LEXmedia. Reformasi pengawasan sektor keuangan nasional memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 139/PUU-XXIII/2025 mengoreksi norma pembayaran manfaat pensiun dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tidak lama setelah putusan tersebut diucapkan, pemerintah mengesahkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK pada 17 Juni 2026. Kedua produk hukum ini saling berkaitan erat.
Artikel ini membahas latar belakang putusan MK, substansi perubahan kelembagaan pengawasan sektor keuangan dalam UU No. 4/2026, serta implikasinya bagi pelaku industri jasa keuangan. Pembahasan disusun secara sistematis agar pembaca memahami arah kebijakan pengawasan sektor keuangan ke depan. Oleh karena itu, analisis ini penting bagi praktisi hukum, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya.
Putusan MK No. 139/PUU-XXIII/2025: Titik Awal Perubahan
Perkara ini bermula dari uji materiil Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Kedua pasal tersebut mengatur mekanisme pembayaran manfaat pensiun. Para pemohon berpendapat bahwa norma tersebut membatasi hak peserta program pensiun sukarela. Program itu terbentuk dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Dalam sidang yang diucapkan pada 29 Juni 2026, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. Majelis hakim menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Artinya, norma itu tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program sukarela dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala, sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak. Dengan demikian, MK memberikan kepastian hukum baru bagi peserta dana pensiun tanpa membatalkan norma secara keseluruhan.
Putusan ini penting karena menyentuh langsung industri dana pensiun. Selain itu, putusan tersebut menjadi dasar pertimbangan pembentuk undang-undang untuk merevisi UU P2SK secara lebih luas, termasuk aspek pengawasan sektor keuangan.
Penguatan Kelembagaan Pengawasan Sektor Keuangan
Konsiderans Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 secara eksplisit menyebutkan bahwa perubahan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, cakupan perubahan tidak berhenti pada isu manfaat dana pensiun saja. Pembentuk undang-undang juga menata ulang kelembagaan otoritas pengatur dan pengawasan sektor keuangan secara menyeluruh.
Penataan ini mencakup penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyesuaian struktur Dewan Komisioner, serta perluasan cakupan sektor yang diawasi. Sebagai hasilnya, kerangka pengawasan sektor keuangan kini menjangkau sektor-sektor yang sebelumnya belum diatur secara spesifik, seperti aset kripto dan bursa komoditas strategis.
Perluasan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Sektor Keuangan
Pasal 6 ayat (1) UU No. 4/2026 memperluas cakupan tugas pengaturan dan pengawasan OJK. Cakupan itu meliputi sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Selain itu, OJK juga mengawasi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
OJK turut mengawasi lembaga pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro. Cakupan baru juga mencakup bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, sektor inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto masuk dalam kewenangan pengawasan OJK. Ketentuan ini menegaskan perluasan pengawasan sektor keuangan ke wilayah ekonomi digital yang berkembang pesat.
Pasal 6 ayat (1) huruf i menambahkan tugas pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi. OJK wajib melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Ketentuan ini mengindikasikan pergeseran pendekatan pengawasan, dari sektoral menuju pengawasan terintegrasi lintas industri jasa keuangan.
Penguatan Struktur Dewan Komisioner OJK
UU No. 4/2026 menambah jumlah dan spesialisasi jabatan Kepala Eksekutif dalam Dewan Komisioner OJK. Terdapat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Ada pula Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, serta Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Susunan Dewan Komisioner juga melibatkan anggota ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, koordinasi lintas otoritas menjadi lebih terlembagakan. Ketua Dewan Komisioner memimpin pelaksanaan koordinasi pengawasan terintegrasi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (1) huruf i. Dengan struktur ini, pengambilan kebijakan pengawasan sektor keuangan diharapkan lebih responsif terhadap risiko sistemik.
