LEXmedia. Setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki kewajiban lapor LKPM secara berkala. Ketentuan ini berlaku bagi penanam modal dalam negeri maupun asing. Pemerintah memakai laporan ini untuk memantau realisasi investasi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, memahami dasar hukum dan mekanismenya menjadi hal penting bagi setiap pengusaha. Artikel ini membahas
LEXmedia. Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan pemahaman hukum yang tepat. Syarat pendirian PT PMA kini mengalami sejumlah perubahan penting setelah pemerintah menerbitkan paket regulasi baru di bidang perizinan berusaha. Investor asing wajib memahami ketentuan ini sebelum memulai proses pendirian badan usaha di Indonesia. Selain itu, calon investor perlu mencermati
LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau
LEXmedia. Minat investor asing terhadap properti di Bali terus meningkat setiap tahun. Namun, isu kepemilikan warga negara asing (WNA) atas properti di Bali kerap menimbulkan kebingungan hukum bagi calon investor asing. Sistem agraria Indonesia menganut prinsip nasionalitas yang membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Oleh karena itu, memahami kerangka
LEXmedia. Sengketa dualisme kepemilikan saham kerap muncul ketika dua pihak sama-sama mengklaim status sah sebagai pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas (PT). Kondisi ini biasanya berakar dari perbedaan versi akta, penyalahgunaan kuasa, atau praktik pinjam nama (nominee) yang tidak tercatat secara transparan. Akibatnya, kepastian hukum atas kepemilikan perusahaan menjadi kabur.
LEXmedia. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) menjadi isu hukum yang semakin relevan di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan menghadapi kewajiban hukum yang tegas. Kewajiban ini bukan sekadar etika bisnis, melainkan perintah undang-undang yang mengikat. Banyak pelaku usaha
LEXmedia. Skema joint venture antara perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) menjadi pilihan populer bagi pelaku usaha di Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan investor asing masuk ke pasar domestik tanpa harus mendirikan perusahaan sepenuhnya dari nol. Namun, skema joint venture PMA tidak bisa dijalankan sembarangan. Pemerintah
LEXmedia. Setiap pelaku usaha yang telah mengantongi perizinan berusaha memiliki kewajiban administratif penting, yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kewajiban ini sering luput dari perhatian, padahal konsekuensinya cukup serius bagi kelangsungan izin usaha. Oleh karena itu, memahami dasar hukum, subjek wajib lapor, dan mekanisme pelaporan menjadi hal krusial bagi
LEXmedia. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menghadapi kompleksitas hukum yang tinggi saat menjalin perjanjian bisnis di Indonesia. Mitigasi risiko wanprestasi PMA menjadi kebutuhan mendesak karena perbedaan sistem hukum, bahasa, dan kebiasaan bisnis antar pihak. Oleh karena itu, pelaku usaha PMA perlu memahami kerangka hukum yang mengatur wanprestasi sejak tahap penyusunan
LEXmedia. Investor asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia kerap menganyam struktur kepemilikan berlapis. Oleh karena itu, pertanyaan tentang siapa pemilik manfaat PMA sesungguhnya menjadi krusial, bukan sekadar formalitas administratif. Regulator memakai konsep ini untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar mengendalikan atau menikmati manfaat dari sebuah Penanaman Modal Asing (PMA), bukan hanya
