Sanksi Pidana Penyadapan Presiden

LEXmedia. Penyadapan Presiden bukan sekadar pelanggaran privasi biasa. Perbuatan ini menyentuh tiga kepentingan hukum sekaligus, yaitu kerahasiaan komunikasi, pelindungan data pribadi, dan keamanan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengatur perbuatan ini secara tegas. Artikel ini mengulas dasar hukum, unsur pidana, dan ancaman sanksinya. Selain itu, artikel ini memberikan rekomendasi kepatuhan bagi individu, jurnalis, dan korporasi.

Apa Itu Penyadapan Presiden Menurut Hukum?

Secara sederhana, penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, atau mencatat komunikasi elektronik orang lain tanpa izin. Komunikasi tersebut bersifat tidak publik. Contohnya, panggilan telepon, pesan instan, surel, atau rapat daring tertutup.

Penyadapan Presiden terjadi ketika objek komunikasi yang disadap adalah milik atau melibatkan Presiden. Dalam praktik, pelaku bisa memasang alat perekam tersembunyi. Pelaku juga bisa menyusupkan perangkat lunak mata-mata (spyware) ke ponsel. Bahkan, pelaku dapat mencegat transmisi data pada jaringan nirkabel.

Hukum membedakan penyadapan ilegal dan penyadapan yang sah. Penyadapan sah hanya boleh berlangsung untuk penegakan hukum. Lembaga pelaksananya pun harus memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Sebaliknya, penyadapan oleh pihak tanpa kewenangan merupakan tindak pidana.

Dasar Hukum Penyadapan Presiden dalam KUHP Baru

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku. Akibatnya, rujukan utama tindak pidana penyadapan kini berada dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kemudian menyesuaikan sejumlah ketentuannya. Namun, rumusan pasal penyadapan tidak termasuk pasal yang diubah.

Pasal 258 KUHP: Inti Larangan Penyadapan Presiden

Inti larangan tersebut terdapat dalam Pasal 258 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini melarang perbuatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi elektronik. Syaratnya, perbuatan itu melawan hukum dan menyasar informasi yang tidak bersifat publik. Larangan ini berlaku, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Pelaku menghadapi ancaman penjara paling lama 10 tahun. Sebagai alternatif, hakim dapat menjatuhkan denda paling banyak kategori VI. Berdasarkan Pasal 79 KUHP, denda kategori VI setara Rp2 miliar.

Selanjutnya, Pasal 258 ayat (2) menjerat pihak yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil sadapan. Ancamannya sama, yaitu penjara paling lama 10 tahun atau denda kategori VI. Artinya, penyebar rekaman tetap bertanggung jawab, meskipun ia bukan penyadap aslinya.

Ketentuan ini tidak menyebut Presiden secara khusus. Akan tetapi, status korban sebagai kepala negara relevan dalam penilaian hakim. Hakim akan mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kepentingan negara saat menentukan berat pidana.

Pasal 218 KUHP: Jika Hasil Sadapan Menyerang Martabat Presiden

Persoalan tidak berhenti pada penyadapan. Sering kali, pelaku memotong atau menyebarkan rekaman untuk merendahkan Presiden. Dalam kondisi ini, Pasal 218 ayat (1) KUHP berpotensi ikut berlaku.

Pasal tersebut mengancam setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Ancamannya penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Meski begitu, Pasal 218 ayat (2) memberikan pengecualian. Perbuatan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk penyerangan martabat. Selain itu, delik ini merupakan delik aduan. Proses hukum baru berjalan apabila Presiden atau Wakil Presiden mengajukan pengaduan tertulis.

Kedudukan UU ITE dalam Kasus Penyadapan Presiden

Sebelum KUHP baru berlaku, aparat menggunakan Pasal 31 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kini, situasinya berubah.

Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP mencabut tiga ketentuan UU ITE. Ketiganya adalah Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47. Kemudian, Pasal 622 ayat (10) KUHP mengalihkan pengacuannya ke Pasal 258 KUHP. Dengan demikian, penyidik tidak lagi dapat mendakwa penyadapan baru dengan Pasal 47 UU ITE.

Walaupun begitu, UU ITE yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap penting. Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE masih menjadi dasar penyadapan yang sah. Ketentuan itu mengecualikan intersepsi atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Selain itu, akses ilegal terhadap sistem elektronik sering mendahului penyadapan. Misalnya, pelaku membobol akun surel sebelum memantau komunikasi. Perbuatan akses ilegal tersebut kini merujuk pada Pasal 332 KUHP, menggantikan Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE.

Penyadapan Presiden dan Pelindungan Data Pribadi

Hasil penyadapan Presiden hampir selalu memuat data pribadi. Contohnya, nomor telepon, lokasi, suara, hingga data kesehatan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga relevan.

Pasal 65 UU PDP melarang tiga perbuatan. Pertama, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum. Kedua, mengungkapkan data pribadi orang lain. Ketiga, menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum.

Pasal 67 UU PDP menetapkan sanksinya sebagai berikut:

– Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum: penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

– Mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum: penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.

