LEXmedia. Perhitungan pesangon PHK kini memasuki babak baru. Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara mengundangkannya dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179. Undang-undang ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Selain itu, UU 27/2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 serta sebagian klaster ketenagakerjaan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Perubahan paling nyata menyentuh hak pekerja saat hubungan kerja berakhir. Pembentuk undang-undang menghapus faktor pengali 0,5 kali. Akibatnya, uang pesangon kini memakai pengali minimal satu kali ketentuan. Namun, banyak praktisi HR dan pekerja masih bingung membaca norma baru ini. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan dasar hukum, tabel, contoh hitungan, dan langkah kepatuhan.
Dasar Hukum Perhitungan Pesangon PHK Terbaru
Tiga regulasi kini membentuk kerangka hukum PHK di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 menjadi norma induk tentang hak pekerja yang terkena PHK. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) memuat aturan teknis lama tentang PHK. Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengatur jalur sengketa.
Status Berlaku UU 27/2026
UU 27/2026 mulai berlaku sejak tanggal pengundangan, yaitu 28 Oktober 2026. Sebelumnya, pejabat Kementerian Ketenagakerjaan sempat menyebut masa transisi satu tahun. Masa itu berkaitan dengan Pasal 312. Pasal tersebut mewajibkan pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan paling lama satu tahun sejak pengundangan. Artinya, norma pokok sudah mengikat, sementara rincian teknis menunggu peraturan pemerintah baru.
Posisi PP 35/2021 Saat Ini
PP 35/2021 lahir sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Pasal 40 sampai Pasal 57 PP tersebut memuat tabel dan pengali pesangon untuk tiap alasan PHK. Kini, induk normanya telah berganti. Karena itu, praktisi perlu membaca Ketentuan Peralihan UU 27/2026 sebelum memakai PP ini. Prinsipnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, pengali 0,5 kali dalam PP 35/2021 berbenturan dengan norma pengali minimal satu kali.
Komponen dalam Perhitungan Pesangon PHK
Pasal 232 UU 27/2026 tetap mempertahankan tiga komponen hak pekerja. Ketiganya adalah uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Selanjutnya, Pasal 234 menetapkan dasar hitungnya, yakni upah pokok ditambah tunjangan tetap. Dengan demikian, tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian tidak masuk hitungan.
Tabel Dasar Perhitungan Pesangon PHK
Pasal 232 ayat (2) menetapkan besaran dasar UP berdasarkan masa kerja berikut.
| Masa Kerja | Uang Pesangon |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja
Sementara itu, Pasal 232 ayat (3) memberikan UPMK mulai masa kerja tiga tahun.
| Masa Kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Uang Penggantian Hak
Berikutnya, Pasal 232 ayat (4) menyebut tiga unsur UPH. Pertama adalah cuti tahunan yang belum gugur. Kedua adalah ongkos pulang pekerja dan keluarga ke tempat penerimaan kerja. Ketiga mencakup hak lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Apa yang Berubah dari Aturan Lama?
Perubahan kunci dalam perhitungan pesangon PHK terletak pada faktor pengali. PP 35/2021 memberikan pengali 0,5 kali untuk sejumlah alasan PHK. Contohnya meliputi efisiensi karena rugi, perusahaan tutup karena rugi dua tahun, dan kepailitan. Sebaliknya, UU 27/2026 tidak lagi mengenal pengali 0,5 kali.
| Alasan PHK | PP 35/2021 | UU 27/2026 |
|---|---|---|
| Tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut | 0,5x UP + 1x UPMK | 1x UP + 1x UPMK (Pasal 237) |
| Tutup bukan karena rugi | 1x UP + 1x UPMK | 1x UP + 1,5x UPMK (Pasal 238) |
| Pengali UP terendah | 0,5 kali | 1 kali |
Selain itu, UU baru memperketat PHK dengan alasan efisiensi. Pengusaha harus menempuh langkah mitigasi sebelum memutus hubungan kerja. UU 27/2026 juga memperkenalkan dana cadangan pesangon. Namun, mekanisme iuran dan pengelolaannya masih menunggu peraturan pemerintah.
Contoh Perhitungan Pesangon PHK Langkah demi Langkah
Ambil contoh Budi, pekerja tetap dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan. Upah pokok dan tunjangan tetapnya Rp10.000.000 per bulan. Perusahaan tutup karena merugi dua tahun berturut-turut.
Langkah 1: tentukan upah dasar. Upah dasar Budi adalah Rp10.000.000.
