LEXmedia. Setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki kewajiban lapor LKPM secara berkala. Ketentuan ini berlaku bagi penanam modal dalam negeri maupun asing. Pemerintah memakai laporan ini untuk memantau realisasi investasi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, memahami dasar hukum dan mekanismenya menjadi hal penting bagi setiap pengusaha. Artikel ini membahas
LEXmedia. Banyak perusahaan di Indonesia masih mengabaikan kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, kedua dokumen ini menentukan legalitas operasional gedung usaha. Oleh karena itu, memahami sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki PBG SLF menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap pelaku usaha. Artikel ini menyajikan panduan
LEXmedia. Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan pemahaman hukum yang tepat. Syarat pendirian PT PMA kini mengalami sejumlah perubahan penting setelah pemerintah menerbitkan paket regulasi baru di bidang perizinan berusaha. Investor asing wajib memahami ketentuan ini sebelum memulai proses pendirian badan usaha di Indonesia. Selain itu, calon investor perlu mencermati
LEXmedia. Legalitas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) menjadi topik penting bagi pelaku usaha di Indonesia. SKDP dahulu menjadi syarat wajib pendirian badan usaha. Dokumen ini membuktikan lokasi resmi perusahaan kepada instansi pemerintah. Namun, reformasi perizinan berusaha mengubah kedudukan hukum dokumen tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Setiap penyelenggara platform digital di Indonesia menghadapi satu kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban itu adalah pendaftaran PSE Lingkup Privat kepada pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha domestik maupun penyelenggara asing yang melayani pengguna di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat atas tata cara dan dasar
LEXmedia. Pencabutan NIB otomatis kini menjadi risiko nyata bagi pelaku usaha di Indonesia. Sistem OSS RBA secara berkala memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan. Ketidakpatuhan ini dapat berujung pada pencabutan NIB otomatis tanpa proses litigasi panjang. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami dasar hukum dan mekanisme sanksi tersebut
LEXmedia. Klasifikasi risiko usaha menjadi fondasi utama sistem perizinan berusaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 secara penuh sejak 5 Juni 2025. Oleh karena itu,
LEXmedia. Skema joint venture antara perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) menjadi pilihan populer bagi pelaku usaha di Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan investor asing masuk ke pasar domestik tanpa harus mendirikan perusahaan sepenuhnya dari nol. Namun, skema joint venture PMA tidak bisa dijalankan sembarangan. Pemerintah
LEXmedia. Setiap pelaku usaha yang telah mengantongi perizinan berusaha memiliki kewajiban administratif penting, yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kewajiban ini sering luput dari perhatian, padahal konsekuensinya cukup serius bagi kelangsungan izin usaha. Oleh karena itu, memahami dasar hukum, subjek wajib lapor, dan mekanisme pelaporan menjadi hal krusial bagi
LEXmedia. Kehadiran entitas perseroan perorangan menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan pelaku usaha mendirikan badan hukum tanpa membagi kepemilikan saham. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pendirian PT perorangan menjadi sangat krusial bagi kepastian hukum bisnis. Pemerintah terus mempermudah prosedur legalitas demi
