LEXmedia. Belanja online kini menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak konsumen belum memahami hak mereka secara utuh. Perlindungan konsumen belanja online menjadi isu penting saat ini. Transaksi elektronik rentan terhadap barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Kasus penyebaran data pribadi oleh platform Fintech Lending (Pinjaman Online/Pinjol) masih terus terjadi di Indonesia. Banyak nasabah mengalami teror penagihan setelah kontak pribadinya disebarkan tanpa izin. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari kejelasan tentang sanksi hukum penyebaran data pribadi yang berlaku bagi penyelenggara fintech lending nakal. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Klausul eksonerasi kerap muncul dalam perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Klausul ini bertujuan mengalihkan atau membatasi tanggung jawab hukum pihak yang membuatnya. Namun, tidak semua klausul eksonerasi otomatis sah di mata hukum Indonesia. Konsumen sering menjumpai klausul ini dalam struk parkir, tiket transportasi, hingga syarat dan ketentuan layanan
LEXmedia. Fenomena rekomendasi saham dari akun media sosial tanpa izin resmi terus meningkat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kondisi tersebut dengan menegakkan sanksi pemutusan akses influencer saham yang terbukti menyesatkan publik. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi konsumen dari informasi investasi yang tidak akurat. Oleh karena
LEXmedia. Influencer keuangan kini menjadi sumber informasi favorit masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Namun, popularitas ini membawa konsekuensi hukum yang serius. Otoritas Jasa Keuangan menyusun aturan hukum influencer keuangan secara berjenjang, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Artikel ini membahas dasar hukum, kewajiban, dan sanksi bagi penyampai informasi jasa keuangan.
LEXmedia. Potongan komisi ojek online sebesar 8 persen (8%) yang diterapkan oleh platform digital kini kembali menjadi sorotan tajam publik. Isu ini bukan sekadar persoalan bisnis komersial biasa, melainkan menyentuh aspek hukum fundamental dalam hubungan kemitraan serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kita perlu mencermati regulasi terbaru,
LEXmedia. Pelaku usaha di Indonesia kini menghadapi babak baru dalam tata kelola komunikasi pemasaran produk obat dan makanan. Pemerintah secara resmi memperketat pengawasan iklan digital demi memperkuat perlindungan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, setiap entitas bisnis wajib memahami instrumen legalitas yang mengatur transparansi informasi publik secara komprehensif. Salah satu poin
LEXmedia. Media sosial saat ini merubah peta pemasaran farmasi di Indonesia secara masif. Kreator konten perorangan kini mengambil peran besar dalam mempromosikan berbagai produk kesehatan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, regulasi ketat mutlak diperlukan untuk memitigasi risiko kesehatan publik yang fatal. Pelaku usaha farmasi seringkali memanfaatkan figur publik digital
LEXmedia. Maraknya praktik bisnis Multi Level Marketing (MLM) di Indonesia telah memicu berbagai regulasi ketat dari pemerintah. Salah satu isu yang kini menjadi sorotan tajam adalah penggunaan kantor virtual oleh pelaku usaha penjualan langsung. Larangan virtual office perusahaan MLM kini resmi diberlakukan untuk memitigasi risiko hukum serius yang dapat mengancam
LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
