LEXmedia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin aktif mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, memahami tata cara tindak lanjut SP2DK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap perusahaan. SP2DK bukan pemeriksaan pajak. Namun, surat ini tetap memerlukan respons yang cermat dan tepat waktu.
LEXmedia. Pemerintah resmi mengubah mekanisme penghitungan batas omzet PT Perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengatur perubahan ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan aturan ini pada 22 April 2026. Aturan ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Salah satu poin krusialnya mewajibkan penggabungan
LEXmedia. Legalitas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) menjadi topik penting bagi pelaku usaha di Indonesia. SKDP dahulu menjadi syarat wajib pendirian badan usaha. Dokumen ini membuktikan lokasi resmi perusahaan kepada instansi pemerintah. Namun, reformasi perizinan berusaha mengubah kedudukan hukum dokumen tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai perpajakan badan usaha di Indonesia. Kebijakan terbaru ini mengulas dampak PP No. 20/2026 terhadap PPh Final UMKM PT dan CV. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami regulasi ini dengan baik. Selain itu, aturan ini mengubah skema insentif pajak secara signifikan. Sebagai hasilnya,
