh karena itu, peran Hakim Pengawas dalam mengawasi kewajiban Kurator kepailitan sangat sentral sebagai benteng keadilan prosedural. Tanpa pengawasan ketat, potensi kelalaian pengelolaan aset
LEXmedia. Proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menuntut transparansi tinggi dalam pengelolaan aset debitur. Kreditor selaku pemilik hak tagih sering kali menghadapi kesulitan dalam memantau perkembangan harta pailit (boedel pailit). Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat krusial dan mempertegas hak kreditor mendapatkan
LEXmedia. Kepailitan sebuah perusahaan sering kali membawa konsekuensi serius bagi para buruh atau pekerja yang hak finansialnya tidak terpenuhi, kita sering menyaksikan pekerja terjebak dalam kebingungan prosedural. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kepailitan memiliki mekanisme berbeda dengan PHK biasa. Pekerja harus bertindak cepat mengikuti prosedur pengajuan klaim upah dan pesangon
LEXmedia. Kita sering dihadapkan pada dilema kompleks ketika sebuah entitas bisnis menghadapi insolvensi. Situasi kepailitan bukan sekadar proses likuidasi aset, namun merupakan arena hukum di mana berbagai kepentingan kreditur saling bersaing. Di antara para kreditur perusahaan pailit tersebut, posisi mantan pekerja menuntut perhatian khusus karena hak-hak mereka merupakan kebutuhan dasar.
LEXmedia. Dalam dinamika hukum kepailitan di Indonesia, posisi kurator memegang peran sentral yang memerlukan integritas tinggi. Putusan pailit bukanlah akhir dari sebuah entitas bisnis. Sebaliknya, momen ini menjadi awal dari proses penataan ulang aset yang kompleks demi kepentingan kreditur. Dalam hal ini kita menyoroti salah satu kewajiban paling fundamental yang