Implikasi bagi Dana Pensiun dan Lembaga Jasa Keuangan
Dana pensiun berada langsung di bawah kewenangan pengawasan OJK menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 4/2026. Oleh karena itu, penafsiran konstitusional dari Putusan MK No. 139/PUU-XXIII/2025 harus tercermin dalam Peraturan Dana Pensiun di tingkat internal. Pengurus dana pensiun program sukarela sebaiknya segera menyesuaikan ketentuan pembayaran manfaat pensiun, baik secara sekaligus maupun berkala, sesuai kehendak peserta.
Di sisi lain, perluasan kewenangan OJK ke sektor aset kripto dan ITSK berarti pelaku usaha di sektor tersebut kini tunduk pada rezim pengawasan sektor keuangan yang lebih formal. Sebagai contoh, penyelenggara aset keuangan digital perlu mempersiapkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan pelaporan yang akan diterbitkan OJK. Meskipun demikian, ketentuan pelaksana yang lebih rinci masih menunggu peraturan turunan.
Bagi LJK secara umum, penguatan koordinasi pengawasan terintegrasi berarti pemeriksaan lintas sektor berpotensi meningkat. Konglomerasi keuangan perlu menyiapkan mekanisme pelaporan risiko sistemik secara konsolidasi. Dengan demikian, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan internal harus beradaptasi dengan pendekatan pengawasan yang lebih holistik.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa langkah kepatuhan yang relevan.
Pertama, dana pensiun program sukarela wajib meninjau ulang Peraturan Dana Pensiun agar selaras dengan tafsir konstitusional MK.
Kedua, lembaga jasa keuangan di sektor aset kripto dan ITSK perlu memetakan kewajiban perizinan baru di bawah OJK.
Ketiga, konglomerasi keuangan sebaiknya memperkuat fungsi manajemen risiko terintegrasi.
Keempat, divisi kepatuhan disarankan memantau peraturan pelaksana UU No. 4/2026 yang akan terbit secara bertahap.
Kelima, konsultasi dengan penasihat hukum tetap diperlukan sebelum menyesuaikan dokumen internal perusahaan.
Secara keseluruhan, perkembangan pengawasan sektor keuangan melalui Putusan MK No. 139/PUU-XXIII/2025 dan UU No. 4 Tahun 2026 menuntut kesiapan seluruh pelaku industri. Kepatuhan yang proaktif akan mengurangi risiko hukum di kemudian hari.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa isi utama Putusan MK No. 139/PUU-XXIII/2025?
Putusan ini mengabulkan sebagian uji materiil Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK. MK menyatakan kedua pasal konstitusional bersyarat. Pembayaran manfaat pensiun program sukarela dapat dilakukan sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak, bukan hanya secara berkala seperti norma sebelumnya.
2. Apa perubahan utama dalam UU No. 4 Tahun 2026?
UU ini mengubah UU P2SK sebagai tindak lanjut putusan MK sekaligus menata kelembagaan pengawasan sektor keuangan. Perubahan mencakup perluasan kewenangan OJK ke aset kripto, ITSK, dan bursa komoditas strategis, serta penguatan struktur Dewan Komisioner dan koordinasi pengawasan terintegrasi.
3. Sektor keuangan apa saja yang kini dalam pengawasan OJK setelah UU No. 4/2026?
OJK mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, bursa mineral dan komoditas strategis, serta ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto. OJK juga menjalankan pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi dan asesmen risiko sistemik konglomerasi keuangan.
4. Apa dampak putusan MK bagi peserta dana pensiun sukarela?
Peserta program pensiun sukarela dari uang pesangon kini berhak memilih skema pembayaran manfaat pensiun, baik sekaligus maupun berkala. Dana pensiun wajib menyesuaikan Peraturan Dana Pensiun agar sejalan dengan tafsir konstitusional tersebut demi melindungi hak peserta secara penuh.
5. Apakah sektor keuangan aset kripto kini resmi dalam pengawasan OJK?
Ya, UU No. 4/2026 secara eksplisit memasukkan aset keuangan digital dan aset kripto ke dalam cakupan pengaturan dan pengawasan OJK melalui Pasal 6 ayat (1). Pelaku usaha di sektor ini perlu mempersiapkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan yang akan diterbitkan lebih lanjut.