Langkah 2: cocokkan masa kerja dengan tabel. Masa kerja 6 tahun 4 bulan menghasilkan UP 7 bulan dan UPMK 3 bulan.
Langkah 3: terapkan pengali sesuai alasan PHK. Pasal 237 memberikan pengali satu kali untuk UP dan UPMK.
Langkah 4: jumlahkan seluruh komponen. Hasilnya terlihat pada tabel berikut.
| Komponen | Skema PP 35/2021 | Skema UU 27/2026 |
|---|---|---|
| Uang pesangon | 0,5 x 7 x Rp10 juta = Rp35 juta | 1 x 7 x Rp10 juta = Rp70 juta |
| UPMK | 1 x 3 x Rp10 juta = Rp30 juta | 1 x 3 x Rp10 juta = Rp30 juta |
| Total sebelum UPH | Rp65 juta | Rp100 juta |
Sebagai hasilnya, hak Budi naik Rp35 juta. Selanjutnya, perusahaan tetap wajib menambah UPH sesuai sisa cuti dan hak lain.
Prosedur PHK dan Penyelesaian Sengketa
Hitungan yang benar tidak cukup tanpa prosedur yang sah.
Pertama, Pasal 3 UU PPHI mewajibkan perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja.
Kedua, jika bipartit gagal, salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan setempat.
Ketiga, mediator menyelesaikan tugasnya paling lambat 30 hari kerja sesuai Pasal 15. Terakhir, pihak yang menolak anjuran mediator dapat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 56 UU PPHI memberi pengadilan ini kewenangan memutus perselisihan PHK.
Rekomendasi Kepatuhan bagi Perusahaan
Perusahaan perlu bergerak cepat agar terhindar dari sengketa. Berikut langkah prioritas yang disarankan.
1. Audit dokumen ketenagakerjaan. Sesuaikan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB dengan UU 27/2026.
2. Hitung ulang liabilitas pesangon. Minta aktuaris memperbarui estimasi imbalan kerja karena pengali terendah naik.
3. Siapkan likuiditas. Bentuk pencadangan internal sambil menunggu aturan dana cadangan pesangon.
4. Dokumentasikan alasan PHK. Simpan bukti kerugian, notulen mitigasi, dan risalah bipartit secara rapi.
5. Pantau peraturan pelaksana. Ikuti JDIH Kementerian Sekretariat Negara dan Kemnaker hingga Oktober 2027.
Pada akhirnya, perhitungan pesangon PHK yang akurat melindungi dua pihak sekaligus. Pekerja menerima haknya secara penuh. Di sisi lain, perusahaan menekan risiko gugatan dan biaya litigasi.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah perhitungan pengali pesangon phk 0,5 kali masih berlaku?
Tidak. UU Nomor 27 Tahun 2026 menghapus pengali 0,5 kali yang sebelumnya muncul dalam PP 35/2021. Kini, uang pesangon memakai pengali minimal satu kali ketentuan Pasal 232 ayat (2). Namun, besaran akhir tetap bergantung pada alasan PHK dan masa kerja. Karena itu, pekerja tidak otomatis menerima pesangon dua kali lipat. Periksa selalu alasan PHK dalam surat pemberitahuan.
2. Kapan UU 27/2026 mulai berlaku?
UU 27/2026 mulai berlaku pada 28 Oktober 2026, bersamaan dengan tanggal pengundangannya. Meski begitu, Pasal 312 memberi pemerintah waktu paling lama satu tahun untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan. Akibatnya, rincian teknis seperti dana cadangan pesangon baru jelas setelah peraturan pemerintah terbit. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya mulai menyesuaikan kebijakan internal dan anggaran pesangon sejak sekarang.
3. Komponen apa saja yang masuk perhitungan pesangon phk?
Hak PHK terdiri atas tiga komponen, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dasar hitung UP dan UPMK adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu, UPH mencakup sisa cuti, ongkos pulang, dan hak lain. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian tidak termasuk dasar perhitungan pesangon PHK.
4. Apa langkah hukum jika pengusaha tidak membayar pesangon sesuai aturan?
Pertama, ajukan perundingan bipartit dengan pengusaha paling lama 30 hari kerja. Jika gagal, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk mediasi atau konsiliasi. Selanjutnya, apabila salah satu pihak menolak anjuran mediator, ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Simpan slip gaji, perjanjian kerja, dan surat PHK sebagai alat bukti utama di persidangan.
