Tag: Hukum Pasar Modal

Dokumen regulasi modal minimum sekuritas di meja kantor perusahaan efek dengan grafik saham dan skyline Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Modal Minimum Sekuritas dan Manajer Investasi

LEXmedia. Modal minimum sekuritas kini memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026. Kedua aturan ini mengubah peta permodalan perusahaan efek dan manajer investasi. Selain itu, OJK memperkenalkan sistem pengelompokan usaha berbasis kapasitas modal. Oleh karena itu, setiap pelaku

Gedung bursa efek di Jakarta dengan dokumen hukum, ilustrasi BI dan Danantara pemegang saham bursa pasca UU 4/2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

BI dan Danantara Pemegang Saham Bursa Efek

LEXmedia. Pasar modal Indonesia kini memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 membuka jalan bagi Bank Indonesia (BI) dan Danantara sebagai pemegang saham bursa efek. Selain itu, Kementerian Keuangan memperoleh ruang yang sama. Perubahan ini mengakhiri model bursa milik anggota yang berjalan selama puluhan tahun. Namun, kehadiran lembaga negara

Rapat direksi emiten meninjau dokumen transaksi untuk menghindari sanksi transaksi afiliasi emiten dari OJK
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Transaksi Afiliasi Emiten

LEXmedia. Sanksi transaksi afiliasi emiten menjadi isu serius dalam pengawasan pasar modal Indonesia. Transaksi dengan pihak afiliasi membuka ruang pengalihan nilai dari perusahaan kepada pengendali. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kewajiban prosedural yang ketat. Artikel ini menganalisis kerangka sanksi tersebut berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 dan POJK Nomor

Ilustrasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia dengan layar perdagangan saham, dokumen hukum, dan diagram kepemilikan saham bursa
Artikel
Redaksi LEXmedia

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

LEXmedia. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia kini memasuki babak baru. Selama hampir tiga dekade, hanya perusahaan efek anggota bursa yang boleh memegang saham BEI. Namun, rezim itu berubah setelah pembentuk undang-undang merevisi UU P2SK melalui UU 4/2026. Selanjutnya, OJK menerbitkan POJK 13/2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek sebagai aturan pelaksananya. Artikel

Papan perdagangan menampilkan status suspensi saham emiten di bursa, dengan praktisi hukum menelaah dokumen peraturan pasar modal
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Suspensi Saham Emiten

LEXmedia. Suspensi saham emiten adalah salah satu instrumen pengawasan yang paling sering dipakai Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui suspensi, Bursa menghentikan sementara perdagangan efek perusahaan tercatat. Namun, banyak investor dan pengelola emiten belum memahami dasar hukumnya secara utuh. Per 31 Agustus 2026, BEI mencatat 59 emiten yang telah disuspensi lebih

Praktisi hukum meninjau struktur kepemilikan saham emiten untuk kepatuhan aturan free float 15 persen di Bursa Efek Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan BEI Free Float 15 Persen Saham Emiten

LEXmedia. Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan aturan free float 15 persen bagi seluruh perusahaan emiten tercatat sejak 31 Maret 2026. Sebelumnya, emiten cukup menjaga porsi saham publik sebesar 7,5 persen. Kini, ambang batas itu naik dua kali lipat. Oleh karena itu, setiap emiten perlu memahami dasar hukum, masa transisi,

Ilustrasi EBA-SP pembiayaan perumahan: dokumen sekuritisasi KPR dan maket rumah di meja kantor dengan latar kawasan perumahan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan EBA-SP Pembiayaan Perumahan

LEXmedia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperbarui kerangka hukum EBA-SP (Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi) pembiayaan perumahan melalui POJK Nomor 12 Tahun 2026. Regulasi ini diundangkan pada 17 September 2026 dan berlaku sejak tanggal itu. Selain itu, POJK baru ini mencabut POJK Nomor 23/POJK.04/2014 beserta perubahannya, POJK Nomor 20/POJK.04/2017.

Direksi perusahaan menandatangani dokumen dalam proses merger dan akuisisi perusahaan terbuka di ruang rapat korporat Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tata Cara Merger dan Akuisisi Perusahaan Terbuka

LEXmedia. Merger dan akuisisi perusahaan terbuka merupakan aksi korporasi strategis yang berdampak besar bagi pemegang saham publik. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari direksi, komisaris, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan terbuka wajib memahami aturan dan tahapan hukum secara menyeluruh sebelum melaksanakan merger dan akuisisi perusahaan

Ilustrasi jerat hukum insider trading di pasar modal Indonesia dengan latar data saham dan simbol keadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Insider Trading Pasar Modal

LEXmedia. Praktik insider trading merupakan salah satu ancaman serius bagi integritas pasar modal Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum terbuka untuk publik guna meraih keuntungan pribadi. Akibatnya, prinsip keterbukaan dan kesetaraan informasi antar investor menjadi rusak. Oleh karena itu, memahami jerat hukum insider trading menjadi

Aturan Hukum influencer keuangan mengatur konten finfluencer di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Hukum Influencer Keuangan

LEXmedia. Influencer keuangan kini menjadi sumber informasi favorit masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Namun, popularitas ini membawa konsekuensi hukum yang serius. Otoritas Jasa Keuangan menyusun aturan hukum influencer keuangan secara berjenjang, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Artikel ini membahas dasar hukum, kewajiban, dan sanksi bagi penyampai informasi jasa keuangan.