Tag: Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Pekerja dan staf HR membaca pengumuman upah minimum 2027 diumumkan di papan dinas ketenagakerjaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kapan Upah Minimum 2027 Diumumkan?

LEXmedia. Setiap akhir tahun, jutaan pekerja menunggu satu kepastian: kapan upah minimum 2027 diumumkan? Sebab, angka upah minimum menentukan gaji terendah yang wajib perusahaan bayarkan mulai Januari. Selain itu, pelaku usaha membutuhkan angka tersebut untuk menyusun anggaran tahun depan. Tahun ini, situasinya sedikit berbeda. DPR baru saja mengesahkan UU Pelindungan

Pengemudi ojek online memeriksa aplikasi di tepi jalan Jakarta dengan palu hakim dan perjanjian kemitraan, menggambarkan status hukum ojol pasca Perpres 27/2026
Artikel
Editorial LEXmedia

Status Hukum Pengemudi Ojol Pasca Perpres 27/2026

LEXmedia. Status hukum pengemudi ojol kembali menjadi perdebatan nasional pada Oktober 2026. Dalam satu pekan, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Kedua regulasi itu menyentuh nasib sekitar lima juta pengemudi menurut data pemerintah. Namun, keduanya menawarkan pendekatan yang tidak sepenuhnya sejalan. Perpres menegaskan

Pengemudi ojek online memeriksa kartu kepesertaan jaminan sosial pengemudi ojol di ponselnya di pinggir jalan Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perpres 27/2026: Jaminan Sosial Pengemudi Ojol

LEXmedia. Jaminan sosial pengemudi ojol kini memasuki babak baru. Pemerintah bersama DPR resmi merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 8 Oktober 2026. Regulasi ini menegaskan hak pengemudi atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Namun, banyak pengemudi masih bertanya siapa yang menanggung

Peserta magang dan pembimbing HR meninjau perjanjian pemagangan sesuai aturan masa magang UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Masa Magang Kerja Terbaru

LEXmedia. Aturan masa magang di Indonesia kini memasuki babak baru. Pada 6 Oktober 2026, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna. Undang-undang ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Salah satu materi pokoknya menyangkut pemagangan. Oleh karena itu, perusahaan, perguruan tinggi, dan peserta magang perlu memahami perubahan ini

Dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan palu hakim di meja rapat perusahaan, dengan manajer HR, penasihat hukum, dan pekerja berdiskusi
Artikel
Redaksi LEXmedia

13 Ketentuan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan

LEXmedia. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna ke-9 pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ada 13 ketentuan baru di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memetakan dampaknya sejak sekarang. Artikel ini mengurai ketiga belas ketentuan tersebut

Manajer HR dan karyawan meninjau dokumen jangka waktu maksimal PKWT di kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Jangka Waktu Maksimal PKWT

LEXmedia. Jangka waktu maksimal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi pertanyaan penting bagi pengusaha maupun pekerja kontrak di Indonesia. Aturan ini menentukan berapa lama hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat berlangsung. Selama beberapa tahun terakhir, ketentuan ini mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut mencakup UU No. 13/2003, PP No.

Fasilitas daycare perusahaan di kantor modern sebagai bentuk kepatuhan hukum ketenagakerjaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Fasilitas Daycare: Kewajiban Pemberi Kerja

LEXmedia. Isu fasilitas daycare perusahaan kian ramai dibicarakan seiring meningkatnya kesadaran dunia usaha terhadap kesejahteraan pekerja perempuan. Banyak pemberi kerja bertanya apakah menyediakan tempat penitipan anak merupakan kewajiban hukum atau sekadar benefit tambahan. Pertanyaan ini penting karena menyangkut kepatuhan perusahaan sekaligus hak dasar pekerja yang memiliki anak. Oleh karena itu,

Pekerja perempuan shift malam bekerja di pabrik dengan pengawasan petugas keamanan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Shift Malam

LEXmedia. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan shift malam menjadi isu penting di dunia industri Indonesia. Banyak sektor, mulai dari manufaktur hingga ritel, mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00. Oleh karena itu, pemerintah menyusun aturan khusus untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Artikel ini mengulas dasar hukum, kewajiban pengusaha, serta

Pekerja penyandang disabilitas bekerja di kantor modern yang menerapkan konsesi tempat kerja disabilitas
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Konsesi Kerja Penyandang Disabilitas

LEXmedia. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak konsesi tempat kerja yang layak. Hak ini bukan sekadar wacana. Negara mengaturnya secara tegas melalui undang-undang. Namun, banyak perusahaan masih belum memahami kewajiban ini secara utuh. Artikel ini membahas dasar hukum konsesi tempat kerja disabilitas di Indonesia. Pembahasan mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Konsultasi penyusunan PKWTT dan perhitungan kompensasi PHK karyawan tetap di kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Panduan PKWTT dan Kompensasi PHK

LEXmedia. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap wajib memahami dua hal krusial: penyusunan PKWTT dan kompensasi PHK yang sesuai regulasi. Kesalahan menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sering memicu sengketa di kemudian hari. Selain itu, kekeliruan menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat berujung pada tuntutan hukum dari pekerja. Artikel