Tag: Rapat Umum Pemegang Saham

Ilustrasi rapat umum pemegang saham untuk proses buyback saham dissentient RUPS secara transparan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Dissentient dan Buyback Saham Saat RUPS

LEXmedia. Perseroan terbatas sering kali mengambil keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan mufakat dari seluruh pihak. Sebagian pemegang saham minoritas terkadang menolak aksi korporasi yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, hukum memberikan hak keluar demi melindungi kepentingan mereka. Regulasi menyediakan buyback saham

Dua eksekutif perusahaan multinasional berjabat tangan dalam proses merger perusahaan multinasional di ruang rapat korporasi modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Merger Perusahaan Multinasional

LEXmedia. Merger perusahaan multinasional merupakan strategi konsolidasi bisnis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pelaku usaha asing dan domestik kerap menggabungkan entitas hukum untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun demikian, aspek hukum merger perusahaan multinasional harus dipahami secara komprehensif sebelum proses penggabungan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman

Dividen PT perseorangan tanpa RUPS dalam konteks hukum perseroan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pembagian Dividen PT Perseorangan

LEXmedia. Pembagian dividen PT perseorangan kerap menimbulkan pertanyaan, terutama soal apakah prosesnya wajib melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam praktik hukum perseroan, jawaban atas isu ini tidak sesederhana “ya” atau “tidak”. Oleh karena itu, pemahaman harus dimulai dari karakter PT perseorangan itu sendiri. PT perseorangan memiliki satu pemegang saham.

Sidang prosedur kepailitan Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Kepailitan PT Utang Jatuh Tempo

LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan

Direksi menandatangani akta RUPS menggunakan tanda tangan elektronik di hadapan notaris
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Direksi Akta RUPS

LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum

Dokumen hukum UU No. 1/2025 dan Danantara sebagai representasi cara Danantara Indonesia mengelola dividen BUMN secara transparan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mengelola Dividen BUMN lewat Danantara

LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam

Analisis mengenai aspek hukum pembagian dividen interim: Prosedur dan tanggung jawab direksi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aspek Hukum Pembagian Dividen Interim Direksi

LEXmedia. Pembagian keuntungan perusahaan sebelum akhir tahun buku sering menjadi pilihan menarik bagi pemegang saham. Namun, keputusan korporasi ini menyimpan risiko hukum yang sangat besar bagi manajemen. Pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pembagian dividen interim: Prosedur dan tanggung jawab direksi menjadi benteng pertahanan utama korporasi. Direksi tidak boleh gegabah dalam