– Menggunakan data pribadi secara melawan hukum: penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Pasal 69 UU PDP membuka pidana tambahan. Hakim dapat merampas keuntungan dari kejahatan dan mewajibkan ganti kerugian. Apabila pelakunya korporasi, Pasal 70 UU PDP memungkinkan denda hingga 10 kali lipat. Korporasi juga terancam pembekuan usaha, pencabutan izin, bahkan pembubaran.

Kapan Penyadapan Dianggap Sah?

Tidak semua penyadapan melanggar hukum. Pasal 258 ayat (3) KUHP mengecualikan orang yang melaksanakan perintah undang-undang atau perintah jabatan. Pengecualian ini merujuk pada Pasal 31 dan Pasal 32 KUHP.

Dalam praktik, kewenangan penyadapan melekat pada lembaga tertentu. Contohnya, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Intelijen Negara. Setiap lembaga wajib mengikuti prosedur dalam undang-undang sektoralnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kini turut mengatur penyadapan dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, pihak swasta tidak pernah memiliki dasar sah untuk menyadap Presiden. Alasan investigasi, riset keamanan, atau kepentingan politik tidak menghapus sifat melawan hukumnya.

Rekomendasi Kepatuhan Hukum

Risiko hukum penyadapan Presiden sangat tinggi. Satu perbuatan dapat memicu dakwaan berlapis dari KUHP dan UU PDP. Karena itu, setiap pihak perlu menerapkan langkah pencegahan berikut:

1. Jangan menyimpan atau meneruskan rekaman bocor. Penyebaran ulang dapat memenuhi unsur Pasal 258 ayat (2) KUHP.

2. Verifikasi sumber sebelum publikasi. Jurnalis wajib menguji asal-usul materi dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

3. Batasi akses ke sistem komunikasi. Korporasi telekomunikasi dan penyedia aplikasi perlu menerapkan kontrol akses berlapis.

4. Bentuk kebijakan internal pelindungan data. Langkah ini sejalan dengan kewajiban pengendali data dalam UU PDP.

5. Laporkan temuan penyadapan. Segera laporkan dugaan penyadapan kepada kepolisian atau lembaga berwenang.

6. Konsultasikan dengan advokat. Pendampingan hukum sejak awal membantu menilai risiko pidana secara tepat.

Pada akhirnya, penyadapan Presiden merupakan tindak pidana serius dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Pemahaman atas KUHP baru, UU ITE, dan UU PDP menjadi kunci kepatuhan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjaga hak berekspresi tanpa melanggar hukum.


FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa sanksi pidana penyadapan Presiden menurut KUHP baru?

Pasal 258 ayat (1) KUHP mengancam pelaku dengan penjara paling lama 10 tahun. Alternatifnya, denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar. Ketentuan ini berlaku untuk penyadapan komunikasi elektronik yang tidak bersifat publik, termasuk milik Presiden. Hakim akan mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kepentingan negara saat menjatuhkan putusan. Pelaku juga dapat menghadapi dakwaan tambahan berdasarkan UU PDP.

2. Apakah menyebarkan rekaman sadapan Presiden juga bisa dipidana?

Ya. Pasal 258 ayat (2) KUHP menjerat setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil sadapan. Ancamannya penjara paling lama 10 tahun atau denda kategori VI. Ancaman ini tetap berlaku meskipun penyebar bukan penyadap aslinya. Jika konten menyerang martabat Presiden di muka umum, Pasal 218 KUHP juga berpotensi berlaku. Karena itu, hindari meneruskan rekaman bocor.

3. Apakah Pasal 31 dan Pasal 47 UU ITE masih berlaku?

Tidak sepenuhnya. Sejak 2 Januari 2026, Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP mencabut Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 47 UU ITE. Rujukannya kini beralih ke Pasal 258 KUHP. Namun, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE masih menjadi dasar penyadapan sah oleh penegak hukum. Perubahan ini penting bagi praktisi.

4. Siapa yang berwenang melakukan penyadapan secara sah?

Hanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari undang-undang yang boleh menyadap secara sah. Contohnya, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Intelijen Negara. Pelaksanaannya pun wajib mengikuti prosedur dalam undang-undang sektoral dan KUHAP. Individu, jurnalis, maupun korporasi swasta tidak memiliki dasar hukum untuk menyadap Presiden. Alasan investigasi ataupun kepentingan politik tidak menghapus sifat melawan hukumnya.

5. Apakah UU PDP berlaku dalam kasus penyadapan Presiden?

Ya. Hasil sadapan umumnya memuat data pribadi, seperti suara, nomor telepon, dan lokasi. Pasal 67 UU PDP menjerat pihak yang memperoleh atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Ancamannya penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Korporasi bahkan dapat menghadapi denda hingga 10 kali lipat. Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti kerugian.

Picture of Redaksi LEXmedia

Redaksi LEXmedia

Redaksi LEXmedia adalah tim di balik LEXmedia by LEXone, terdiri dari dua praktisi hukum dengan fokus pada hukum pidana, korporasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan regulasi sektor publik. Setiap artikel disusun melalui proses riset dan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah, sebelum dipublikasikan untuk memastikan akurasi dan relevansi bagi pembaca. Untuk pertanyaan atau klarifikasi terkait konten, Redaksi LEXmedia dapat dihubungi melalui contact@lexone.id atau media sosial resmi di www.linkedin.com/company/lexone-indonesia.

Baca Juga